Berita Indonesia dari meja diplomasi: pemerintah membela keputusan bergabung dengan Board of Peace untuk Jalur Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan keterlibatan itu bertujuan memastikan kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas. Pernyataan ini muncul sebagai jawaban atas seruan Pelapor Khusus PBB yang meminta Indonesia berpikir ulang.
Berita Indonesia: Alasan RI Bertahan di Board of Peace
Kepada CNN Indonesia pada Kamis, 29 Oktober 2026, Yvonne menjelaskan bahwa posisi Indonesia konsisten. Menurutnya, keikutsertaan dalam dewan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu adalah cara memperkuat peran Indonesia dalam proses rekonstruksi Gaza.
Ia menambahkan, pendekatan yang sama dipakai Indonesia di berbagai forum dan organisasi internasional lain. Logikanya, Indonesia masuk ke dalam ruang keputusan agar suaranya didengar, bukan menunggu di luar sambil mengkritik.
Namun pemerintah tidak sedang terburu-buru. Yvonne menyatakan Indonesia masih menangguhkan pembahasan soal BoP, termasuk rencana mengirim pasukan TNI ke Jalur Gaza. Penangguhan itu mempertimbangkan dinamika situasi di Timur Tengah yang masih berubah cepat.
Posisi resmi yang ditegaskan Kemlu tetap soal Palestina. Indonesia mendukung kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Palestina, serta mendorong solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Seruan Pelapor Khusus PBB
Permintaan itu datang dari Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina. Dalam wawancara dengan Reuters pada 22 Oktober 2026, ia meminta Indonesia mempertimbangkan ulang keanggotaannya di BoP.
Albanese menilai badan tersebut sangat bias karena dibentuk Amerika Serikat dan Israel. Menurutnya, BoP tidak memberi ruang yang cukup bagi suara rakyat Palestina, padahal badan itu dibentuk untuk mengawasi stabilisasi Gaza.
Ia mengakui niat baik Indonesia. Meski begitu, ia menyebut keikutsertaan itu berisiko karena dapat menormalkan mekanisme yang menurutnya tidak normal. Pernyataannya menjadi kutipan yang beredar luas di media internasional.
Sebagai alternatif, Albanese menyarankan Indonesia bergabung dengan Afrika Selatan, Malaysia, dan negara lain di Den Haag. Tujuannya menegakkan hukum terhadap Israel, antara lain melalui proses di Mahkamah Pidana Internasional.
Seruan itu tidak berdiri sendiri. Sejumlah organisasi hak asasi manusia sudah lama mengkritik komposisi BoP karena tidak menyertakan perwakilan Palestina secara setara. Kritik yang sama muncul di dalam negeri, terutama dari kalangan organisasi masyarakat sipil yang aktif menyuarakan isu Palestina.
Pemerintah Tangguhkan Pembahasan Pasukan
Rencana pengiriman pasukan sebenarnya sudah lama dibahas. Prabowo sebelumnya menyatakan Indonesia akan mengirim 8.000 personel untuk bergabung dalam International Stabilization Force yang berada di bawah naungan BoP.
Pengerahan itu semula direncanakan satu sampai dua bulan setelah rapat perdana BoP pada Februari. Rencana tersebut akhirnya ditunda akibat perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang mengubah peta keamanan kawasan.
Sampai sekarang belum ada tanggal baru. Penundaan ini menjelaskan mengapa perdebatan publik soal BoP masih terbuka, meski keputusan politik untuk bergabung sudah diambil sejak awal tahun.
Pemerintah juga menegaskan tidak akan mengirim pasukan dalam kerangka aliansi militer. Pernyataan itu penting untuk menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bersifat mendukung misi stabilisasi, bukan bergabung dalam blok kekuatan tertentu.
Janji Mundur bila Tidak Bermanfaat
Prabowo pernah menyatakan Indonesia siap keluar dari BoP jika badan itu tidak membawa manfaat bagi rakyat Palestina. Pernyataan itu menjadi pegangan pemerintah dalam menjawab kritik, termasuk dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Komitmen pengiriman pasukan sendiri sudah dibahas jauh sebelum kontroversi ini mencuat, seperti tercatat dalam artikel tentang rencana Prabowo mengirim pasukan ke Gaza.
Kalimat itu juga berfungsi sebagai batas waktu politik. Artinya, keikutsertaan Indonesia tidak bersifat permanen dan bisa dievaluasi bila arah BoP berubah atau bertentangan dengan kepentingan nasional.
Karena itu, pemerintah menempatkan keanggotaan di BoP sebagai alat, bukan tujuan. Ukurannya bukan seberapa sering Indonesia hadir dalam rapat, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi warga Gaza dan perjuangan Palestina.
