DPR Minta Seruan PBB Dicermati
Dewan Perwakilan Rakyat ikut memberi respons. Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono menilai rekomendasi PBB layak dicermati dan dipertimbangkan, seperti dilaporkan Kompas.com pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurut politikus Golkar itu, pandangan PBB perlu diperhatikan karena Indonesia berkomitmen pada Piagam PBB. Namun ia menegaskan keputusan soal keanggotaan sepenuhnya berada di tangan presiden, dengan pertimbangan kepentingan nasional dan politik bebas aktif.
Dave menyatakan Komisi I menghormati kewenangan tersebut dan akan menjalankan fungsi pengawasan. Ia menyebut pengawasan mencakup konsistensi prinsip bebas aktif, kejelasan mandat forum, dan keselamatan personel Indonesia dalam misi perdamaian.
Sikap DPR itu menunjukkan dukungan bersyarat. Dukungan diberikan selama keanggotaan membawa manfaat nyata bagi Palestina, dan evaluasi dilakukan secara berkala, bukan sekali lalu selesai.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Posisi Diplomatik dan Risiko yang Mengintai
Secara diplomatik, Indonesia berada di posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, masuk ke BoP memberi akses langsung ke meja perundingan yang menentukan masa depan Gaza. Di sisi lain, badan itu dipersoalkan karena tidak melibatkan perwakilan Palestina secara setara.
Risikonya bukan hanya citra. Jika Indonesia dianggap melegitimasi mekanisme yang tidak adil, pengaruhnya di negara-negara Selatan bisa melemah. Sebaliknya, jika Indonesia keluar terlalu cepat, suaranya justru hilang dari ruang keputusan.
Kementerian Luar Negeri menegaskan keterlibatan Indonesia adalah bagian dari ikhtiar mendukung Palestina, terutama pemulihan Jalur Gaza, seperti dikutip ANTARA. Pemerintah ingin memakai semua jalur yang tersedia, termasuk forum yang kontroversial.
Dalam praktiknya, posisi ini menuntut kejelasan mandat. Indonesia perlu memastikan setiap kehadiran di BoP disertai agenda yang jelas, bukan hanya kehadiran simbolik tanpa hasil yang bisa diukur. Hubungan dengan PBB sendiri tetap dijaga, termasuk ketika Prabowo menjamu Sekjen PBB di Hambalang beberapa waktu lalu.
Apa yang Diketahui
Diketahui bahwa Indonesia bergabung dengan Board of Peace dan menegaskan tujuannya mendukung Palestina. Pemerintah juga menyatakan sedang menangguhkan pembahasan pengiriman pasukan ke Gaza.
Diketahui pula bahwa Prabowo pernah menyatakan Indonesia siap mundur dari BoP jika tidak bermanfaat. Rencana awal pengiriman 8.000 personel untuk pasukan stabilisasi ditunda karena dinamika keamanan Timur Tengah.
Dari sisi PBB, Pelapor Khusus Francesca Albanese meminta Indonesia mempertimbangkan ulang keanggotaan. DPR melalui Komisi I menilai seruan itu layak dicermati, sambil menyerahkan keputusan kepada presiden.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Belum ada kepastian kapan pembahasan pengiriman pasukan dilanjutkan. Pemerintah hanya menyebut menunggu perkembangan situasi, tanpa tenggat yang jelas.
Belum ada penjelasan resmi mengenai besaran kontribusi finansial Indonesia di BoP. Isu biaya keanggotaan sempat muncul di ruang publik, tetapi pemerintah belum merinci angka maupun skemanya.
Belum ada pula informasi tentang bentuk evaluasi konkret yang akan dipakai untuk menilai manfaat BoP. Tanpa indikator yang disepakati, janji mundur bila tidak bermanfaat sulit diukur secara objektif.
FAQ Seputar Keanggotaan RI di Board of Peace
Mengapa Indonesia bergabung dengan Board of Peace?
Pemerintah menyatakan keanggotaan bertujuan memastikan kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas dalam rencana rekonstruksi Jalur Gaza. Indonesia ingin berada di dalam ruang keputusan, bukan hanya di luar.
Siapa yang meminta Indonesia keluar dari BoP?
Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina. Ia menilai BoP bias karena dibentuk Amerika Serikat dan Israel serta tidak memberi ruang cukup bagi suara Palestina.
Apakah Indonesia sudah mengirim pasukan ke Gaza?
Belum. Rencana pengiriman 8.000 personel untuk pasukan stabilisasi ditunda, dan pemerintah masih menangguhkan pembahasan soal itu sambil memantau dinamika Timur Tengah.
Baca juga
- Berita Politik: 1.413 Titik Listrik Desa Segera Diresmikan
- Berita Viral: AI Google Belajar Tidur agar Tidak Lupa
- Tambang Nasional: Laba Vale Indonesia Melonjak 180 Persen
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.
