SUARALUTIM.COM, LUWU TIMUR — Bagi kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) di Luwu Timur, kerja legislatif tidak berhenti di batas kabupaten. Di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Asni, S.Pi duduk sebagai anggota dari PAN untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11 (Luwu Raya), yang mencakup Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.
Peran itu penting bagi Luwu Timur. Sejumlah persoalan warga — dari akses jalan, layanan pendidikan menengah, hingga tata kelola pertambangan dan pengembangan wisata — sebagian kewenangannya berada di tingkat provinsi. Karena itu, keberadaan wakil yang memahami konteks Luwu Raya menjadi saluran aspirasi yang nyata.
Posisi Hj. Asni di Komisi D DPRD Sulsel, yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, membuat isu yang diangkatnya bersinggungan langsung dengan kebutuhan wilayah Luwu Timur dan kabupaten lain di Luwu Raya.
PAN Luwu Timur dan Agenda Penguatan Ekonomi Rakyat
Dalam sejumlah agenda yang terekam pemberitaan, Hj. Asni mendorong pemerintah mempermudah proses perizinan tambang rakyat. Menurutnya, kebijakan itu bisa menjadi langkah strategis memperkuat perekonomian masyarakat, sepanjang seluruh aktivitas pertambangan dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan pemanfaatan sumber daya alam semestinya memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Pandangan itu sejalan dengan tuntutan warga di beberapa kecamatan Luwu Timur yang menginginkan kegiatan tambang dan industri di daerah mereka berdampak langsung pada ekonomi setempat.
Selain sektor pertambangan, Hj. Asni mengajak pemangku kepentingan memberi perhatian lebih pada pengembangan potensi wisata alam di wilayah Luwu Raya. Ia menilai potensi daerah ini besar dan layak menjadi salah satu sektor unggulan.
“Kami terus berupaya mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian dan dukungan nyata terhadap pengembangan destinasi wisata alam di Luwu Raya. Potensinya sangat besar dan layak menjadi salah satu sektor unggulan daerah,” ujarnya, seperti diberitakan Metro Luwu Raya.
Karena itu, ia berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat dalam membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata agar mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah.
Duet Agenda: Tambang Rakyat dan Wisata Alam
Menempatkan tambang rakyat dan wisata alam dalam satu agenda tidak tanpa alasan. Keduanya menyentuh lapisan masyarakat yang berbeda namun sama-sama membutuhkan kepastian aturan dan dukungan fasilitas.
Di sektor tambang rakyat, yang dibutuhkan warga adalah kepastian hukum: proses perizinan yang jelas, pendampingan teknis, serta kepastian wilayah kerja. Tanpa itu, aktivitas rakyat berisiko berbenturan dengan aturan dan berakhir pada persoalan hukum.
Di sektor pariwisata, kebutuhan utamanya berbeda: akses jalan yang memadai, fasilitas dasar di lokasi wisata, penataan kawasan, hingga promosi yang berkelanjutan. Semua itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah kabupaten.
Bagi Luwu Timur, dua sektor itu punya relevansi langsung. Kabupaten ini memiliki kawasan wisata alam yang tersebar dari Nuha, Towuti, Wasuponda, hingga Malili dan sekitarnya, sekaligus menjadi salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan nikel terbesar di Indonesia.
