Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI yang juga Kapoksi Golkar Komisi XII, Bambang Patijaya, menyatakan dukungan atas wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Pernyataan itu menyusul langkah Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang membuka opsi tersebut karena pasokan nikel dinilai melebihi kebutuhan pasar. Kebijakan ini belum diputuskan, tetapi arahnya sudah menyentuh jantung industri nikel nasional, termasuk tambang Luwu Timur yang hampir lima dekade memasok nikel dalam bentuk matte dari Sorowako.
DPR Nilai Smelter NPI Sudah Kelebihan Kapasitas
Bambang Patijaya menilai kebijakan itu tepat karena kapasitas smelter nickel pig iron (NPI) di dalam negeri sudah berlebih. Menurutnya, hilirisasi tahap pertama memang sudah menunjukkan hasil, tetapi produk yang dihasilkan sebagian besar masih dijual ke luar negeri sehingga nilai tambahnya belum maksimal.
“Terkait dengan hilirisasi tahap pertama, Indonesia sebetulnya sudah cukup berhasil. Pada produk nikel misalnya, ada NPI dan ferronickel, tetapi sebagian besar produk NPI itu memang dijual ke luar negeri. Sementara yang kita butuhkan sekarang ini adalah hilirisasi lanjutan, jadi tidak berhenti pada pembangunan pabrik atau smelter setengah jadi tahap pertama,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (9/10/2026).
Ia menegaskan Indonesia tidak lagi membutuhkan tambahan kapasitas smelter NPI dalam jumlah besar. “Kami terbuka dengan segala ide dan masukan, termasuk gagasan Menteri ESDM untuk moratorium smelter nikel setengah jadi. Untuk smelter NPI, kita sudah overload. Yang kita perlukan adalah smelter lanjutan yang mengolah NPI tersebut,” katanya, seperti dikutip Detik Finance.
Menurut pemberitaan kedua media itu, rencana penghentian izin smelter nikel produk setengah jadi akan dibahas lebih dulu di tingkat kementerian sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Artinya, sampai hari ini belum ada keputusan resmi maupun aturan baru yang mengikat pelaku usaha.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa yang Sebenarnya Dikaji Pemerintah
Dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026), Bahlil menyebut sebagian besar smelter nikel yang beroperasi baru mengolah nikel pada tingkat kadar sekitar 50 sampai 60 persen. Produk setengah jadi yang dihasilkan antara lain feronikel, NPI, nikel matte, dan mixed hydroxide precipitate (MHP). Pemerintah, ujarnya, mempertimbangkan meminimalkan industri produk setengah jadi karena pasokan global berlebih sekitar 2,5 juta ton.
“Sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi selama kita masih terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur,” kata Bahlil. Ia menambahkan kebijakan ini bukan moratorium komoditas nikel secara keseluruhan, melainkan pengaturan agar nikel Indonesia tidak dijual murah saat pasar jenuh.
Moratorium pembangunan smelter baru sebenarnya sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Yang kini dikaji adalah kemungkinan memperketat kebijakan itu, termasuk mengatur tingkat operasi smelter yang sudah berjalan. Sejumlah ekonom menilai langkah tersebut rasional untuk menyeimbangkan kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar, sementara investasi baru diarahkan ke industri hilir bernilai tambah lebih tinggi.
Posisi Tambang Luwu Timur dalam Rantai Ini
Kebijakan apa pun yang menyasar produk setengah jadi akan langsung bersinggungan dengan tambang Luwu Timur. PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako mengolah bijih nikel laterit dengan teknologi pirometalurgi dan menghasilkan nikel dalam bentuk matte, yang masuk kategori produk antara seperti yang disebut dalam daftar kajian pemerintah.
Mengacu pemberitaan ANTARA, produksi nikel dalam matte perusahaan pada 2025 mencapai 72.027 ton, sedangkan pada semester pertama 2026 tercatat 29.773 ton. Pada triwulan II 2026 produksinya 16.153 ton atau naik sekitar 19 persen dibanding triwulan sebelumnya, dengan target tahunan 67.645 ton pada akhir 2026.
Di sisi lain, Sorowako sedang menyiapkan babak baru melalui proyek pengolahan bijih limonit. Limonit yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dirancang diproses dengan teknologi high pressure acid leach (HPAL) menjadi MHP, produk antara untuk rantai bahan baku baterai. Fasilitas HPAL direncanakan berada di kawasan industri Kabupaten Luwu Timur, dengan target sekitar 60.000 ton nikel dalam bentuk MHP per tahun. Proyek ini pernah dibahas SuaraLutim ketika tahap pemanfaatan limonit dimulai.
Karena MHP juga tergolong produk setengah jadi, arah kebijakan baru itu menjadi pertanyaan tersendiri bagi rencana hilirisasi di Luwu Timur. Pemerintah belum menyebut nama perusahaan maupun proyek tertentu, dan belum ada keputusan yang menyatakan proyek MHP akan dibatasi. Yang jelas, hulu dan hilir nikel kini berada dalam satu tarikan kebijakan yang sama: kuota produksi bijih di hulu, dan arah investasi pengolahan di hilir.
