Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
SUARALUTIM.COM, MALILI — Berita luwu timur dari sektor kesehatan kembali mengarah pada kebutuhan layanan dasar di kecamatan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyiapkan sejumlah usulan strategis menjelang audiensi dengan Menteri Kesehatan, mulai dari penguatan RS Atue, rehabilitasi puskesmas, pengadaan alat kesehatan, hingga pembangunan fasilitas pelayanan dasar di desa yang belum terjangkau.
Rapat persiapan itu digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, 1 Oktober 2026, di Ruang Rapat Pimpinan. Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam memimpin pembahasan bersama perangkat kesehatan daerah untuk memastikan daftar kebutuhan yang dibawa ke kementerian disusun dengan data pendukung yang rapi.
Dalam laporan Luwuraya.com, Irwan menegaskan bahwa usulan tersebut diharapkan mendapat perhatian Kementerian Kesehatan, terutama untuk kebutuhan tahun 2027. Ia menyebut rumah sakit dan puskesmas membutuhkan dukungan infrastruktur fisik maupun alat kesehatan agar pelayanan di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten tidak tertinggal.
Berita luwu timur: RS Atue Jadi Fokus Penguatan Layanan
Salah satu titik yang masuk pembahasan adalah pengembangan RS Atue sebagai bagian dari penguatan RSUD I Lagaligo. Posisi RS Atue dinilai penting karena berada di wilayah Malili dan dekat dengan kawasan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Ketika mobilitas penduduk dan aktivitas industri meningkat, layanan kesehatan rujukan harus ikut disiapkan lebih dekat.
Bupati Irwan menyampaikan bahwa Proyek Strategis Nasional sudah berjalan, sementara fasilitas rumah sakit yang dekat dengan kawasan tersebut masih perlu diperkuat. Kalimat itu menunjukkan arah kebijakan yang cukup jelas: fasilitas kesehatan tidak boleh hanya mengikuti jumlah bangunan, tetapi harus membaca perubahan kebutuhan warga, pekerja, dan keluarga yang hidup di sekitar pusat kegiatan baru.
Penguatan rumah sakit bukan berarti hanya menambah gedung. Pemerintah daerah juga harus memastikan tenaga kesehatan, alat medis, alur rujukan, ketersediaan layanan gawat darurat, dan dukungan pembiayaan berjalan serentak. Jika salah satu bagian tertinggal, warga tetap akan merasakan jarak layanan yang panjang meski bangunan tersedia.
Sembilan Puskesmas Masuk Daftar Rehabilitasi
Selain RS Atue, Pemkab Luwu Timur menyiapkan usulan rehabilitasi berat untuk sembilan puskesmas. Daftar yang disebut dalam bahan persiapan meliputi Puskesmas Timampu, Mahalona, Angkona, Nuha, Lampia, Burau, Mangkutana, Tomoni Timur, dan Malili. Sebaran ini memperlihatkan bahwa kebutuhan pembenahan tidak terkonsentrasi pada satu kecamatan saja.
Puskesmas adalah pintu pertama warga ketika membutuhkan pemeriksaan, imunisasi, layanan ibu dan anak, konsultasi penyakit menular, serta rujukan awal. Karena itu, kondisi fisik bangunan, ruang layanan, sanitasi, ketersediaan alat, dan kenyamanan pasien berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan. Rehabilitasi berat perlu dipahami sebagai upaya menjaga fungsi layanan, bukan sekadar proyek perbaikan gedung.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Luwu Timur, Helmy Kahar, dalam rapat tersebut memaparkan kondisi layanan kesehatan daerah. Luwuraya.com mencatat RSUD I Lagaligo melayani sebelas kecamatan dengan populasi sekitar 336.475 jiwa. Angka ini memberi gambaran bahwa beban layanan rujukan kabupaten cukup besar dan membutuhkan jaringan fasilitas tingkat pertama yang kuat.
Pustu di Desa yang Belum Punya Sarana
Usulan lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan pustu di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, dan Desa Kalaena, Kecamatan Kalaena. Dua wilayah ini disebut belum memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar yang memadai. Dalam konteks desa, pustu sering menjadi tempat pertama bagi warga yang membutuhkan pemeriksaan ringan, pemantauan ibu hamil, atau layanan kesehatan rutin.
Pembangunan pustu perlu dilihat sebagai strategi mendekatkan pelayanan, terutama bagi warga yang selama ini harus menempuh jarak lebih jauh ke puskesmas. Bagi keluarga dengan lansia, anak kecil, ibu hamil, atau pasien yang perlu kontrol berkala, jarak bukan masalah kecil. Biaya transportasi dan waktu tempuh kerap menjadi alasan layanan kesehatan tertunda.
Karena itu, daftar usulan ke Kementerian Kesehatan perlu disiapkan secara rinci. Pemerintah daerah harus menunjukkan data penduduk, kondisi sarana, kebutuhan alat, proyeksi layanan, serta kesiapan tenaga pendukung. Tanpa data seperti itu, usulan berisiko terlihat sebagai daftar keinginan, bukan kebutuhan prioritas yang siap dieksekusi.
