Viral nusantara kali ini datang dari dalam kampus Google di London. Sejumlah pekerja Google DeepMind mengundurkan diri karena menolak keterlibatan perusahaan dalam kontrak kecerdasan buatan untuk keperluan militer. Kabar itu pertama kali dilaporkan BBC pada 21 Oktober 2026, lalu menyebar ke media lain di Eropa dan Amerika Serikat. Google membantah melanggar kebijakan internalnya dan menyatakan memiliki saluran resmi bagi karyawan yang ingin menyampaikan keberatan.
Viral Nusantara: Karyawan DeepMind Mundur Protes Kontrak Militer
BBC mewawancarai beberapa pekerja teknologi yang baru saja atau sedang meninggalkan Google DeepMind. Salah satunya adalah Sofia Liguori, research engineer yang berbasis di London. Ia menyatakan merasa malu bekerja di Google karena perusahaan semakin mendorong penggunaan sistem AI untuk operasi militer.
Menurut laporan BBC, Liguori mengundurkan diri pekan ini setelah tiga tahun bekerja di perusahaan. Ia mengaku terikat kontrak yang membatasi kritik terhadap perusahaan, tetapi memilih bersuara karena menilai publik perlu mengetahui hal ini. Ia menegaskan bahwa menyampaikan fakta bukanlah bentuk kritik.
Pekerja lain yang ikut mundur adalah peneliti AI Andreas Kirsch, yang meninggalkan Google DeepMind pada awal Oktober. Ia menilai tata kelola dan pengawasan Google belum cukup untuk memastikan AI dipakai secara aman dan bertanggung jawab di lingkungan militer maupun klasifikasi.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Kontrak Militer yang Jadi Pemicu
Google termasuk perusahaan teknologi yang menandatangani kontrak dengan militer Amerika Serikat pada 2026 untuk menerapkan AI di lingkungan militer klasifikasi. Kesepakatan itu memungkinkan model AI Google dipakai untuk keperluan pemerintah yang sah, dengan catatan tidak untuk pengawasan massal domestik atau senjata otonom tanpa pengawasan manusia.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, menjadikan integrasi AI ke angkatan bersenjata sebagai prioritas. Ia menyebut pemerintahan Trump akan menjadi kekuatan perang yang mengutamakan AI. Pernyataan itu memperbesar kekhawatiran sebagian pekerja bahwa batas penggunaan teknologi menjadi kabur.
Selain kontrak Pentagon, sejumlah pekerja menyoroti keterlibatan Google dalam proyek infrastruktur AI untuk Israel. Menurut laporan The Intercept, Liguori menyebut pekerjaan untuk penargetan berbasis AI berbahaya karena mempercepat eskalasi dan mempersempit ruang pertimbangan operator di lapangan.
Klaim soal Pembatasan Suara Karyawan
Dalam wawancaranya, Liguori menyatakan beberapa unggahan internalnya dihapus karena memuat kata yang dianggap melanggar kebijakan perusahaan. Ia juga menyebut suasana di kantor membuat banyak karyawan menahan diri karena khawatir berdampak pada karier mereka. Klaim itu disampaikan sebagai pengalaman pribadi dan belum diverifikasi secara independen.
Laporan AI Weekly mencatat bahwa ia ikut mengorganisasi unjuk rasa di depan kantor pada Februari 2026. Dalam catatannya kepada rekan kerja, ia menyatakan tidak lagi yakin teknologi yang mereka bangun akan berdampak positif secara keseluruhan bagi masyarakat. Ia juga menyebut sejumlah rekan telah keluar dengan alasan etika, baik secara terbuka maupun diam-diam.
Media Italia, Il Sole 24 Ore, mengangkat kisah ini dari sisi lain karena Liguori merupakan lulusan salah satu universitas di Milan. Pemberitaan itu menekankan bahwa yang dipersoalkan bukan skenario kiamat AI, melainkan kontrak militer yang sudah berjalan sekarang.
Respons Google
Juru bicara Google menyatakan perusahaan bekerja dengan organisasi sektor publik di berbagai negara dan mengikuti proses konsisten dalam meninjau serta menandatangani kontrak. Proses itu mencakup kepatuhan pada kebijakan penggunaan yang dapat diterima serta prinsip AI perusahaan.
Google juga menegaskan memiliki saluran khusus agar karyawan bisa melaporkan kekhawatiran, mulai dari etika bisnis sampai dugaan pelanggaran. Perusahaan menyatakan punya kebijakan ketenagakerjaan yang tegas untuk mencegah pembalasan dalam bentuk apa pun terhadap pelapor.
Bantahan itu belum menjawab seluruh pertanyaan pekerja. Sebagian karyawan yang diwawancarai menilai pengawasan internal tidak cukup kuat ketika kontrak sudah berjalan. Mereka mempertanyakan sejauh mana perusahaan bisa menolak permintaan pihak militer dalam penggunaan lanjutan sebuah model.
