Politik nasional kembali menghadirkan peristiwa penting dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI pada Kamis 15 Oktober 2026. Keduanya bertukar posisi dalam satu upacara yang sama di Istana Negara, Jakarta.
Pelantikan ini menjadi rotasi terbesar di jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia sepanjang tahun berjalan. Dua jabatan strategis di matra darat dan markas besar TNI diisi lewat dua keputusan presiden yang diteken sehari sebelumnya. Publik dan pengamat menilai langkah ini sebagai bagian dari penataan pucuk pimpinan militer.
Politik Nasional: Dua Keputusan Presiden di Istana Negara
Jabatan Tandyo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 106 TNI. Adapun pengangkatan Maruli sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 105. Kedua keputusan itu ditandatangani Presiden Prabowo pada Rabu 14 Oktober 2026.
Isi kedua keputusan presiden dibacakan Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana dalam prosesi upacara. Presiden kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan bagi para pejabat yang dilantik. Tata cara ini mengikuti protokol pelantikan pejabat tinggi negara di lingkungan Istana Kepresidenan, sebagaimana dilaporkan media nasional.
Selain kedua jenderal tersebut, sejumlah pejabat lain turut dilantik pada kesempatan yang sama. Nama yang masuk daftar antara lain kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dua wakil menteri pertahanan, wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan, serta wakil menteri pertanian. Rotasi di lingkungan pertahanan dan keamanan memang berlangsung bersamaan dengan perombakan pejabat lain.
Posisi Wakil Panglima TNI sendiri sempat lama tidak terisi sebelum akhirnya dihidupkan kembali. Jabatan itu kosong sekitar 25 tahun dan baru kembali diisi ketika Tandyo dilantik pada Agustus 2025. Kini kursi tersebut berpindah ke Maruli melalui mekanisme yang berbeda, yaitu pengangkatan merangkap jabatan di badan pengelola perbatasan.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Jejak Jabatan Tandyo dan Maruli
Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI sejak 10 Agustus 2025. Ia dilantik saat itu dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Jawa Barat. Sebelum menduduki posisi wakil panglima, Tandyo menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Adapun Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjabat Kepala Staf Angkatan Darat hampir tiga tahun. Ia ditunjuk Presiden Joko Widodo pada November 2023. Dengan pelantikan terbaru ini, Maruli naik ke jabatan wakil panglima sambil tetap memimpin badan pengelola perbatasan dan daerah terpencil.
Dari sisi karier, keduanya merupakan perwira tinggi Angkatan Darat. Artinya, dua jabatan kunci dalam struktur TNI kini dipegang perwira dari matra darat. Komposisi semacam ini biasanya menjadi perhatian karena berkaitan dengan keseimbangan antar matra serta jalur promosi perwira.
Keduanya juga dikenal publik lewat peran masing masing di lapangan. Maruli sering tampil saat membahas kesiapan satuan Angkatan Darat untuk tugas operasi dan misi perdamaian. Adapun Tandyo dikenal sebagai perwira yang banyak berbicara soal penguatan institusi TNI secara operasional.
Tugas Baru Maruli di Badan Pengelola Perbatasan
Badan yang kini dipimpin Maruli mengalami perluasan cakupan. Sebelumnya, badan itu menangani kawasan perbatasan dan dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kini wewenangnya mencakup pula daerah terpencil di luar kawasan perbatasan negara.
Perluasan mandat ini disebut membuka ruang bagi TNI untuk terlibat dalam pembangunan wilayah terluar. Maruli menyatakan lembaga itu akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia menyebut gagasan tersebut berasal dari Presiden Prabowo.
Soal tugas barunya sebagai wakil panglima, Maruli menyatakan akan bertugas membantu Panglima TNI sebagaimana lazimnya seorang deputi. Pernyataan itu menegaskan bahwa jabatan wakil panglima diarahkan pada fungsi dukungan koordinasi, bukan komando operasi terpisah.
Perluasan tugas badan perbatasan itu juga menimbulkan pertanyaan soal koordinasi antar kementerian dan lembaga. Pengelolaan daerah terpencil bersinggungan dengan program kementerian dalam negeri, pekerjaan umum, dan pembangunan desa. Penataan peran menjadi kunci agar program tidak tumpang tindih di lapangan.
