Isu viral hari ini datang dari kebijakan digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan YouTube dan seluruh platform grup Meta masuk kategori berisiko tinggi bagi anak. Konsekuensinya, platform tersebut tidak boleh diakses anak-anak menurut penilaian pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk Darurat Perundungan di Sekolah yang digelar Kosgoro 1957. Acara berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Diskusi itu membahas maraknya perundungan yang melibatkan pelajar dan peran ruang digital.
Pemerintah menegaskan pendekatan yang dipakai bukan pelarangan menyeluruh seperti di sejumlah negara. Indonesia memilih jalur penilaian berbasis risiko. Platform yang dinilai berisiko tinggi wajib membatasi akses anak sampai mereka memperbaiki layanan.
Apa yang Dikatakan Menkomdigi
Meutya menyebut platform YouTube dianggap berisiko tinggi. Begitu pula seluruh grup Meta, termasuk Instagram dan Threads. Menurut dia, platform dengan status itu tidak boleh diakses anak-anak.
Ia menjelaskan, status risiko tidak bersifat permanen. Platform bisa menurunkan tingkat risikonya jika melakukan perbaikan. Pemerintah ingin mendorong perubahan dari sisi penyedia layanan, bukan hanya membatasi pengguna.
Menurut detikcom, Meutya juga meminta platform menilai sendiri tingkat risiko layanannya. Ke depan, setiap platform didorong mencantumkan batasan usia seperti yang berlaku di industri perfilman. Platform dinilai harus jujur menentukan apakah layanannya pantas untuk dewasa, remaja, atau anak.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Viral Hari Ini: Tujuh Kategori Risiko
Dasar penilaian pemerintah adalah tujuh kategori risiko yang disusun bersama pakar, akademisi, dan dokter. Rincian kriteria itu dipaparkan dalam diskusi yang sama. Penilaian mencakup paparan konten hingga perlindungan data pribadi.
Menurut Suara.com, pendekatan berbasis risiko dipakai untuk menentukan platform mana yang perlu dibatasi. Pemerintah mempertimbangkan berbagai potensi ancaman, bukan hanya jenis konten yang muncul di beranda.
Kategori risiko juga mencakup desain layanan yang membuat anak sulit berhenti. Fitur yang mendorong interaksi terus-menerus dinilai memperbesar dampak negatif. Selain itu, ada persoalan kontak dengan orang tak dikenal dan keamanan data pengguna muda.
Ketujuh kategori itu menjadi alat ukur yang bisa berubah seiring temuan baru. Pemerintah menyebut penyusunannya melibatkan tenaga medis karena sebagian dampak berkaitan dengan kesehatan mental anak.
Beda dengan Pendekatan Australia
Meutya membandingkan kebijakan Indonesia dengan Australia. Menurut dia, Australia langsung menyebut sejumlah platform dan memblokir akses anak. Indonesia memilih menyatakan bahwa platform berisiko tinggi tidak boleh diakses anak.
Perbedaan itu berpengaruh pada cara penegakan. Pendekatan Indonesia menuntut penilaian berkala terhadap setiap platform. Di sisi lain, pendekatan larangan langsung lebih mudah dipahami publik tetapi kurang memberi ruang perbaikan.
Kedua pendekatan memiliki kritik masing-masing. Penilaian berbasis risiko bisa dianggap terlalu longgar bila tidak disertai sanksi tegas. Larangan langsung dinilai terlalu kaku karena menghapus akses anak ke layanan yang mungkin bermanfaat.
Batas Usia dan Penilaian Mandiri Platform
Pemerintah mendorong platform mencantumkan batas usia pengguna secara terbuka. Meutya mencontohkan praktik di industri film yang mencantumkan klasifikasi penonton. Menurut dia, platform seharusnya mampu menilai kelayakan layanannya sendiri.
Penilaian mandiri itu tetap akan dievaluasi pemerintah. Platform yang mengklaim layanannya ramah anak harus membuktikan klaim tersebut melalui fitur dan kebijakan internal. Jika tidak, status risiko tinggi bisa dipertahankan.
Menurut iNews.id, pemerintah menggunakan tujuh kategori risiko sebagai dasar pembatasan akses. Tujuannya agar anak terlindungi tanpa harus menutup seluruh layanan digital.
Dalam praktiknya, verifikasi usia menjadi titik paling rumit. Banyak anak memakai akun milik orang tua atau memasukkan tanggal lahir yang tidak sesuai. Tanpa mekanisme verifikasi yang kuat, batas usia hanya menjadi formalitas.
