Politik nasional hari ini diwarnai pembelaan Presiden Prabowo Subianto atas kritik terhadap susunan kabinetnya. Saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 21 Oktober 2026, ia menolak anggapan bahwa kabinetnya gemuk dan tidak efisien. Sidang itu sendiri digelar untuk memaknai dua tahun masa kerja Kabinet Merah Putih.
Politik Nasional: Isi Jawaban Prabowo
Prabowo memulai dengan mengulang tudingan yang beredar, lalu membantahnya dengan perbandingan geografis dan demografis. Menurutnya, Indonesia berpenduduk hampir 300 juta jiwa dan luas wilayahnya setara benua Eropa. Dengan ukuran itu, satu kabinet justru dinilai lebih ringkas daripada puluhan kabinet di Eropa.
Ia menyebut Eropa terdiri atas sekitar 30 negara, sehingga di kawasan itu ada 30 kabinet, 30 menteri keuangan, 30 panglima angkatan bersenjata, 30 jaksa agung, dan 30 kepala kepolisian. Sementara Indonesia, dengan wilayah yang disebut setara, hanya dijalankan oleh satu kabinet. “Mana yang tidak efisien? Dan kita mampu mengendalikan,” ujar Presiden seperti dikutip kantor berita ANTARA.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri koordinator, menteri, kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran hampir seluruh pimpinan lembaga negara memberi bobot politik tersendiri pada forum tersebut.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Perbandingan dengan Eropa yang Dipakai
Cara Prabowo membingkai persoalan ini menarik karena menggeser debat dari jumlah kursi menteri ke beban kerja negara. Ia tidak menyebut angka pasti jumlah menteri di kabinetnya, tetapi membandingkan struktur pemerintahan secara keseluruhan. Perbandingan seperti ini mudah dipahami publik, meski tidak sepenuhnya setara secara administratif.
Negara-negara Eropa memiliki sistem desentralisasi yang dalam, dengan pemerintah daerah dan parlemen yang kuat. Indonesia juga menganut desentralisasi, tetapi rentang kendali Jakarta atas kebijakan nasional tetap besar. Karena itu, perbandingan jumlah kabinet lebih tepat dibaca sebagai argumen politik daripada analisis tata kelola.
Yang lebih terukur adalah jumlah kementerian dan lembaga, besaran belanja pegawai, serta jumlah program yang dijalankan. Data itu tersedia di dokumen anggaran dan laporan kinerja, tetapi tidak menjadi bagian dari pidato Presiden kali ini. Pembaca yang ingin menilai efisiensi perlu melihat angka tersebut, bukan hanya analogi wilayah.
Alasan Koalisi Besar Menurut Presiden
Prabowo mengakui koalisi pemerintahannya berukuran besar. Menurutnya, pilihan itu diambil karena ia ingin sebanyak mungkin kekuatan politik bersatu untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Argumen ini menempatkan stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan.
Ia juga berkelakar bahwa persaingan politik di negara sebesar Indonesia pasti keras karena kursi yang tersedia terbatas dan presidennya hanya satu. Kelakar itu menyiratkan bahwa partai-partai memilih bergabung karena perhitungan realistis, bukan semata kesamaan ideologi.
Di sisi lain, koalisi besar mengurangi ruang oposisi di parlemen. Fungsi pengawasan menjadi lebih bergantung pada partai di luar pemerintahan dan masyarakat sipil. Ini konsekuensi yang jarang dibahas terbuka, padahal berpengaruh pada kualitas legislasi dan akuntabilitas anggaran.
Bukti Kinerja yang Disebut di Sidang Kabinet
Sebagai bukti kabinet mampu mengendalikan keadaan, Prabowo menyebut penanganan bencana di Sumatera bagian utara, gempa bumi, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, dan kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai jajaran pemerintah bergerak kompak menghadapi rangkaian peristiwa itu.
Ia juga mengibaratkan perjalanan pemerintahan seperti pertandingan sepak bola. Dua tahun pertama dinilai belum mencapai turun minum dari masa jabatan lima tahun, sehingga para pemain cadangan diminta tidak frustrasi karena pada saatnya akan dimainkan. Analogi ini menyiratkan masih ada rencana perubahan susunan kabinet.
Dalam forum yang sama, Presiden juga mengajak semua pihak menanggalkan perbedaan dan bersatu demi kepentingan rakyat, seperti dilaporkan ANTARA. Seruan itu sejalan dengan tema ketahanan nasional yang ia angkat menghadapi ketidakpastian global.
