Jumat, 20 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: Usia Capres 19 Tahun Digugat ke MK

19 November 2026 • zul • 20 kali dibaca
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta
Dimas Ardian, CC BY 4.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Politik nasional kembali dihadapkan pada uji materi aturan pemilu. Seorang pengajar sekaligus aktivis bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden diturunkan menjadi 19 tahun. Permohonan itu teregistrasi dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026. Objek yang digugat adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Apa Isi Permohonan Itu

Pasal yang diuji berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Rumusan itu lahir dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah pasal asli. Pemohon meminta frasa berusia paling rendah 40 tahun dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai ulang.

Dalam petitumnya, pemohon mengusulkan penambahan alternatif. Seseorang berusia paling rendah 19 tahun dapat menjadi capres atau cawapres bila dinilai cakap dalam kejujuran, amanah, mampu menyampaikan ide dalam sebuah gagasan, dan cerdas. Rumusan yang diminta juga menyebut pertimbangan bagi presiden saat mengusulkan wakil presiden kepada pimpinan MPR, dengan merujuk Pasal 46 ayat 2 UU MD3.

Tirto.id mencatat permohonan itu sudah tercatat di situs resmi MK, dan sidang perdana dijadwalkan pada 25 November. Sampai berita ini disusun, belum ada agenda resmi lain yang diumumkan.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Politik Nasional: Usia sebagai Satu-satunya Ukuran

Argumen utama pemohon bertumpu pada satu hal: kemampuan memimpin tidak ditentukan oleh usia biologis. Dalam berkas permohonannya, ia menyebut kapasitas intelektual, pengalaman, integritas moral, kemampuan mengambil keputusan, serta tanggung jawab terhadap rakyat dan negara sebagai ukuran yang lebih relevan.

Pemohon juga menilai pembatasan usia yang bersifat tunggal berpotensi mengesampingkan warga negara yang punya kapasitas. Menurutnya, negara hukum yang demokratis harus memberi kesempatan yang adil berdasarkan persyaratan yang objektif dan proporsional. Kutipan itu diambil CNN Indonesia dari berkas permohonan yang dibacakan Kamis, 19 November.

Yang menarik, pemohon tidak meminta batas usia dihapus sepenuhnya. Ia tetap mempertahankan angka 40 tahun sebagai jalur utama, lalu menambahkan jalur alternatif 19 tahun dengan syarat kecakapan. Pola seperti itu membuat permohonan ini lebih mirip usulan penambahan kriteria daripada penghapusan syarat.

Alasan Pemohon dan Rujukan Putusan Gibran

Permohonan ini secara eksplisit mengaitkan diri dengan rangkaian putusan yang berujung pada mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Pemohon menyebut Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA 742 K/TUN/2026 sebagai peristiwa yang menyebabkan kekosongan jabatan wakil presiden pada 12 November 2026.

Dari situ, pemohon berargumen bahwa Pasal 169 huruf q membatasi hak konstitusinya. Ia menilai negara menjamin kedudukan dan hak yang sama bagi setiap warga, sehingga pembatasan usia perlu dibuka dengan jalur alternatif yang terukur. Rujukan pada kekosongan jabatan itu membuat permohonan ini bukan sekadar perdebatan akademik.

Kompas.com menulis permohonan ini merupakan gugatan yang kesekian kalinya terhadap UU Pemilu, tetapi kali ini fokusnya spesifik pada pasal usia. Versi sebelumnya menyasar hal lain, sehingga MK akan menilai ulang dari awal.

Apa Kata Aturan yang Berlaku Sekarang

Hingga permohonan ini masuk, syarat usia capres dan cawapres masih mengikuti rumusan hasil Putusan MK 90/PUU-XXI/2023. Seseorang memenuhi syarat bila berusia minimal 40 tahun, atau pernah dan sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum termasuk pilkada. Jalur kedua itulah yang membuka pintu bagi kandidat yang lebih muda.

Jalur alternatif berbasis jabatan publik punya logika sendiri. Jabatan yang dipilih rakyat dianggap bukti pengalaman dan akuntabilitas, sehingga tidak perlu dibatasi angka usia. Namun jalur itu bergantung pada pencalonan dan kemenangan di pilkada, yang tidak selalu tersedia bagi warga biasa.

Permohonan ini menawarkan jalur ketiga yang tidak bergantung pada jabatan. Jika diterima, seorang warga berusia 19 tahun bisa mengajukan diri tanpa harus lebih dulu menjadi kepala daerah. Perubahan seperti itu akan mengubah struktur peluang pencalonan secara signifikan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga