Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Nasional: JATAM Gugat Audit Nikel Morowali

19 November 2026 • zul • 15 kali dibaca
Kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, tempat sejumlah pabrik pengolahan nikel beroperasi
Kementerian PUPR, public domain, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Tambang nasional kembali disorot lewat jalur pengadilan. Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah meminta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memerintahkan Gubernur Sulawesi Tengah melakukan audit lingkungan hidup menyeluruh pada kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Morowali. Permintaan itu disampaikan dalam kesimpulan perkara yang diajukan secara elektronik melalui e-Court pada Rabu, 18 November 2026.

Tambang Nasional: Isi Kesimpulan Gugatan JATAM

Perkara yang berjalan bernomor 24/G/TF-LH/2026/PTUN.PL. JATAM Sulteng menggugat Gubernur Sulawesi Tengah atas dugaan pembiaran pelanggaran hukum lingkungan oleh perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park. Gugatan didaftarkan setelah organisasi itu menilai tidak ada tindakan administratif yang memadai dari pemerintah provinsi.

Dalam kesimpulannya, JATAM meminta dua hal utama. Pertama, audit lingkungan hidup menyeluruh untuk kegiatan pertambangan nikel di Morowali. Kedua, audit geoteknik independen terhadap fasilitas penyimpanan tailing bahan berbahaya dan beracun milik PT QMB New Energy Materials, dengan mengacu pada standar keselamatan internasional.

Permintaan audit geoteknik itu spesifik. JATAM menilai fasilitas limbah perlu diperiksa oleh pihak yang tidak punya kepentingan atas hasilnya. Rincian tuntutan tersebut dilaporkan ANTARA dari Palu, sehari setelah sidang kesimpulan.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Temuan Pengawasan KLH dan BPLH Juni 2025

Dalam persidangan, JATAM mengungkap hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada 4 Juni 2025. Pengawasan itu menemukan tiga persoalan utama pada fasilitas pengelolaan limbah perusahaan. Temuan tersebut dibacakan sebagai bagian dari dalil gugatan.

Temuan pertama, fasilitas penampungan tailing diduga berada di luar persetujuan lingkungan. Kedua, ada dugaan kapasitas penampungan yang berlebih. Ketiga, tidak tersedia alat pendeteksi pergerakan tanah di fasilitas tersebut.

Menurut JATAM, ketiga temuan itu semestinya menjadi dasar evaluasi menyeluruh dan penegakan hukum administratif. Alasannya, fasilitas tersebut menyangkut keselamatan pekerja sekaligus berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Sampai kesimpulan dibacakan, tidak ada keterangan resmi dari perusahaan atau pemerintah provinsi yang dikutip dalam laporan tersebut.

Dua Insiden dan Risiko Keselamatan Pekerja

Gugatan ini berakar pada dua insiden longsor di fasilitas limbah yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia. JATAM tidak merinci identitas korban maupun kronologi luka dalam dokumen gugatannya. Organisasi itu menekankan aspek keselamatan kerja dan pengawasan, bukan detail peristiwa.

Bagi JATAM, insiden berulang menunjukkan pengawasan tidak berjalan efektif. Pemerintah provinsi dinilai sudah mengetahui temuan pelanggaran sebelum insiden terjadi. Kewenangan pengawasan lingkungan hidup berada di tangan pemerintah daerah, sehingga tindakan administratif semestinya diambil lebih awal.

Isu keselamatan di kawasan industri nikel memang bukan hal baru. Kawasan IMIP termasuk yang paling sering disorot karena kepadatan pabrik pengolahan dan aktivitas konstruksi yang tinggi. Pembahasan soal produksi dan ekspansi kawasan pernah dibahas dalam artikel China pangkas produksi nikel IMIP.

Apa yang Diminta JATAM kepada Majelis Hakim

Selain audit, JATAM meminta majelis mewajibkan gubernur mengambil tindakan administratif yang memadai. Tindakan itu dinilai perlu agar temuan pelanggaran tidak berhenti sebagai catatan pengawasan. Permintaan tersebut disertai argumen bahwa pengawasan tidak cukup berhenti pada pembinaan.

Koordinator JATAM Sulteng Moh. Taufik menyatakan pengawasan pemerintah tidak boleh berhenti sebatas pemeriksaan dan pembinaan administratif. Menurut dia, ketika ditemukan pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan manusia dan lingkungan, pemerintah wajib mengambil tindakan tegas. Pernyataan itu dikutip dalam laporan yang sama.

JATAM juga meminta agar hasil audit bisa diakses publik. Alasannya, warga sekitar kawasan industri berhak mengetahui kondisi fasilitas limbah di dekat permukiman mereka. Permintaan itu belum tentu dikabulkan karena bergantung pada pertimbangan majelis hakim.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga