Berita viral hari ini datang dari ruang sidang New Mexico, Amerika Serikat. Seorang hakim memerintahkan Meta Platforms membayar denda perdata 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp450 triliun karena dinilai menyesatkan pengguna soal cara perusahaan menjaga data pribadi mereka. Putusan itu dibacakan pada Rabu, 21 Oktober 2026 waktu setempat, dan langsung menjadi salah satu sanksi hukum terbesar yang pernah dijatuhkan kepada perusahaan teknologi mana pun. Perkaranya sendiri berakar pada skandal Cambridge Analytica yang mencuat hampir satu dekade lalu.
Berita Viral: Meta Didenda Rp450 Triliun di New Mexico
Hakim Pengadilan Distrik New Mexico, Francis Mathew, menulis dalam berkas pengadilan bahwa Meta melakukan pelanggaran hukum perlindungan konsumen negara bagian dalam jumlah yang luar biasa besar. Juri sebelumnya menemukan lebih dari 43 juta pelanggaran terhadap Unfair Practices Act New Mexico. Setiap pelanggaran sebenarnya bisa dikenai denda hingga 5.000 dolar Amerika Serikat.
Dengan hitungan itu, nilai denda yang diminta negara bagian mencapai 219,5 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut akhirnya dipangkas menjadi 25 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut pemberitaan CNBC, pengurangan itu tetap menyisakan rekor sebagai salah satu penalti perdata terbesar dalam sejarah perusahaan teknologi.
Putusan itu juga memuat ketentuan tambahan berupa bunga 15 persen per tahun apabila Meta tidak melunasi seluruh kewajibannya. Halaman CNN Indonesia mencatat bahwa putusan serupa pernah dijatuhkan pada Agustus 2026 dengan nilai penyelesaian hampir 17 miliar dolar Amerika Serikat, tetapi New Mexico tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut. Karena itu, perkaranya berlanjut ke persidangan dan berujung pada putusan pekan ini.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Duduk Perkara Cambridge Analytica
Kasus ini bermula pada 2018, ketika terungkap bahwa firma konsultan politik Cambridge Analytica memperoleh data pribadi sekitar 87 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan yang memadai. Data itu kemudian dipakai untuk menyusun profil psikologis dan menargetkan iklan politik pada pemilihan presiden Amerika Serikat 2016.
New Mexico menggugat Facebook pada 2021. Negara bagian menuduh perusahaan tidak hanya membiarkan akses pihak ketiga terhadap data warga, tetapi juga memberi pernyataan publik yang menyesatkan tentang seberapa kuat perlindungan data mereka. Tudingan itu mencakup penanganan ujaran kebencian dan misinformasi di dalam platform.
Pada persidangan September 2026, juri menilai 26 dari 29 pernyataan yang dibuat Meta dan para pemimpinnya bersifat menyesatkan. Juri menghitung pelanggaran berdasarkan jumlah pengguna Facebook di New Mexico yang melihat setiap pernyataan keliru tersebut. Karena itu, jumlah pelanggaran melonjak menjadi puluhan juta, bukan sekadar hitungan pernyataan.
Sebelumnya, Meta sudah menyelesaikan gugatan class action terkait Cambridge Analytica dengan pembayaran 725 juta dolar Amerika Serikat pada 2022. Perkara itu berbeda dari gugatan New Mexico yang menempuh jalur hukum perlindungan konsumen negara bagian.
Apa Isi Pertimbangan Hakim
Dalam berkas putusannya, hakim menyebut jumlah pelanggaran yang disengaja sangat besar, berlangsung lama, dan berulang. Hakim juga menyoroti luasnya cakupan topik yang terdampak, keterlibatan pimpinan Facebook, serta besarnya audiens New Mexico yang dijangkau oleh pernyataan tersebut. Menurut hakim, pola itu bersifat sistematis, bukan kelalaian sesaat.
Pertimbangan lain adalah tekanan biaya yang membuat investigasi internal perusahaan tidak berjalan efektif. Berkas pengadilan menyebut Meta menghindari citra buruk dari investigasi mendalam, sehingga perbaikan yang dijanjikan setelah skandal Cambridge Analytica tidak sepenuhnya terwujud.
Menurut laporan Los Angeles Times, hakim menilai pernyataan menyesatkan tentang kendali pengguna atas data mereka bukan insiden terpisah. Pernyataan itu dinilai sebagai pola pengelabuan yang menyentuh inti model bisnis perusahaan. Karena itu, denda dihitung dengan pendekatan maksimum yang diizinkan undang-undang.
Respons Meta dan Rencana Banding
Meta menyatakan menolak putusan tersebut dan berencana mengajukan banding. Kepala bagian hukum Meta, C.J. Mahoney, mengatakan pendekatan Jaksa Agung New Mexico membuat perusahaan hampir mustahil menjalankan bisnis di negara bagian itu. Ia menilai denda sebesar itu sama saja dengan mengenakan pajak atas kebebasan berbicara.
Jaksa Agung New Mexico, Raul Torrez, menyambut putusan itu dengan pernyataan yang tajam. Ia menilai perusahaan teknologi berpengaruh terlalu lama beroperasi seolah ukuran dan pengaruhnya menempatkan mereka di luar jangkauan hukum. Menurut dia, perintah hukuman ini menunjukkan bahwa pelanggaran membawa konsekuensi nyata.
Dalam hukum New Mexico, dana dari penalti perlindungan konsumen dialokasikan untuk pendidikan publik. Artinya, putusan ini tidak otomatis berarti pengguna Facebook menerima kompensasi pribadi. Alokasi dana dan proses banding akan menentukan bagaimana putusan ini berdampak pada keuangan perusahaan dalam beberapa kuartal ke depan.
