Berita lutim hari ini datang dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Luwu Timur yang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis kesehatan. Penguatan itu dibahas dalam Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Krisis Kesehatan di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Kamis 15 Oktober 2026, serentak dengan imbauan penggunaan masker menyikapi udara berasap.
Berita Lutim: Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Kegiatan itu dibuka oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Luwu Timur, Aswan Aziz, dan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Fajar Qodri.
Menurut Aswan Aziz, penanggulangan bencana dan krisis kesehatan tidak bisa dikerjakan satu sektor saja. Ia menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarinstitusi agar setiap potensi risiko dapat diantisipasi dan penanganan terhadap masyarakat terdampak berjalan optimal.
Pertemuan itu dihadiri perwakilan setiap organisasi perangkat daerah (OPD), RSUD I Lagaligo, seluruh puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur, Palang Merah Indonesia (PMI), serta tim Public Safety Center (PSC) 119.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Imbauan Masker untuk Kelompok Rentan
Dalam arahannya, Aswan Aziz meminta imbauan penggunaan masker disampaikan secara luas kepada masyarakat menyikapi kondisi udara yang berasap. Penekanannya bukan pada seluruh warga dengan porsi sama, melainkan pada kelompok yang paling rentan.
Kelompok yang diminta lebih berhati-hati meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta. Mereka diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
Imbauan itu diminta diteruskan melalui perangkat daerah sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Paparan asap memang berkaitan erat dengan meningkatnya keluhan saluran pernapasan, sehingga pencegahan di tingkat rumah tangga menjadi penting, terutama bagi kelompok yang daya tahan tubuhnya lebih rendah.
Dari Kesiapsiagaan hingga Pemulihan Layanan
Narasumber dari Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, Fajar Qodri, memaparkan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Materi itu menekankan kesiapsiagaan, pertukaran informasi, dan penyelarasan langkah antarinstansi.
Keterlibatan OPD, RSUD I Lagaligo, seluruh puskesmas, dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan krisis yang terintegrasi. Sistem itu bekerja dalam tiga tahap:
- Kesiapsiagaan: pemetaan risiko, penyiapan sumber daya manusia, sarana, dan prosedur tetap di setiap fasilitas kesehatan.
- Respons darurat: pergerakan cepat ketika situasi kedaruratan terjadi, termasuk penyiapan layanan gawat darurat dan rujukan antarfasilitas.
- Pemulihan: memastikan layanan kesehatan kembali berjalan normal setelah situasi darurat mereda.
Pendekatan bertahap ini penting karena masalah kesehatan akibat kabut asap atau bencana lain tidak berhenti pada hari kejadian. Dampak lanjutan sering muncul belakangan, terutama pada kelompok rentan yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.
Konteks Udara Berasap di Luwu Timur
Imbauan masker ini tidak muncul tanpa sebab. Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah Luwu Timur dan Luwu Raya dalam beberapa pekan terakhir.
Kepala Pelaksana BPBD Luwu Timur menyatakan sumber kabut asap belum dapat dipastikan. Badan itu menyebut asap yang menyelimuti wilayahnya sebagai kiriman lintas udara, sehingga pelacakan asalnya bergantung pada data BMKG dan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Pernyataan tersebut juga menyebut dugaan warga soal kebakaran di area Luwu Timur bisa saja benar, tetapi belum terkonfirmasi. Sampai laporan itu dibuat, status darurat belum ditetapkan, sehingga belum ada kebijakan khusus, termasuk bagi pelajar yang tetap masuk sekolah.
Di sisi lain, data pemantauan kualitas udara berbasis pemodelan satelit mencatat indeks kualitas udara Malili pada kisaran angka sedang, dengan konsentrasi partikel halus PM2.5 yang sempat tercatat dan sejumlah poster warga menyebut angka yang lebih tinggi tanpa mencantumkan sumber pengukuran. Perbedaan angka ini menegaskan satu hal: pengukuran kualitas udara secara langsung masih dibutuhkan agar kebijakan bisa berdiri di atas data yang bisa dipertanggungjawabkan.


