Politik nasional hari ini kembali disorot kasus korupsi dana kebencanaan. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil delapan saksi untuk diperiksa dalam penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tujuh saksi berasal dari pihak swasta dan satu lainnya seorang ibu rumah tangga. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 2 November 2026.
Politik Nasional: Delapan Saksi dan Satu yang Belum Hadir
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kedelapan saksi diagendakan diperiksa untuk mendalami aliran dana. Menurut keterangannya, penyidik ingin mengetahui dugaan aliran uang dari pihak swasta kepada oknum di lingkungan BNPB, seperti dilaporkan ANTARA.
Satu saksi berinisial NR belum tercantum dalam data kehadiran hingga pukul 13.02 WIB. KPK belum menjelaskan apakah yang bersangkutan akan dijadwalkan ulang atau tidak. Tujuh saksi lain sudah masuk daftar pemeriksaan hari itu.
Pemanggilan ini bukan pemeriksaan pertama. Sebelumnya KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat BNPB, termasuk Sekretaris Utama dan pejabat pembuat komitmen. Arah pemeriksaan bergeser dari sisi penerima ke sisi pemberi, yaitu perusahaan yang mengerjakan proyek dengan dana siap pakai.
Menurut Kompas TV, KPK juga telah memeriksa istri salah satu tersangka yang berstatus komisaris sebuah perusahaan. Pemeriksaan itu menyasar dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan paket pekerjaan di BNPB.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Dari OTT 13 Oktober ke Lima Tersangka
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi itu penyidik menangkap 15 orang. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dan menahan sebagian di antaranya.
Lima tersangka itu terdiri atas pejabat pembuat komitmen yang juga kepala subdirektorat di BNPB, dua tenaga ahli kepala BNPB, seorang direktur perusahaan swasta, dan satu pihak swasta lain. Salah satu tenaga ahli merupakan adik kandung mantan Kepala BNPB yang menjabat saat operasi berlangsung.
KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026. Rinciannya 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, uang tunai rupiah Rp3,35 miliar, 56 keping emas seberat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto Rp1,10 miliar.
Penyidik juga menggeledah ruang kerja Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor pusat BNPB. Penggeledahan itu menyasar dokumen pengadaan barang dan jasa, termasuk proses penunjukan langsung sampai pembayaran kepada vendor.
Aliran Uang dan Dugaan Kickback Vendor
KPK mendalami dugaan kickback dari vendor yang mengerjakan proyek BNPB. Juru bicara lembaga itu menyatakan penyidik menelusuri kemungkinan inisiatif pihak swasta memberikan uang atau sesuatu yang bernilai kepada pihak internal BNPB.
Menurut Media Indonesia, penyidikan juga menyasar penggunaan dana siap pakai untuk penanganan bencana pada periode tertentu. Dana itu antara lain dipakai untuk karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatra.
Dalam kurun 2024 sampai 2026, total pengadaan di lingkungan BNPB dilaporkan mencapai Rp148 miliar. Sejumlah vendor disebut terafiliasi dengan tersangka. Angka itu memberi gambaran besaran belanja yang diawasi penyidik, meski belum tentu seluruhnya bermasalah.
KPK juga menelusuri dugaan konflik kepentingan. Salah satu polanya adalah penunjukan perusahaan milik keluarga tersangka untuk mengerjakan paket pekerjaan di BNPB. Pola itu dianggap penting karena menunjukkan bagaimana kewenangan bisa dipakai untuk mengarahkan proyek.
Keterlibatan Unsur Militer dan Koordinasi Antarlembaga
Kasus ini menyeret dugaan keterlibatan anggota TNI aktif. KPK menyatakan sudah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer TNI untuk mendalami peran pihak militer. Pada 20 Oktober 2026, KPK bersurat kepada Panglima TNI mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat.
Menurut CNN Indonesia, KPK juga memastikan akan menelusuri pihak lain yang punya peran signifikan. Penyidik tidak hanya mendalami alur perintah, tetapi juga aliran penerimaan uang ke sejumlah pihak.
Lembaga pengawas antikorupsi meminta penyidikan tidak berhenti pada pelaksana teknis. Indonesia Corruption Watch menilai konstruksi perkara perlu diurai sampai pihak yang punya kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan, bukan hanya pejabat pembuat komitmen di lapangan.
KPK menyatakan menghormati asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang dipanggil masih berstatus saksi sampai penyidik menetapkan status lain. Dalam konferensi pers, KPK juga menegaskan tidak melihat latar belakang siapa pun dalam menangani perkara ini.
