SUARALUTIM.COM, MALILI — Isu tambang Luwu Timur kembali mencuat pada peringatan Hari Tani Nasional 2026, Kamis (24/9/2026). Aliansi Tani Luwu Timur menyampaikan pernyataan sikap yang mendesak pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara penerbitan dan perluasan konsesi pertambangan serta perkebunan monokultur berskala besar di wilayah ini.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi yang berlangsung di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Luwu Timur. Massa lebih dulu berkumpul di Lapangan Pendidikan Malili untuk konsolidasi, lalu berjalan kaki menuju kantor bupati. Setelah menyampaikan aspirasi di sana, mereka melanjutkan aksi ke gedung DPRD Luwu Timur.
Tambang Luwu Timur dan Data Konsesi yang Disorot
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Juni 2026 yang mencatat 67 IUP, IUPK, dan WIUP di Luwu Timur dengan total luas 137.725,88 hektare. Angka itu disebut Aliansi sebagai penguasaan ruang yang perlu menjadi perhatian pemerintah karena konflik agraria masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Data tersebut disampaikan sebagai dasar argumen, bukan hasil verifikasi independen SuaraLutim. Sampai berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi yang bisa dikonfirmasi dari instansi terkait mengenai rincian angka yang disebut Aliansi.
Menurut Aliansi, kebijakan penguasaan dan pemanfaatan tanah perlu dievaluasi di tengah persoalan konflik agraria yang belum tuntas. Mereka meminta pemerintah menghentikan sementara penerbitan dan perluasan konsesi sampai dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin, potensi tumpang tindih lahan, dampak lingkungan, serta penyelesaian konflik dan pemulihan hak masyarakat.
Tujuh Tuntutan dalam Aksi Hari Tani
Dalam aksi tersebut, Aliansi Tani Luwu Timur membacakan tujuh tuntutan utama. Tuntutan itu mencakup evaluasi perizinan hingga jaminan perlindungan bagi warga yang memperjuangkan hak atas tanah.
- Mendesak Pemkab Luwu Timur dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengevaluasi seluruh perizinan pertambangan dan perkebunan yang berada di wilayah sumber penghidupan petani.
- Mendesak pencabutan izin pertambangan dan perkebunan yang dinilai berada di atas atau mengancam wilayah pertanian, ruang hidup, dan sumber penghidupan masyarakat.
- Menolak perampasan dan pengambilalihan tanah masyarakat untuk kepentingan investasi serta kegiatan pertambangan maupun perkebunan.
- Mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk tindakan yang berpotensi menyebabkan hilangnya tanah dan sumber penghidupan petani tanpa penyelesaian agraria yang adil.
- Meminta Pemkab Luwu Timur membuka informasi secara transparan mengenai konsesi, perizinan, dan penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan di wilayah Luwu Timur.
- Mendorong penyelesaian konflik agraria secara transparan, partisipatif, dan berkeadilan dengan melibatkan masyarakat terdampak.
- Menjamin perlindungan terhadap petani dan masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah serta sumber penghidupannya.
Massa juga membawa sejumlah spanduk yang memuat tuntutan terkait penyelesaian konflik agraria dan penolakan atas pengambilalihan tanah masyarakat. Beberapa di antaranya menyoroti persoalan lahan petani di Laoli, situasi di Mantadulu, serta pernyataan sikap terhadap dokumen Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pemerintah daerah.
Siapa saja yang terlibat
Aksi itu diikuti sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat, di antaranya Asosiasi Petani Lada (APL) Loeha Raya, petani Laoli, Perhimpunan Petani Sulawesi Selatan, Jaringan Koalisi Aktivis Masyarakat (JAKAM), LBH Makassar, Jaringan Komunikasi Lingkar Tambang Indonesia (JKLM-TI), Aliansi Petani Mantadulu, petani Mangkutana, serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) wilayah Sulawesi Selatan.
