Berita politik dari Jakarta mencatat pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza jika diminta. Pernyataan itu disampaikan sesaat setelah ia kembali dari KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, dan tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2026.
Berita Politik: Indonesia Siap bila Diminta
Prabowo menyebut sejumlah negara penengah utama telah menanyakan kesiapan Indonesia untuk mendukung proses perdamaian Gaza. Negara yang disebutnya adalah Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir.
Kami sampaikan Indonesia siap, ujar Prabowo seperti dikutip kantor berita Antara dan Channel News Asia. Menurut dia, pembahasan teknis mengenai kemungkinan pengerahan pasukan akan dilanjutkan dengan pihak-pihak terkait.
Ia menegaskan proses perdamaian tersebut masih rumit dan tidak bisa dikerjakan terburu-buru. Masih rumit, tidak mudah, tetapi kami sudah mulai bekerja, kata Prabowo kepada wartawan.
Gencatan senjata disebutnya sebagai langkah positif pertama. Prabowo juga menyatakan Israel dijadwalkan menarik pasukannya secara bertahap seiring berjalannya kesepakatan.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Isi KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh
KTT di Sharm el-Sheikh digelar Senin, 13 Oktober 2026, dan dipimpin Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lebih dari 20 pemimpin dunia hadir, dan Prabowo disebut sebagai satu-satunya pemimpin dari Asia Tenggara.
Pada pertemuan itu, Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat menandatangani deklarasi sebagai penjamin kesepakatan gencatan senjata. Fase awal kesepakatan ditutup dengan pertukaran sandera dan tahanan pada Senin, setelah gencatan senjata berlaku sejak Jumat sebelumnya.
Bantuan kemanusiaan dilaporkan masuk ke Gaza dalam jumlah lebih besar pada akhir pekan. Pemerintah Indonesia menyatakan telah mengirim bantuan lewat pesawat Hercules, termasuk ribuan ton beras dan kebutuhan pokok lain.
Sikap Indonesia Sejak Sidang Umum PBB
Komitmen itu bukan hal baru. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80 pada 23 September 2026, Prabowo menawarkan hingga 20.000 personel untuk misi perdamaian, termasuk di Gaza, jika ada mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sebelum berangkat ke Mesir, Prabowo memimpin rapat terbatas di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada 12 Oktober 2026. Dalam rapat itu ia meminta TNI menyiapkan pasukan perdamaian bila KTT menghasilkan kesepakatan konstruktif.
Permintaan itu disampaikan langsung kepada Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, menurut keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemerintah menyebut persiapan dilakukan agar Indonesia tidak kehilangan momentum bila mandat diberikan.
Apa yang Diketahui
Presiden Prabowo menyatakan Indonesia siap berkontribusi pada stabilitas dan keamanan kawasan, termasuk melalui kemungkinan pengerahan pasukan perdamaian. Pernyataan itu disampaikan di Halim Perdanakusuma pada 14 Oktober 2026 dan dilaporkan Antara, Channel News Asia, serta kantor berita VOI.
Tawaran awal Indonesia mencapai 20.000 personel dan disampaikan di forum Sidang Umum PBB. Pengerahan hanya akan dilakukan bila ada mandat dari Dewan Keamanan PBB.
Gencatan senjata sudah berlaku, pertukaran sandera dan tahanan tahap awal sudah berlangsung, dan penarikan pasukan Israel disebut akan dilakukan bertahap. Pemerintah Indonesia juga menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Jumlah personel yang akan dikirim belum final. Pemerintah belum memutuskan berapa banyak prajurit yang disiapkan untuk Gaza dan berapa lama masa penugasan bila mandat turun.
Belum ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberi mandat resmi per 14 Oktober 2026. Tanpa mandat itu, pengerahan pasukan tidak dapat dilakukan sesuai posisi resmi Indonesia.
Bentuk dan cakupan misi juga belum dirinci. Belum jelas apakah Indonesia akan masuk dalam pasukan stabilisasi internasional, misi penjaga perdamaian PBB, atau skema lain yang disepakati para penjamin gencatan senjata.
