SUARALUTIM.COM, MALILI — Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Bagi pembaca berita luwu timur, kehadiran kepala daerah di forum itu bukan urusan seremonial. Keputusan yang dibahas di Jakarta menentukan seberapa cepat petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro di kampung-kampung Luwu Timur bisa menjangkau layanan keuangan yang aman dan legal.
Rakornas kali ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Forum itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan. Dalam arahannya, Presiden menilai pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota sejak akhir 2024 sebagai capaian kelembagaan yang layak dibanggakan.
Berita Luwu Timur: Apa Itu TPAKD
TPAKD adalah forum koordinasi di tingkat daerah yang menghubungkan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan. Tugasnya mendorong perluasan akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit dijangkau layanan perbankan formal, mulai dari petani kecil, nelayan, pedagang pasar, hingga pelaku usaha rumahan.
Di banyak daerah, persoalan akses keuangan tidak berhenti pada ketiadaan bank. Persoalannya berlapis: jarak layanan yang jauh, dokumen usaha yang tidak lengkap, pemahaman produk keuangan yang terbatas, sampai kebiasaan meminjam pada sumber informal dengan bunga tinggi. TPAKD dirancang untuk membongkar lapisan persoalan itu secara bersama-sama, bukan oleh satu instansi saja.
Koordinasi lintas sektor itulah yang membuat forum ini penting. Dinas pertanian tahu persoalan petani, dinas kelautan dan perikanan memahami kebutuhan nelayan, dinas koperasi dan UKM mengenal pelaku usaha kecil, sementara OJK dan Bank Indonesia memegang kebijakan sektor jasa keuangan. Tanpa forum yang menyatukan mereka, program literasi keuangan dan penyaluran kredit cenderung berjalan sendiri-sendiri.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Pesan Prabowo di Rakornas TPAKD 2026
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan TPAKD. Menurut Presiden, capaian itu merupakan kemajuan kelembagaan yang penting dalam mendorong perluasan akses keuangan hingga tingkat daerah.
Presiden juga menyoroti keberagaman penerima manfaat dari perluasan akses keuangan. Kelompok yang disebut mencakup pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri. Kehadiran mereka dalam forum itu, menurut keterangan yang dirilis setelah agenda berlangsung, menunjukkan bahwa layanan keuangan yang inklusif menyentuh sektor-sektor yang selama ini dianggap sulit dijangkau.
Penekanan pada penerima manfaat punya makna praktis. Program akses keuangan mudah jatuh menjadi laporan kegiatan yang rapi di atas kertas, sementara warga di desa tetap meminjam dari tengkulak karena proses bank dianggap rumit. Dengan menempatkan petani, nelayan, dan pedagang sebagai titik ukur, forum ini mendorong daerah menilai keberhasilan dari sisi pengguna layanan, bukan dari jumlah rapat yang digelar.
Komitmen Irwan: Jangan Hanya Formalitas Kelembagaan
Usai mengikuti rakornas, Bupati Irwan Bachri Syam menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat peran TPAKD agar manfaat program akses keuangan dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, kemudahan memperoleh layanan keuangan yang aman dan legal merupakan faktor penting untuk mendukung produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Apa yang disampaikan Bapak Presiden sejalan dengan visi kami di Luwu Timur. TPAKD harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya sampai ke desa-desa. Jangan hanya formalitas kelembagaan, tapi harus jadi jembatan agar petani, nelayan, pedagang, dan UMKM kita mudah mengakses permodalan dan layanan keuangan yang aman dan legal,” kata Irwan, seperti dikutip Luwuraya.com dan Expose Timur.
Pernyataan itu menempatkan TPAKD sebagai jembatan, bukan menara. Dalam praktiknya, jembatan hanya berguna kalau kedua ujungnya tersambung: warga memahami produk keuangan yang tersedia, sementara lembaga keuangan mengenal profil risiko usaha kecil di daerah. Tanpa dua arah itu, sosialisasi berhenti pada brosur dan penyaluran kredit tersendat pada syarat administratif.
Irwan juga berharap penguatan koordinasi lintas sektor mendorong program TPAKD lebih tepat sasaran, terutama dalam membuka peluang pembiayaan bagi masyarakat produktif yang selama ini menghadapi keterbatasan akses keuangan. Harapan itu sejalan dengan posisi Luwu Timur sebagai daerah dengan basis pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan usaha kecil yang tersebar di sebelas kecamatan.
