SUARALUTIM.COM, MALILI — Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Asni, S.Pi, menjadi salah satu wakil rakyat yang daerah pemilihannya mencakup Kabupaten Luwu Timur. Melalui Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11 atau Luwu Raya, ia mewakili empat wilayah sekaligus: Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.
Peran itu membuat agenda kerja Hj. Asni bersinggungan langsung dengan kebutuhan warga Luwu Timur, terutama pada sektor pertambangan rakyat, pariwisata alam, pertanian, dan pengawasan anggaran. Bagian inilah yang membuat isu PAN Luwu Timur di tingkat provinsi tetap relevan untuk diikuti warga Bumi Batara Guru.
PAN Luwu Timur dan Peran Dapil 11 Luwu Raya
Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Hj. Asni sebagai salah satu dari 11 calon terpilih DPRD Sulawesi Selatan untuk Dapil 11 Luwu Raya. Dapil tersebut secara resmi meliputi Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan rekapitulasi KPU, ia meraih 16.760 suara.
Di DPRD Sulawesi Selatan, Hj. Asni duduk sebagai anggota Komisi D yang membidangi pembangunan dan infrastruktur. Posisi itu membuatnya terlibat dalam pembahasan program yang berdampak pada kawasan Luwu Raya, termasuk usulan infrastruktur pendukung pariwisata dan jalan usaha tani.
Selain menjalankan tugas legislatif, ia juga dikenal sebagai Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Luwu. Pengalaman di dunia usaha itu sering ia pakai sebagai sudut pandang ketika membahas kebijakan ekonomi daerah.
Dorong Kemudahan Izin Tambang Rakyat
Salah satu agenda yang secara terbuka ia dorong adalah kemudahan perizinan tambang rakyat. Menurut Hj. Asni, kebijakan ini dapat memperkuat ekonomi masyarakat selama seluruh aktivitas pertambangan dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Perizinan tambang rakyat perlu dibuka seluas-luasnya selama memenuhi aturan yang berlaku. Dengan begitu, ekonomi masyarakat dapat tumbuh, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya sebagaimana dikutip Metroluwuraya.com, Juli 2026.
Ia menilai pemanfaatan sumber daya alam semestinya memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat, bukan hanya dinikmati kelompok tertentu. Dengan pengalaman di sektor usaha, ia berpandangan kemudahan izin dapat mengurangi praktik pertambangan ilegal, sekaligus memberi kepastian hukum, meningkatkan keselamatan kerja, dan memperbaiki kesejahteraan penambang lokal.
Bagi Luwu Timur, isu ini bersinggungan dengan keseharian banyak keluarga yang menggantungkan penghidupan pada sektor tambang rakyat dan galian. Karena itu, pendekatan yang menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan menjadi penting agar kebijakan tidak menimbulkan persoalan baru.
Wisata Alam Luwu Raya sebagai Penggerak Ekonomi
Selain sektor tambang, Hj. Asni mendorong pengembangan potensi wisata alam di Luwu Raya. Ia menilai kawasan ini memiliki kekayaan panorama yang menjanjikan, tetapi belum dikelola dan dipromosikan secara optimal.
“Kami terus berupaya mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian dan dukungan nyata terhadap pengembangan destinasi wisata alam di Luwu Raya. Potensinya sangat besar dan layak menjadi salah satu sektor unggulan daerah,” katanya.
Menurutnya, sektor pariwisata berprospek jangka panjang sebagai penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan. Ia berharap terbangun sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur serta fasilitas pendukung agar kawasan wisata mampu menarik lebih banyak wisatawan.
Kaitan dengan destinasi di Luwu Timur
Kawasan Danau Matano, Danau Towuti, dan sejumlah destinasi bahari di pesisir Luwu Timur merupakan bagian dari kekayaan yang ia maksud. Pengembangan akses dan fasilitas di tiga danau besar itu turut menentukan seberapa besar manfaat ekonomi yang bisa dirasakan warga desa penyangga kawasan wisata.
