Pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung 27 Oktober 2026 menjadi ujian pertama penggunaan kecerdasan buatan secara masif dalam kampanye politik di negara itu. Berita viral ini muncul setelah sejumlah media melaporkan gelombang deepfake, bot kampanye, dan konten manipulatif membanjiri lini massa. Otoritas pemilu sampai menyiapkan aturan baru agar materi kampanye buatan AI diberi label yang jelas.
Berita Viral: AI Dipakai Masif di Pemilu Israel
Laporan media internasional menyebut kampanye pemilu Israel kali ini berbeda dari periode sebelumnya. Video manipulatif, suara sintetis, dan akun otomatis dipakai untuk membentuk opini pemilih jelang hari pencoblosan.
Konten buatan AI dinilai lebih murah dan lebih cepat diproduksi dibanding materi kampanye konvensional. Karena itu, pengawas pemilu harus bekerja lebih keras memilah konten asli dan konten hasil rekayasa digital.
Sejumlah partai bahkan sempat terkena sanksi administratif karena materi kampanyenya dinilai melanggar aturan pelabelan. Panitia pemilu meminta materi seperti itu ditarik atau diperbaiki agar tidak menyesatkan pemilih.
Kombinasi popularitas chatbot dan tingkat literasi digital yang beragam disebut membuat pemilih rentan. Program percakapan singkat dinilai bisa memengaruhi pandangan politik lebih kuat daripada iklan televisi biasa.
Aturan Pelabelan Konten AI Mulai Berlaku
Komite Pemilihan Umum Israel menerbitkan aturan rinci mengenai kewajiban pengungkapan konten kampanye berbasis AI. Aturan itu diteken Ketua Komite Pemilihan Umum, Hakim Noam Sohlberg, mengacu pada amendemen undang-undang metode propaganda pemilu.
Setiap materi kampanye yang dibuat atau diubah secara substansial dengan alat digital wajib memuat pernyataan pengungkapan. Materi tersebut harus diberi teks pemberitahuan atau memakai salah satu dari dua simbol standar yang ditetapkan komite.
Simbol pertama menandai konten yang sepenuhnya dibuat dengan alat digital, sedangkan simbol kedua menandai konten asli yang diubah secara material. Aturannya mencakup syarat ukuran huruf, kontras warna, dan lama tampilan pada video.
Untuk materi audio, pengungkapan harus dibacakan di awal dan akhir rekaman. Bagi video, label wajib terlihat sepanjang durasi tayangan. Aturan ini berlaku sementara sampai satu tahun setelah hari pemilihan.
Studi Knesset: Israel Belum Siap
Pusat Riset dan Informasi Knesset menerbitkan kajian yang menyimpulkan Israel belum punya strategi nasional utuh menghadapi manipulasi politik berbasis AI. Kajian itu menyoroti kemampuan AI generatif menciptakan ribuan akun palsu dan disinformasi yang dipersonalisasi.
Kajian tersebut juga mencatat tanggung jawab penanganan masih terpecah di beberapa lembaga, mulai dari komite pemilu, dinas keamanan, kepolisian, hingga unit siber kejaksaan. Fragmentasi itu dinilai membuat respons negara berjalan lambat.
Undang-undang kampanye yang dipakai Israel masih berakar pada aturan lama, sementara teknologi bergerak jauh lebih cepat. Sejumlah negara lain menghadapi persoalan yang sama, dengan tingkat kesiapan yang juga tidak merata.
Peneliti merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga, pemantauan konten secara berkala, dan kampanye literasi digital bagi pemilih. Tanpa itu, pengawasan hanya bergantung pada pelabelan yang mudah dilewati pelaku.
Bot, Jajak Pendapat Palsu, dan Robocall
Investigasi media menemukan sejumlah alat kampanye baru yang belum diatur jelas. Salah satunya bot yang mencoba mengerek hasil jajak pendapat daring agar menguntungkan kandidat tertentu.
Ada pula panggilan otomatis bersuara sintetis yang menyasar pemilih di wilayah tertentu. Teknik semacam itu dipakai untuk menyebarkan pesan politik tanpa harus melibatkan banyak tenaga manusia.
Jejak penyalahgunaan AI dalam politik sebenarnya sudah muncul di beberapa negara. Contohnya adalah kloning suara pejabat untuk menyerukan pemilih tidak datang ke tempat pemungutan suara, serta video palsu yang mengabarkan pengunduran diri kandidat.
Di satu kasus di luar Israel, hasil pemilu pernah dibatalkan setelah dugaan intervensi asing lewat media sosial. Peristiwa itu membuat banyak negara memperketat aturan kampanye digital dalam dua tahun terakhir.
