Tambang nasional kembali menjadi sorotan setelah harga logam nikel dunia melanjutkan penguatan di atas 16.000 dolar Amerika Serikat per metrik ton pada Kamis, 22 Oktober 2026. Penguatan itu muncul di tengah wacana pemangkasan produksi sejumlah smelter besar di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah justru mencatat penerimaan dan nilai ekspor nikel yang naik setelah kebijakan pengendalian produksi berjalan sepanjang 2026.
Tambang Nasional: Harga Nikel Reli di Tengah Wacana Pemangkasan
Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menyebut rencana pemangkasan produksi empat perusahaan smelter asal China di Indonesia menjadi salah satu pemicu penguatan harga. Menurut dia, kabar itu memberi sinyal positif bagi pasar yang sebelumnya dibebani kelebihan pasokan. Penilaian itu disampaikan kepada Bloomberg Technoz pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Ibrahim menjelaskan, harga nikel sempat tidak bergerak menguat ketika logam dasar lain naik. Penyebabnya adalah kelebihan pasokan serta permintaan baterai listrik yang melemah. Dalam situasi seperti itu, langkah pengurangan produksi dinilai wajar mendorong harga kembali naik.
Wacana pemangkasan itu sendiri bukan kebijakan resmi yang sudah ditetapkan pemerintah. Pembahasannya muncul di ruang publik setelah sejumlah pihak mendorong pengendalian produksi smelter agar pasar tidak kelebihan pasokan. Sampai berita ini ditulis, belum ada keputusan yang mengikat soal besaran dan jadwal pemangkasan.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Versi Pemerintah: Produksi Ditekan, Pendapatan Naik
Dewan Ekonomi Nasional mencatat hal yang berbeda dari kekhawatiran pasar. Menurut data yang dihimpun CNBC Indonesia, pengendalian produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2026 justru mendorong rata-rata harga nikel di London Metal Exchange periode Januari sampai Agustus 2026 menjadi 17.494 dolar Amerika Serikat per ton. Angka itu naik sekitar 15 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional, Septian Hario Seto, menyatakan ekspor nikel sampai Agustus 2026 naik sekitar 17 persen, meskipun volume turun sekitar 4 persen. Menurut dia, kondisi itu menandakan pengendalian RKAB mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu konservasi cadangan dan peningkatan nilai tambah ekspor.
Seto juga menyoroti penyempitan diskon harga produk antara nikel terhadap patokan LME. Diskon untuk produk antara hasil olahan bijih nikel laterit menyempit dari 21 persen pada 2024 menjadi 10 persen pada 2026. Artinya, produk Indonesia dihargai lebih dekat ke harga pasar dunia dibanding dua tahun lalu.
Pemerintah memproyeksikan nilai ekspor nikel mencapai 39,7 miliar dolar Amerika Serikat pada 2026, atau naik sekitar 28 persen dari 2024, sementara volumenya hanya naik sekitar 13 persen. Seto menyatakan penerimaan negara dari sub sektor nikel berpeluang melampaui target tahun ini, terutama setelah penyesuaian Harga Patokan Mineral pada April 2026.
Angka Kuota dan Risiko Defisit Pasokan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyetujui revisi RKAB 2026 dengan target produksi bijih nikel sekitar 290 juta ton dan batu bara sekitar 700 juta ton. Angka itu disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, dan menjadi acuan produksi sepanjang tahun.
Kalangan pengusaha menilai angka tersebut belum tentu cukup. Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli, memperkirakan kebutuhan bijih nikel untuk smelter sepanjang 2026 mencapai 310 juta sampai 400 juta ton. Dengan asumsi impor sekitar 23 juta ton dari Filipina, potensi defisit pasokan diperkirakan 3 juta sampai 87 juta ton, seperti dikutip Indonesian Mining Association.
Defisit itu berisiko menaikkan harga bijih nikel domestik dan biaya produksi smelter yang bergantung pada pasokan dari tambang pihak lain. Sebaliknya, penambang yang memiliki kuota memadai justru diuntungkan karena harga jual bahan baku mereka naik. Analis menilai perusahaan dengan aset tambang dan pengolahan sekaligus berada di posisi lebih aman dibanding smelter yang membeli bijih dari pasar.
