SUARALUTIM.COM, MALILI — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Kabupaten Luwu Timur mengusulkan pengembangan irigasi pompa untuk wilayah pertanian yang masih memiliki sumber air sungai, sekaligus meminta perbaikan sekolah di Desa Tawakua yang terdampak longsor dipertimbangkan dalam perubahan anggaran. Usulan itu disampaikan juru bicara Fraksi PAN, Abdul Halim, saat menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (4/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte, didampingi Wakil Ketua Hj. Harisah Suharjo, dan dihadiri Bupati Irwan Bachri Syam bersama jajaran pemerintah daerah serta unsur Forkopimda. Lima fraksi menyampaikan pandangan pada agenda itu, dan Fraksi PAN mendapat giliran sebagai pembaca kedua setelah Fraksi NasDem.
PAN Luwu Timur dan Catatan atas Perubahan APBD 2026
Dalam pandangannya, Fraksi PAN mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menyusun dan menyampaikan Ranperda Perubahan APBD 2026 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Meski begitu, fraksi ini menilai perubahan anggaran tidak boleh berhenti sebagai penyesuaian administrasi.
“Perubahan APBD harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan anggaran yang belum optimal, memperbaiki program yang tidak efektif, serta memperkuat program yang memberikan manfaat nyata,” kata Abdul Halim, seperti dikutip Tekape.co.
Abdul Halim merupakan anggota DPRD Luwu Timur dari Daerah Pemilihan Luwu Timur 2 yang mencakup Kecamatan Angkona dan Kalaena. Ia duduk sebagai anggota Fraksi PAN dan bertugas di Komisi I Bidang Pemerintahan, Badan Musyawarah, serta Bapemperda. Posisi itu membuat usulan yang ia sampaikan dalam paripurna berada di jalur pembahasan anggaran dan pengawasan kebijakan.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Irigasi Pompa dan Sekolah Tawakua
Dua usulan spesifik muncul dalam pandangan umum tersebut. Pertama, pengembangan irigasi pompa atau IRPOM, terutama di wilayah yang masih memiliki sumber air dari sungai. Usulan itu disebut relevan dengan kondisi sejumlah daerah yang mulai menghadapi kekeringan pada musim kemarau.
“Beberapa sungai kita belum kering, sehingga mungkin fokus ke depan adalah irigasi pompa,” ujar Abdul Halim dalam forum itu.
Fraksi PAN juga mendorong penguatan sarana produksi pertanian, jalan usaha tani, bantuan alat pertanian, akses pembiayaan, teknologi, kepastian pasar, hingga pengolahan hasil pertanian. Menurut fraksi ini, pembangunan sektor pertanian tidak cukup berorientasi pada peningkatan produksi; hilirisasi dan nilai tambah hasil panen dinilai sama penting agar manfaat ekonominya lebih besar bagi warga.
Kedua, perbaikan sekolah di Desa Tawakua yang mengalami longsor pada 2025. Fraksi PAN berharap perbaikan bangunan sekolah itu dapat dipertimbangkan masuk dalam perubahan anggaran, karena pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Usulan itu melengkapi catatan fraksi pada sektor pendidikan dan kebudayaan yang secara umum disebut perlu terus dijaga kualitasnya.
Pendapatan Daerah, Belanja, dan SILPA Rp21,64 Miliar
Pada sisi pendapatan, Fraksi PAN mendukung upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan catatan peningkatan itu tidak dilakukan semata melalui kenaikan target penerimaan atau penambahan beban masyarakat. Fraksi ini mendorong perluasan basis penerimaan, perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi, validasi data wajib pajak dan wajib retribusi, optimalisasi aset daerah, serta penguatan pengawasan.
Potensi pertambangan, pertanian, perkebunan, usaha mikro kecil dan menengah, hingga pariwisata disebut perlu terus dikembangkan agar memberi efek berganda bagi perekonomian daerah. Sektor-sektor itu memang menjadi tulang punggung penerimaan daerah Luwu Timur.
Pada sisi belanja, PAN meminta setiap penambahan maupun pengurangan anggaran memiliki alasan yang jelas, urgensi yang kuat, serta indikator keberhasilan yang terukur. Pemerintah diharapkan menjelaskan penyebab pengurangan anggaran, apakah karena efisiensi, perubahan kebijakan, rendahnya serapan, atau kendala pelaksanaan.
Sorotan lain menyentuh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dalam struktur perubahan APBD 2026 disebut sebesar Rp21,64 miliar. Fraksi PAN meminta sumber dan penyebab SILPA dijelaskan secara transparan. Menurut Abdul Halim, SILPA yang muncul karena efisiensi merupakan hal positif, tetapi SILPA akibat kegiatan yang tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, atau lemahnya perencanaan perlu menjadi bahan evaluasi.
Untuk sektor infrastruktur, PAN mendorong pembangunan berbasis skala prioritas, termasuk jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, dan irigasi, serta pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun. Terkait pelayanan air bersih, fraksi ini meminta kebijakan tarif tetap memperhatikan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah, tanpa mengabaikan keberlanjutan operasional perusahaan daerah.
