SUARALUTIM.COM, MALILI — Berita Lutim hari ini datang dari Aula Media Center Diskominfo-SP Luwu Timur. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar sosialisasi pemetaan variabel Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 3 November 2026 sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun 2027. Kegiatan itu dibuka Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Aswan Aziz, dan diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Luwu Timur.
Dalam forum itu, DTSEN tidak dibahas sebagai proyek aplikasi baru, melainkan sebagai rujukan bersama. Pesan utamanya sederhana: program pemerintah harus menyasar rumah tangga yang benar-benar membutuhkan, dan untuk itu semua perangkat daerah dituntut memakai data yang sama.
Berita Lutim: DTSEN jadi acuan perencanaan pembangunan 2027
Aswan Aziz menegaskan posisi DTSEN dalam siklus perencanaan. Menurutnya, data itu harus menjadi acuan bersama dalam penentuan sasaran pembangunan daerah agar setiap program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Apabila masih terdapat program atau kegiatan yang belum terpetakan maupun belum lengkap, melalui pertemuan ini perlu segera kita lengkapi dan tindak lanjuti,” ujar Aswan, seperti dikutip Luwuraya.com.
Pernyataan itu penting karena dua alasan. Pertama, dokumen perencanaan 2027 sedang disusun, sehingga keputusan soal data hari ini akan menentukan siapa yang masuk daftar penerima manfaat tahun depan. Kedua, DTSEN menyatukan banyak sumber data yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri, dan penyatuan itu hanya berguna jika perangkat daerah mengisi serta memutakhirkannya.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Dasar hukum: Inpres 4 Tahun 2025 dan aturan Bappenas
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang pedoman berbagi pakai DTSEN. Inpres tersebut ditetapkan pada 5 Februari 2025 dan menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan integrasi data sosial dan ekonomi nasional, dengan menekankan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data.
Bagi daerah, konsekuensinya bersifat teknis sekaligus administratif. Perangkat daerah tidak lagi bisa mengandalkan data sektoral masing-masing ketika mengusulkan kegiatan. Mereka perlu memastikan data yang dipakai sudah padan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala. Inilah yang membuat sosialisasi variabel menjadi pekerjaan yang tidak bisa ditunda.
Dalam kerangka Satu Data Indonesia, Bapperida menjalankan peran sekretariat. Tugasnya memastikan alur data dari produsen hingga pengguna berjalan, termasuk kesepakatan soal definisi variabel, waktu penyampaian, dan bentuk penyajian. Tanpa kesepakatan semacam itu, dua perangkat daerah bisa memakai angka berbeda untuk persoalan yang sama.
Bagaimana kesejahteraan rumah tangga dinilai
Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kabupaten Luwu Timur, Siti Maisyarokh, menjelaskan bahwa DTSEN mengintegrasikan berbagai karakteristik sosial ekonomi rumah tangga untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penilaian itu, katanya, tidak bertumpu pada satu indikator seperti pendapatan.
“Penilaian ini tidak hanya melihat satu indikator, seperti pendapatan, tetapi mempertimbangkan berbagai karakteristik rumah tangga secara bersama-sama, seperti kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar memasak, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, hingga kondisi kesehatan dan disabilitas,” jelas Siti.
Hasil pemodelan tersebut dipakai untuk mengelompokkan rumah tangga ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Bagi perencana, desil bukan angka abstrak: ia menentukan siapa yang berada di kelompok paling bawah, seberapa dalam kekurangan mereka, dan program jenis apa yang relevan.
Cara pandang ini juga mengubah cara membaca kemiskinan di daerah. Sebuah keluarga bisa saja tidak masuk kategori miskin ekstrem, tetapi tetap rentan karena kondisi rumah, akses air, atau status pekerjaan yang tidak stabil. Dengan indikator majemuk, program seperti perbaikan rumah, penyediaan air bersih, dan bantuan alat kerja bisa diarahkan lebih presisi.
