Tambang nasional kembali jadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta kuota produksi nikel 2027 dipangkas. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition atau Minerba Convex 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 2 November 2026. Alasannya, harga nikel dunia sedang tertekan pasokan yang berlebih.
Tambang Nasional: Instruksi Bahlil di Minerba Convex 2026
Bahlil menyampaikan arahan itu di depan pelaku industri dan jajaran kementerian. Ia meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menggunakan kebijakan RKAB untuk mengatur keseimbangan pasokan dan permintaan nikel. Menurut dia, tanpa pengendalian, produksi Indonesia hanya akan menambah kelebihan pasokan global.
Ia menyatakan siap menanggung risiko politik dari keputusan tersebut. Bahlil memperkirakan akan banyak pihak yang memprotes pembatasan produksi. Meski begitu, ia menyebut langkah itu diambil untuk kepentingan negara, bukan untuk menyenangkan satu kelompok usaha.
Instruksi itu bersifat lisan di forum industri. Belum ada surat resmi atau rancangan revisi aturan yang dibagikan kepada peserta. Karena itu, bentuk teknis pemangkasan masih menunggu penjabaran dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Harga Nikel di Bawah US$16.000
Menurut Bahlil, harga nikel global belakangan turun hingga di bawah US$16.000 per metrik ton. Angka itu jauh dari harapan pelaku industri yang ingin harga lebih stabil. Penurunan terjadi saat produksi dalam negeri terus berjalan.
Ia menilai harga lemah bukan karena permintaan hilang, melainkan karena pasokan terlalu banyak. Pernyataan itu dicatat Koran Manado dari Detik Finance yang meliput acara tersebut. Bahlil menyebut pemerintah tidak boleh membiarkan komoditas dijual murah saat pasar jenuh.
Dalam pidatonya, ia juga membandingkan nikel dengan kelapa sawit. Sawit bisa diremajakan dan berbuah lagi setelah masa produktif. Nikel, kata dia, tidak bisa tumbuh kembali setelah diambil, sehingga pengelolaannya harus lebih hati-hati.
Oversupply Hampir 800 Ribu Ton
Bahlil menyebut kebutuhan nikel dunia sekitar 3,5 juta ton per tahun. Sementara itu, kelebihan pasokan mencapai hampir 800.000 ton. Selisih sebesar itu, menurut dia, cukup untuk menekan harga meski permintaan tetap ada.
Data lain menyebut surplus logam nikel di bursa London Metal Exchange dan Shanghai mencapai sekitar 750.000 ton. Angka itu disampaikan Dirjen Minerba Tri Winarno dan dikutip Bloomberg Technoz. Perbedaan angka muncul karena basis hitungannya berbeda: satu perkiraan pasokan global, satu posisi stok di bursa.
Karena itu, kedua angka tidak bisa langsung dibandingkan. Yang bisa disimpulkan, arah kebijakannya sama, yaitu menahan tambahan produksi agar harga tidak jatuh lebih dalam. Pemerintah memakai dua rujukan itu dalam menyusun kuota.
RKAB 2026 Sudah 290 sampai 300 Juta Ton
Untuk tahun 2026, kuota produksi bijih nikel dalam RKAB hasil revisi mencapai 290 sampai 300 juta ton. Angka itu naik dari kuota awal tahun yang berkisar 260 sampai 270 juta ton. Kebutuhan smelter yang terverifikasi disebut sekitar 320 juta ton.
Kenaikan kuota terjadi karena evaluasi kinerja perusahaan pada kuartal pertama dan kedua. Pemerintah menilai sebagian perusahaan mampu memproduksi lebih cepat dari perkiraan. Tambahan kuota diberikan kepada perusahaan yang kinerjanya sesuai target.
Namun, realisasi produksi tahun lalu mencapai sekitar 320 juta ton. Artinya, kuota 2026 memang lebih rendah dari realisasi 2025. Kebijakan pengendalian produksi sebenarnya sudah berjalan sebelum wacana pemangkasan 2027 muncul.
Pemangkasan 2027 dan Peran Dirjen Minerba
Tri Winarno membenarkan rencana pengurangan kuota untuk tahun depan. Ia menyebut perhitungannya baru saja disampaikan dalam forum tersebut. Besaran pemangkasan belum diumumkan karena masih dalam pembahasan internal.
Menurut Tri, pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku smelter dalam negeri. Di saat yang sama, kondisi pasar global juga menjadi acuan. Tambahan produksi dari Indonesia diharapkan tidak memperbesar surplus yang sudah ada.
Kementerian ESDM menargetkan persetujuan RKAB 2027 mulai diterbitkan pada Desember 2026. Tenggat itu penting karena perusahaan butuh kepastian sebelum menyusun rencana operasi tahunan. Tanpa kepastian, investasi alat dan tenaga kerja ikut tertunda.
