Tambang nasional menjadi sorotan dalam laporan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Badan Komunikasi Publik pemerintah menyebut 26 proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun telah disiapkan. Proyeksi tenaga kerja yang diserap mencapai 37.833 orang.
Tambang Nasional: 26 Proyek Hilirisasi Senilai Rp225 Triliun
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, menyampaikan hal itu dalam pernyataan resmi pada Ahad, 18 Oktober 2026. Ia menyebut hilirisasi dan industrialisasi bagian dari arah kebijakan pemerintah. Tujuannya memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja, seperti dilaporkan ANTARA News.
Pelaksanaannya ada di tangan Danantara. Danantara menyiapkan 26 proyek hilirisasi dalam dua fase dengan total investasi Rp225 triliun. Nilai itu setara sekitar 12,46 miliar dolar Amerika Serikat pada kurs yang dipakai laporan tersebut.
Angka 26 proyek itu bukan proyek baru. Portofolio tersebut sudah dijabarkan Danantara kepada publik sejak pertengahan 2026, termasuk oleh Metrotvnews.com pada Juli 2026. Yang baru adalah pengemasannya sebagai capaian dua tahun pemerintahan.
Pemerintah menyebut kerangka ini sebagai kelanjutan kebijakan hilirisasi dari periode sebelumnya. Bedanya, pelaksanaannya kini dikoordinasikan Danantara. Setiap tahap disebut punya target waktu tersendiri.
Dua Fase Pelaksanaan dan Proyeksi Tenaga Kerja
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, memerinci pelaksanaan proyek. Fase I dimulai lewat peletakan batu pertama pada 6 Februari 2026. Fase itu mencakup enam proyek prioritas yang tersebar di 13 lokasi.
Nilai investasi fase pertama disebut Rp109 triliun. Proyeksi penyerapan tenaga kerjanya 11.456 orang. Proyek pada tahap ini dikerjakan serentak di beberapa provinsi.
Fase II dimulai dengan peletakan batu pertama pada 29 April 2026. Tahap lanjutan ini mencakup sepuluh proyek prioritas di 13 lokasi kerja. Nilai investasinya Rp116 triliun dengan proyeksi 26.377 tenaga kerja.
Pemerintah menyebut seluruh proyek dijalankan dengan tata kelola lintas kementerian. Dalam pemberitaan Kantor Berita ANTARA, Danantara juga disebut meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk proyek hilirisasi. Perincian proyek dan fase itu juga dikutip ulang oleh ANTARA News.
Smelter Aluminium hingga Bioavtur
Cakupan proyek menyentuh sektor pertambangan, energi, dan pangan. Di sektor pertambangan, penggarapan mencakup smelter aluminium. Ada juga pabrik baja nirkarat dan industri pemurnian tembaga terintegrasi.
Sektor energi baru terbarukan diarahkan ke fasilitas bioavtur dan infrastruktur bioetanol. Sektor pangan mendapat porsi modernisasi pengolahan kelapa sawit dan industri kelapa. Proyek peternakan ayam terintegrasi dari hulu ke hilir juga masuk daftar.
Alokasi itu menyentuh rantai industri yang lebih panjang. Contohnya bahan bakar campuran untuk penerbangan dan pengolahan sawit yang memasok pasar domestik maupun ekspor. Nilai tambahnya dihitung dari selisih harga bahan mentah dan produk olahan.
Dony menyebut hilirisasi harus memberi manfaat nyata. Bukan hanya soal nilai investasi, tetapi juga dampaknya bagi perekonomian dan masyarakat. Konsepnya menahan nilai tambah komoditas di dalam negeri.
Ia menambahkan, proyek itu diharapkan menggerakkan ekonomi daerah. Lapangan kerja baru menjadi indikator yang paling mudah diukur publik. Namun angka angkatan kerja yang dipakai masih bersifat proyeksi.
Ekspor Satu Pintu untuk Batu Bara, Sawit, dan Ferroalloy
Selain investasi, pemerintah memperkuat tata kelola dagang komoditas strategis. Caranya lewat kebijakan ekspor satu pintu. Kebijakan itu berlaku sejak 1 Juni 2026 untuk tiga komoditas inti.
Tiga komoditas tersebut adalah batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy. Pengelolaannya berada di bawah Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan ini mengubah jalur administrasi ekspor yang sebelumnya tersebar.
Menurut keterangan pemerintah, kebijakan itu menekan kebocoran devisa. Pemerintah menargetkan penghematan lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026. Angka itu disebut berasal dari perbaikan tata niaga dan pengendalian pengiriman.
Kebijakan satu pintu ini bersinggungan langsung dengan isu tambang nasional. Mulai dari kepastian kuota, harga acuan, hingga pengawasan pengiriman. Sejumlah asosiasi pelaku usaha meminta aturan teknisnya dijelaskan lebih rinci.
Menurut pemerintah, pengawasan satu pintu mempermudah penelusuran asal komoditas yang diekspor. Data pengiriman tercatat pada satu sistem sehingga verifikasi lebih cepat. Namun pelaku usaha meminta kepastian jadwal layanan agar pengiriman tidak tertahan.
