Kerja Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi
Di luar agenda kebijakan, Hj. Asni juga menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Pada akhir Januari 2026, ia menggelar pengawasan pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan di Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, dan Desa Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.
Dalam forum itu ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat mengawasi pelaksanaan anggaran agar tidak menyimpang di lapangan. Pada kegiatan yang sama, ia menyerahkan bantuan sarana pertanian seperti hand tractor, kapal nelayan, dan alat tangkap ikan melalui kelompok tani.
Fungsi penyerapan aspirasi juga berjalan melalui reses. Pada masa persidangan II tahun sidang 2025–2026, ia melaksanakan reses di wilayah Kabupaten Luwu dengan menyoroti sektor infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan pelayanan sosial.
Selain tugas legislatif, ia dikenal aktif di organisasi kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten. Pengalaman itu disebut turut membentuk perhatiannya pada sektor usaha kecil dan ekonomi kerakyatan.
PAN di Luwu Timur: Fraksi dan Struktur Partai
Di tingkat kabupaten, kehadiran PAN di DPRD Luwu Timur berjalan melalui Fraksi PAN. Partai ini memiliki lima kursi DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029. Muhammad Rivaldi, S.H. tercatat sebagai Ketua Fraksi PAN yang juga memimpin Komisi III Bidang Pembangunan, sementara Ir. Hj. Harisah Suharjo menjabat Wakil Ketua DPRD Luwu Timur dari Fraksi PAN.
Fraksi PAN di DPRD Luwu Timur secara rutin menyerap aspirasi warga di daerah pemilihan masing-masing. Salah satunya lewat agenda di dapil Nuha–Towuti, serta penjaringan aspirasi warga di kawasan Wotu–Burau dan Angkona–Kalaena.
Sinergi antara kerja legislatif di kabupaten dan provinsi menjadi kunci. Aspirasi warga Luwu Timur yang menyangkut kewenangan provinsi dapat dilanjutkan melalui wakil di DPRD Sulsel, sedangkan yang bersifat lokal dibahas di tingkat kabupaten.
Struktur partai juga terus ditata. DPD PAN Luwu Timur periode 2025–2030 telah dilantik dan menegaskan fokus pada konsolidasi organisasi serta penyiapan kader untuk kontestasi politik mendatang, termasuk peluang ke tingkat provinsi dan nasional.
Apa Artinya bagi Warga Luwu Timur
Bagi warga, nilai dari kerja legislatif biasanya tidak langsung terlihat. Yang bisa diukur secara sederhana adalah apakah aspirasi tercatat, dibahas, dan punya jalur tindak lanjut yang jelas, baik di kabupaten maupun provinsi.
Karena itu, dua hal menjadi kunci: keterbukaan informasi mengenai apa yang sedang diperjuangkan, dan konsistensi mengikuti prosesnya dari penganggaran hingga realisasi di lapangan.
Peran wakil di dua tingkat — kabupaten dan provinsi — memberi Luwu Timur saluran yang saling melengkapi. Persoalan yang tak selesai di satu tingkat masih bisa dibawa ke tingkat berikutnya, selama komunikasi antara struktur partai dan fraksi berjalan rapi.
FAQ: PAN Luwu Timur dan Peran Wakil di DPRD Sulsel
Siapa wakil PAN di DPRD Sulawesi Selatan dari wilayah Luwu Raya? Hj. Asni, S.Pi adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari PAN untuk Daerah Pemilihan Sulsel 11 (Luwu Raya), yang mencakup Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.
Apa saja isu yang ia dorong untuk Luwu Raya? Dalam sejumlah pemberitaan, ia mendorong kemudahan perizinan tambang rakyat dengan tetap mengikuti ketentuan hukum, serta penguatan pengembangan wisata alam Luwu Raya.
Berapa kursi PAN di DPRD Luwu Timur? PAN memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029, dengan Muhammad Rivaldi, S.H. sebagai Ketua Fraksi PAN.
Sumber: Metro Luwu Raya (metroluwuraya.com), Folder Nusantara (foldernusantara.com), Zona Luwu Raya, dan pemberitaan DPRD Luwu Timur.
Bacaan terkait: PAN Luwu Timur: Muh Rivaldi Serap Aspirasi Dapil V dan PAN Luwu Timur: Abdul Halim Kawal Aspirasi Angkona-Kalaena.
