Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
SUARALUTIM.COM, MALILI — Investasi tambang dan proyek industri di Luwu Timur terus bertambah. Kawasan industri berkembang, proyek infrastruktur berjalan, dan kebutuhan tenaga kerja diproyeksikan mencapai puluhan ribu orang. Namun di tengah geliat itu, akses masyarakat lokal terhadap pekerjaan masih menjadi persoalan yang diangkat sejumlah pihak.
Sorotan soal tambang Lutim dan serapan tenaga kerja lokal muncul di dua wilayah dengan aktivitas industri berbeda: Lampia dan Balantang. Keluhan datang dari pencari kerja yang mengaku telah mengikuti seleksi hingga pelatihan, tetapi belum memperoleh pekerjaan. Pada saat yang sama, tuntutan agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal kembali bergulir di sejumlah wilayah lingkar industri.
Tambang Lutim Tumbuh, Pekerjaan Tak Otomatis Terbuka
Besarnya aktivitas pertambangan tercermin dari kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Pemberitaan Malili Pos mencatat kontribusi aktivitas pertambangan dan penggalian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Luwu Timur mencapai Rp13,29 triliun pada 2025. Angka itu menunjukkan sektor ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi kabupaten paling timur Sulawesi Selatan.
Persoalannya, pertumbuhan investasi tidak selalu berbanding lurus dengan terserapnya tenaga kerja lokal. Seorang pencari kerja di Luwu Timur yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut persaingan setiap kali perusahaan membuka lowongan berlangsung ketat. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan gugur sejak awal, sementara yang lolos tes tertulis, praktik, dan wawancara belum tentu diterima.
Pengalaman Kerja Menjadi Kendala Klasik
Kendala lain datang dari syarat pengalaman. Seorang pencari kerja mengaku telah mengikuti pelatihan alat berat, melengkapi dokumen, dan menyebarkan lamaran ke sejumlah perusahaan, tetapi pengalaman kerja tetap menjadi penghalang. Kondisi ini menggambarkan persoalan yang berulang: perusahaan membutuhkan tenaga kerja berpengalaman, sementara pencari kerja baru membutuhkan kesempatan pertama untuk memperoleh pengalaman itu.
Artinya, pelatihan tidak cukup jika berhenti pada sertifikat. Dibutuhkan jalur yang mempertemukan lulusan pelatihan dengan kebutuhan rekrutmen perusahaan, terutama untuk posisi teknis yang selama ini diisi tenaga dari luar daerah.
Sorotan di Lampia dan Balantang
Dua wilayah menjadi contoh bagaimana persoalan ini mengemuka. Di Lampia, Asosiasi Pengusaha Asli Lampia (APAL) mendorong PT WIKA memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal pada pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan jetty PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) di Desa Harapan.
APAL Dorong Porsi Pekerja Lokal
Ketua APAL, Adil To Amir, meminta kesempatan kerja diberikan secara proporsional sesuai kompetensi dan kebutuhan proyek. Posisi yang disebut antara lain operator, mekanik, sopir, tenaga administrasi, teknisi, dan tenaga konstruksi. APAL juga mendorong pemetaan tenaga kerja berdasarkan keahlian serta komunikasi yang terbuka soal kebutuhan tenaga kerja, proses rekrutmen, dan pengembangan kompetensi.
Sorotan terhadap proyek IHIP telah berkembang menjadi aksi Aliansi Masyarakat Lampia Bersatu (AMAL Bersatu) pada 6 Oktober 2026. Selain pemberdayaan tenaga kerja lokal, massa meminta pemberdayaan kontraktor lokal serta menyoroti penggunaan alat berat dan kontraktor dari luar daerah.
BAKAT Tuntut 80 Persen Pekerja Lokal
Di Balantang, Forum Balantang Kapolo Ta’ (BAKAT) menggelar aksi di area Port PT Vale Indonesia pada Kamis (8/10/2026). Salah satu tuntutan utama forum adalah prioritas pekerja lokal minimal 80 persen dalam proses rekrutmen, khususnya untuk wilayah Port Balantang.
BAKAT juga meminta warga lokal tidak hanya mendapat pekerjaan pada posisi tertentu, tetapi memiliki kesempatan mengisi posisi strategis sesuai kompetensi. Selain pekerjaan, forum menuntut peluang menjadi mitra usaha dalam rantai pasok perusahaan serta program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Persoalan serupa juga pernah mengemuka sebelumnya, termasuk tuntutan warga agar perusahaan memberi prioritas kerja kepada warga lingkar tambang. Rangkaian aspirasi ini memperlihatkan pola yang sama: masyarakat di sekitar kawasan industri ingin memperoleh manfaat ekonomi yang lebih nyata dari aktivitas perusahaan di wilayah mereka.
