Politik nasional hari ini diwarnai pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis sore. Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Pelantikan ini menjadi perombakan pejabat ketiga dalam sekitar satu bulan dan yang kedelapan sejak Prabowo menjabat pada Oktober 2024.
Politik Nasional: Daftar Pejabat yang Dilantik Prabowo
Selain Kepala BNPB, Prabowo melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Posisi itu sebelumnya dipegang Jenderal Maruli Simanjuntak, yang kini menjabat Wakil Panglima TNI. Maruli juga dipercaya memimpin badan baru yang menangani perbatasan dan daerah tertinggal.
Presiden juga melantik dua wakil menteri pertahanan. Yusuf Jauhari mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan bidang logistik, industri pertahanan, dan teknologi. Richard Tampubolon menjadi Wakil Menteri Pertahanan bidang strategi, doktrin, dan pembinaan kekuatan.
Dua kursi wakil menteri lain juga diisi. Alim Setiawan dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, sementara M Maulana Bungaran menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Keduanya melengkapi struktur kementerian yang dibentuk pada perombakan sebelumnya.
Satyawan Pudyatmoko dilantik sebagai kepala badan baru yang mengurus gambut dan mangrove. Ia sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan. Tugas utamanya adalah memulihkan ekosistem gambut yang rentan terbakar.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Mengapa Kepala BNPB Diganti di Tengah Darurat Karhutla
Pergantian pemimpin BNPB terjadi saat Indonesia menghadapi kebakaran hutan dan lahan paling berat sejak 2015. El Nino membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar setelah kekeringan panjang. Kabut asap lintas negara pun menekan kualitas udara di sejumlah wilayah tetangga.
Kristomei sebelumnya memimpin Komando Daerah Militer Radin Inten di Lampung. Ia menyebut pengalaman menangani kebakaran hutan di kawasan Way Kambas sebagai bekal. Menurut dia, penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada BNPB.
Usai dilantik, Kristomei menyatakan akan menilai aset yang tersedia sebelum memanfaatkan tawaran bantuan asing. Ia diberi tugas menekan kebakaran hutan secepat mungkin. Pernyataan itu menjawab kritik yang meningkat di dalam dan luar negeri.
Sejumlah kalangan menilai kritik publik menyasar lambatnya respons pemerintah. Kabut asap yang menyelimuti wilayah tetangga membuat tekanan diplomatik ikut menguat. Malaysia dan Singapura berkepentingan langsung atas perbaikan kualitas udara regional.
Baca juga: Berita Indonesia: BNPB Catat 2.096 Bencana Sepanjang 2026
Kasus KPK di BNPB dan Tuntutan Pembenahan
Pelantikan ini juga terjadi tak lama setelah KPK menangani kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di BNPB. Penyidik menetapkan lima tersangka dalam perkara yang memakai dana kesiapsiagaan bencana. Salah satu tersangka merupakan adik kandung Suharyanto.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, meminta kepemimpinan baru memperkuat integritas lembaga. Ia menilai momentum pergantian pemimpin harus dipakai membangun sistem pencegahan korupsi. Transparansi pengelolaan anggaran dan pengadaan menjadi sorotan utama.
Singgih menegaskan pembenahan harus berbasis sistem, bukan menggeneralisasi seluruh jajaran BNPB. Ia mengingatkan bahwa dana kebencanaan punya karakter khusus karena dipakai dalam situasi darurat. Dana itu harus benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak.
Komisi VIII menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan sebagai mitra kerja BNPB. Pengawasan mencakup kesesuaian program penanggulangan bencana dengan peraturan dan anggaran. DPR berharap lembaga itu lebih profesional, transparan, dan tepat sasaran.
Baca juga: Politik Nasional: KPK Pulangkan Sestama BNPB Usai OTT
Rotasi di Tubuh TNI dan Badan Baru Gambut
Perombakan di jajaran TNI menjadi bagian penting pelantikan kali ini. Maruli Simanjuntak naik menjadi Wakil Panglima TNI setelah sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Ia juga diberi tanggung jawab memimpin badan urusan perbatasan dan daerah tertinggal.
Posisi Kepala Staf Angkatan Darat kini diisi Jenderal Tandyo Budi Revita. Ia menyatakan siap mendukung program pemerintah setelah dilantik. Saat ditanya soal peluang menjadi Panglima TNI, ia enggan berkomentar dan menyebut hal itu di luar kemampuannya.
Presiden disebut tidak menutup ruang evaluasi lebih lanjut di lingkungan TNI. Rotasi jabatan dianggap cara menjaga kesiapan organisasi menghadapi tugas sipil dan operasi. Karhutla dan bencana hidrometeorologi menjadi ujian nyata bagi struktur baru ini.
Badan gambut dan mangrove yang baru dibentuk mendapat tugas berat. Kelompok pemantau Pantau Gambut memperkirakan 16 juta hektare dari 24 juta hektare gambut Indonesia lebih rentan terbakar. Kerusakan ekosistem akibat deforestasi dan turunnya muka air disebut sebagai penyebab utama.
