Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menempatkan Partai Gerindra di posisi teratas elektabilitas partai politik dengan 22,9 persen, disusul PDIP 13,4 persen dan Golkar 9,1 persen. Rilis survei yang dipaparkan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid itu menjadi salah satu bahan pembicaraan utama dalam peta politik nasional hari ini. Angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tercatat 55,3 persen, sementara bidang ekonomi menjadi yang paling rendah dengan 36,8 persen.
Politik nasional: angka elektabilitas partai versi Poltracking
Survei elektabilitas partai politik Poltracking dilakukan pada 30 September sampai 7 Oktober 2026 dengan 1.220 responden. Responden adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yaitu berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Metode sampelnya multistage random sampling dengan wawancara tatap muka, margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Urutan elektabilitas yang dirilis adalah Gerindra 22,9 persen, PDIP 13,4 persen, Golkar 9,1 persen, PKB 7,1 persen, PKS 5,8 persen, dan Demokrat 5,4 persen. Setelahnya ada NasDem 3,9 persen, PSI 2,9 persen, PAN 2,2 persen, dan PPP 1,6 persen. Sejumlah partai lain berada di bawah satu persen, sedangkan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab tercatat 24,2 persen.
Hanta menilai tujuh partai berpotensi besar kembali lolos ke parlemen jika ambang batas tetap di angka 4 persen. Ketujuh partai itu adalah NasDem, Demokrat, PKS, PKB, Golkar, PDIP, dan Gerindra. Alasannya sederhana, angka elektabilitas mereka berada di 4 persen atau lebih, meski sebagian hanya berselisih tipis dari batas tersebut.
Perlu dicatat bahwa angka elektabilitas partai tidak pernah identik dengan perolehan kursi akhir. Faktor pencalonan, mesin partai di daerah, dan dinamika koalisi menjelang pemilu tetap menentukan hasil sesungguhnya. Survei Poltracking pada periode sebelumnya juga menyoroti bahwa kedekatan publik terhadap partai politik masih rendah, sehingga angka dukungan mudah bergerak ketika isu berubah.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Peta elektoral dan ambang batas parlemen 4 persen
Perdebatan tentang ambang batas parlemen kembali mencuat setelah angka ini dirilis. Jika ambang batas dinaikkan, beberapa partai yang saat ini berada di kisaran 4 sampai 6 persen berpotensi kehilangan kursi. Sebaliknya, jika ambang batas tetap 4 persen, komposisi parlemen berpotensi lebih beragam daripada periode sebelumnya.
Golkar, PKB, PKS, dan Demokrat berada di zona aman tetapi tidak terlalu jauh dari batas. Selisih beberapa persen masih bisa terpotong oleh perubahan sentimen pemilih dalam satu tahun terakhir sebelum pemungutan suara. NasDem sebagai partai dengan 3,9 persen berada tepat di ambang, sehingga satu pergerakan kecil bisa mengubah statusnya.
Peta elektoral seperti ini biasanya dibaca partai sebagai bahan negosiasi koalisi. Partai dengan angka besar punya posisi tawar lebih kuat untuk menentukan calon dan arah kebijakan. Partai yang berada di sekitar ambang batas justru perlu memastikan basis suara tetap terikat.
Kepuasan publik 55,3 persen dan rapor merah ekonomi
Pada rilis yang sama, Poltracking memaparkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di sejumlah bidang. Bidang pendidikan mencatat kepuasan tertinggi 66,3 persen, disusul pertahanan dan keamanan serta sosial budaya 63,7 persen. Kesehatan menyusul dengan 62,1 persen dan politik serta stabilitas nasional 53,6 persen.
Dua bidang dengan catatan paling berat adalah hukum dan pemberantasan korupsi 43,1 persen, serta ekonomi yang hanya 36,8 persen. Angka ketidakpuasan di bidang ekonomi bahkan lebih besar, yaitu 57,8 persen. Artinya, lebih banyak responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja ekonomi dibanding yang menyatakan puas.
Angka ini penting karena survei dilakukan pada 30 September sampai 7 Oktober, sebelum gejolak pasar modal pekan ini. Pelemahan indeks saham dan isu status pasar menjadi sentimen tambahan yang belum tercermin dalam hasil survei tersebut. Dengan kata lain, data survei selalu tertinggal dari peristiwa paling baru.
Kepuasan keseluruhan 55,3 persen masih berarti mayoritas publik menyatakan puas, tetapi selisihnya dengan kelompok yang tidak puas tidak lagi lebar. Angka itu menjadi pengingat bahwa agenda yang menyentuh harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja akan sangat menentukan penilaian publik berikutnya.
