Berita viral hari ini berlanjut ke ranah kepegawaian. Badan Gizi Nasional mencopot seorang koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Purwakarta dari jabatannya setelah video dugaan penganiayaan di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bogor menyebar di media sosial. Posisi yang bersangkutan akan ditangani melalui sidang etik kepegawaian di Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BGN Pusat pada Senin, 19 Oktober 2026.
Berita Viral: Video Pencambukan di Kantor KPPG Bogor
Peristiwa terjadi pada Rabu, 14 Oktober 2026, sekitar pukul 15.00 WIB di kantor KPPG Bogor yang berada di kawasan Bogor Utara, Kota Bogor. Dalam video amatir yang beredar, seorang pria terlihat berada dalam posisi tiarap dan diduga dicambuk menggunakan selang. Rekaman itu menjadi viral dan memicu kemarahan warganet karena tidak ada orang yang terlihat menghentikan perbuatan tersebut.
Kepala KPPG Bogor, Haidir, mengatakan kedua orang yang terlibat bukan pegawai SPPG Bogor. Keduanya merupakan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia asal Purwakarta yang sedang melakukan kunjungan kerja. KPPG Bogor merupakan kantor induk yang membawahi wilayah Bogor, Cianjur, Sukabumi, Depok, dan Purwakarta.
Menurut keterangan kepolisian, orang yang diduga melakukan penganiayaan adalah koordinator wilayah SPPG Purwakarta, sedangkan korban adalah salah satu kepala SPPG di wilayah yang sama. Polisi menyebut keduanya terlibat perselisihan, tetapi motif pastinya belum disimpulkan. Kepala KPPG menyatakan pihaknya sempat mendengar keributan dan langsung menegur kedua pihak.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Sanksi Kepegawaian dan Sidang Etik
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan lembaganya menaruh perhatian serius pada peristiwa itu. BGN telah melakukan investigasi untuk mendalami kronologi dan fakta, dan menyiapkan langkah penegakan disiplin bagi pihak yang terlibat. Menurutnya, setiap bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Biro SDMO BGN, Rahman, menyampaikan bahwa posisi koordinator wilayah Purwakarta akan ditangani melalui sidang etik kepegawaian. Pada Minggu, 18 Oktober 2026, kepolisian dan KPPG menyatakan yang bersangkutan sudah dicopot dari jabatannya sebagai koordinator wilayah. Sidang etik dijadwalkan berlangsung di BGN Pusat pada Senin.
BGN juga menegaskan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis wajib menjaga sikap profesional dan mematuhi ketentuan kepegawaian. Perselisihan antarindividu tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan, terlebih di lingkungan kerja. Pernyataan itu disampaikan setelah video peristiwa tersebar luas dan menjadi sorotan publik.
Apa yang Diketahui dan Apa yang Belum Terkonfirmasi
Yang sudah diketahui, peristiwa terjadi di kantor KPPG Bogor pada Rabu sore. Kedua pihak berasal dari Purwakarta dan bertugas di lingkungan SPPG. Kepala KPPG menyebut keduanya sudah berdamai dan kembali ke wilayah kerja masing masing setelah kejadian. Namun, proses kepegawaian dan penyelidikan tetap berjalan.
Belum terkonfirmasi apakah polisi sudah menetapkan tersangka. Pada 15 Oktober 2026, Kapolsek Bogor Utara menyatakan pihaknya belum menerima laporan resmi, tetapi tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan peristiwa itu benar terjadi. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi soal status hukum terbaru.
Belum ada hasil sidang etik, sehingga jenis sanksi yang akan dijatuhkan belum diketahui. Belum ada pula keterangan resmi tentang kondisi korban dan apakah korban melaporkan peristiwa itu ke polisi. Motif perselisihan juga masih menjadi bahan pemeriksaan, dan semua pihak yang disebut harus dianggap belum terbukti bersalah sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum.
Mengapa Kasus Ini Menyita Perhatian
Program Makan Bergizi Gratis melibatkan ribuan dapur dan puluhan ribu personel di seluruh Indonesia. Ketika kekerasan terjadi di lingkungan kerja program sebesar itu, publik tidak hanya melihat satu insiden, tetapi juga bertanya tentang kualitas pengawasan. Video berdurasi pendek sudah cukup untuk mengguncang kepercayaan pada program yang menyentuh sekolah dan keluarga.
BGN berada di bawah tekanan untuk menunjukkan bahwa aturan kepegawaian benar benar dijalankan. Sidang etik adalah mekanisme internal, tetapi publik biasanya menuntut lebih: transparansi proses, perlindungan bagi pelapor, dan kepastian bahwa korban tidak dirugikan. Tanpa itu, sanksi administratif bisa dianggap terlalu ringan.
Kasus ini juga memperlihatkan risiko relasi kuasa di lingkungan kerja. Koordinator wilayah memiliki posisi lebih tinggi daripada kepala SPPG di wilayah bawahannya. Ketika konflik terjadi antara atasan dan bawahan, mekanisme pengaduan yang aman menjadi kunci agar masalah tidak berujung pada kekerasan atau pembalasan.
