Viral nusantara kali ini datang dari Manila: pemerintah Filipina menawarkan hadiah 50 juta peso, sekitar Rp14,2 miliar, bagi siapa pun yang bisa menangkap seorang senator yang buron karena surat perintah Mahkamah Pidana Internasional. Tenggat satu pekan diberikan agar ia menyerah. Pengumuman itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Filipina pada Jumat, 23 Oktober 2026 dan langsung menjadi sorotan media internasional.
Isi Pengumuman Pemerintah Filipina
Menteri Dalam Negeri Jonvic Remulla mengumumkan sayembara itu dalam konferensi pers di markas kepolisian nasional. Ia menyebut buron tersebut dianggap bersenjata dan berbahaya. Dana hadiah berasal dari anggaran intelijen kementerian dan kepolisian.
Kepala Kepolisian Filipina memberi tenggat satu pekan untuk menyerah. Satuan tugas khusus dibentuk di bawah seorang letnan jenderal untuk memburu dan menangkapnya. Pemerintah menyatakan akan menyerahkan yang bersangkutan ke ICC jika tertangkap. Kepala kepolisian juga menegaskan operasi tetap berjalan dengan atau tanpa tenggat dan hadiah.
Remulla mengatakan semua tata krama sebagai senator sudah diberikan, tetapi yang bersangkutan dinilai bersembunyi. Pernyataan itu dikutip Rappler dan SunStar dalam laporan terpisah pada hari yang sama. Nilai hadiah itu setara Rp14,2 miliar menurut CNN Indonesia.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Viral Nusantara: Siapa yang Diburu
Yang diburu adalah senator yang pernah menjabat Kepala Kepolisian Filipina. Ia menjadi pelaksana utama kampanye anti narkoba pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte. ICC menetapkannya sebagai rekan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.
Surat perintah penangkapan dikeluarkan secara rahasia pada November 2025 dan dibuka pada 11 Mei 2026. Dakwaan mencakup pembunuhan sedikitnya 32 orang antara Juli 2016 dan akhir April 2018. Ia disebut sebagai bagian dari struktur yang mengarahkan operasi di lapangan.
Sesuai kebijakan redaksi, artikel ini tidak menuliskan nama buron. Fokusnya pada proses hukum dan dampak kebijakan, bukan pada identitas pribadi. Tautan sumber tetap memuat nama karena itu bagian dari pemberitaan publik.
Kronologi Buron Sejak Mei
Setelah surat perintah dibuka, senator itu muncul di gedung Senat pada 11 Mei 2026. Ia ikut dalam pemilihan pimpinan senat saat itu. Selama tiga hari ia berlindung di dalam kompleks Senat.
Pada malam 13 Mei terjadi kericuhan dan insiden tembak di kompleks Senat. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 02.30, ia meninggalkan gedung bersama seorang senator lain. Sejak itu ia tidak muncul di publik.
Senator yang membantu kepergiannya menghadapi pengaduan obstruction of justice. Pemerintah menyatakan siapa pun yang menampung atau membantu buron akan ditindak. Informasi ini dirangkum dari laporan Rappler dan SunStar.
Dasar Hukum dan Kritik
Pengacara buron mempertanyakan dasar hukum sayembara. Mereka berargumen tidak ada surat perintah penangkapan dari pengadilan Filipina yang bisa menjadi dasar hadiah. Menurut mereka, sistem hadiah tidak bisa dipakai untuk orang yang tidak punya surat perintah nasional.
Pemerintah bersandar pada komitmen terhadap ICC dan kewajiban kerja sama internasional. Filipina memang sempat keluar dari Statuta Roma, tetapi proses hukum terhadap kasus masa lalu tetap berjalan melalui mekanisme ICC. Posisi itu yang membuat perkara ini rumit secara hukum domestik.
Kritik lain menyoroti risiko tindakan main hakim sendiri. Hadiah besar bisa memicu warga bertindak sendiri di lapangan. Pemerintah menjawab dengan menyatakan penangkapan tetap harus dilakukan aparat, bukan warga.
Kaitannya dengan Pengadilan Duterte
Kasus ini berjalan bersamaan dengan persiapan pengadilan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Sidang di ICC dijadwalkan mulai 30 November 2026. Dakwaannya mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan.
Duterte ditangkap di Bandara Manila pada Maret 2025 dan dibawa ke Belanda. Kelompok hak asasi memperkirakan kampanye anti narkoba menewaskan hampir 30.000 orang, meski angka resmi pemerintah jauh lebih kecil. Perbedaan angka itu masih menjadi perdebatan publik sampai sekarang.
Karena itu, penangkapan buron ini penting bagi upaya membangun rantai pertanggungjawaban. Tanpa kehadirannya, jaksa akan sulit menghadirkan kesaksian langsung dari orang yang memimpin operasi. Hubungan antara keduanya disebut ICC sebagai rekan pelaku.
