Berita politik hari ini datang dari Balai Kota Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang aparatur sipil negara mengikuti rapat bila datang terlambat, termasuk hanya satu sampai dua menit. Aturan itu ia sampaikan saat meresmikan Gereja Masehi Advent di Jakarta Timur, Minggu, 25 Oktober 2026. Kebijakan ini dilaporkan detikcom bersama sejumlah pernyataan lain soal tata kelola pemerintahan Jakarta yang dimuat ANTARA dan detikcom.
Aturan Satu Menit di Balai Kota
Pramono menuturkan bahwa kebiasaan terlambat rapat di lingkungan Balai Kota sebelumnya cukup longgar. Menurutnya, dulu rapat yang molor setengah jam dianggap biasa. Sekarang, begitu peserta terlambat satu sampai dua menit, ia memilih meminta yang bersangkutan tidak mengikuti rapat pada hari itu.
Kalimat yang ia kutip sendiri dalam pernyataannya adalah ajakan halus untuk tidak hadir daripada hadir terlambat. Pramono menyebut aturan itu diberlakukan tanpa terkecuali, termasuk bagi pejabat di tingkat wilayah. Ia bahkan menyindir kebiasaan disiplin yang hanya berjalan di Balai Kota tetapi tidak di kantor wali kota.
Tujuan yang ia sebut bukan hukuman, melainkan pembentukan budaya kerja. Pramono ingin aparatur terbiasa hadir tepat waktu karena rapat dianggap forum pengambilan keputusan, bukan sekadar agenda seremonial. Dengan begitu, keputusan diambil berdasarkan pembahasan bersama, bukan berdasarkan pertemuan terbatas di luar forum.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Berita Politik: Corporate Culture dan Rapat sebagai Forum Keputusan
Pramono menyebut langkah itu sebagai upaya membangun corporate culture di pemerintahan daerah. Ia ingin budaya kerja institusi swasta, yang menuntut ketepatan waktu dan keterbukaan, ikut diterapkan di lingkungan aparatur. Dalam pernyataannya, ia menekankan tiga hal: disiplin, transparansi, dan keterbukaan dalam menyelesaikan masalah.
Ia juga menegaskan bahwa setiap keputusan di Balai Kota harus diambil melalui rapat. Menurut Pramono, dirinya tidak pernah memutuskan hal yang bersifat pribadi tanpa forum. Pernyataan itu dibaca sebagai pembelaan atas gaya kepemimpinannya yang mengandalkan rapat terbuka dan catatan resmi.
Kebijakan disiplin seperti ini mudah dipuji, tetapi juga mudah menjadi formalitas. Keberhasilannya bergantung pada apakah aturan diterapkan konsisten, termasuk ketika yang terlambat adalah pejabat senior atau tamu penting. Tanpa konsistensi, aturan satu menit hanya akan menjadi kalimat retoris di pidato.
Klaim Proyek Tanpa APBD
Pada kesempatan yang sama, Pramono mengklaim sejumlah proyek penataan di Jakarta dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ia menyebut renovasi kawasan Semanggi, Bundaran Hotel Indonesia, dan perbaikan Bundaran Dukuh Atas sebagai contoh. Menurutnya, pembangunan itu tidak membebani APBD.
Pramono menyatakan sumber dananya berasal dari pihak swasta atau pelaku usaha yang menaruh kepercayaan pada Jakarta. Ia menyebut pemerintah provinsi menjaga kepercayaan dunia usaha agar Jakarta semakin menarik bagi investor. Dalam keterangannya, ia tidak merinci nilai proyek, skema kerja sama, maupun kewajiban yang melekat pada pihak swasta.
Konsekuensi dari skema semacam ini perlu dibaca dengan hati-hati. Proyek yang dibiayai swasta tetap memerlukan dasar perjanjian, hak dan kewajiban yang jelas, serta mekanisme pengawasan publik. Tanpa rincian itu, klaim tanpa APBD sulit dinilai apakah benar-benar meringankan anggaran daerah atau hanya memindahkan beban ke masa depan.
Dari Konser ke Pembangunan
Pramono menghubungkan pembangunan tanpa APBD dengan gelaran acara berskala internasional. Ia menyebut konser Kanye West di Gelora Bung Karno pada Sabtu, 24 Oktober, dihadiri sekitar 60.000 orang dengan 30.000 di antaranya warga asing. Menurutnya, keramaian itu memberi dampak ekonomi yang kemudian menopang pembangunan kota.
Ia juga menyebut Jakarta Running Festival diikuti 37.000 peserta dari 48 negara, dengan sekitar 1.000 peserta asing. Konser The Weeknd di Jakarta International Stadium dua hari sebelumnya disebut dihadiri lebih dari 60.000 orang setiap harinya. Pramono menambahkan bahwa acara seperti Pestapora di Kemayoran memiliki perputaran ekonomi hingga Rp250 miliar.
Dalam pernyataan yang dimuat ANTARA, Pramono menyebut rangkaian acara itu sebagai bukti ekonomi Jakarta tetap bergerak. Ia menyatakan Jakarta kini dilirik dunia karena dianggap transparan dan terbuka. Untuk agenda berikutnya, ia menyebut konser BTS pada Desember dan Westlife pada Januari akan digelar di Jakarta.
