Jakarta – Tambang nasional kembali menjadi sorotan setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang pembacaan dakwaan atas dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Jaksa penuntut umum menyebut negara dirugikan Rp17,7 triliun. Sidang berlangsung pada Kamis, 5 November 2026, dengan lima terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah. Perkara ini menjadi salah satu tuntutan kerugian negara terbesar di sektor tambang dalam beberapa tahun terakhir.
Duduk Perkara Tambang Nasional yang Seret Lima Terdakwa
Perkara bermula dari penertiban kawasan hutan oleh satuan tugas yang dibentuk pemerintah. Satgas menemukan kegiatan tambang masih berjalan di area yang izinnya sudah berakhir. Temuan itu kemudian diserahkan kepada penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung. Berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan pada Oktober 2026.
Jaksa membacakan dakwaan untuk lima orang terdakwa dalam berkas yang dipisah. Terdakwa utama adalah pemilik manfaat dari perusahaan pemegang izin tambang. Empat terdakwa lain berasal dari unsur perusahaan dan kantor pelabuhan. Sidang perdana kelimanya dijadwalkan pada hari yang sama.
Pengadilan mendaftarkan perkara utama dengan nomor 86/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst. Empat berkas lain tercatat dengan nomor 87 sampai 90. Juru bicara pengadilan menyatakan agenda perdana adalah pembacaan surat dakwaan. Sidang berikutnya akan berisi pemeriksaan saksi dan alat bukti.
Sesuai kebijakan redaksi, artikel ini tidak menulis ulang nama para terdakwa. Peran, jabatan, dan rangkaian perbuatan yang didakwakan tetap diuraikan secara utuh. Penyebutan nama lengkap dapat dibaca pada dokumen perkara dan pemberitaan media sumber yang ditautkan di bagian akhir.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Izin Dicabut 2017, Penambangan Disebut Tetap Berjalan
Jaksa menyatakan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara perusahaan itu telah diterminasi. Dasar penghentian adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017. Keputusan tersebut bertanggal 19 Oktober 2017. Sejak itu perusahaan tidak lagi memiliki hak menambang di area konsesi.
Meski izin berakhir, jaksa menilai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara tetap berjalan. Aktivitas itu dilakukan di dalam kawasan hutan. Menurut dakwaan, kegiatan tersebut tidak pernah memperoleh dasar hukum baru. Produksi tetap dikirim keluar dari area yang seharusnya sudah ditutup.
Penyidik menduga perusahaan memakai dokumen milik pihak lain untuk melanjutkan operasi. Pola itu membuat aktivitas tambang sulit terdeteksi dalam administrasi resmi. Akibatnya negara kehilangan penerimaan dari komoditas yang seharusnya berhenti ditambang. Kerugian dihitung sejak 2016 sampai 2025.
Kuasa hukum terdakwa belum menyampaikan tanggapan atas seluruh isi dakwaan. Hakim memberi ruang kepada penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya. Pembacaan nota keberatan akan menentukan apakah perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok.
Kerugian Negara Rp17,7 Triliun dan Jaringan Sembilan Perusahaan
Angka kerugian negara berasal dari audit tim auditor bersama instansi terkait. Nilai yang dibacakan jaksa mencapai Rp17.745.627.652.570,30. Perhitungan mencakup pengelolaan pertambangan di Murung Raya. Hasil audit menjadi dasar utama penuntutan dalam perkara ini.
Jaksa menyebut terdakwa utama merupakan pemilik manfaat sembilan perusahaan induk di sektor pertambangan. Dari aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan, keuntungan disebut mencapai Rp17,7 triliun. Angka itu dipakai sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara.
Dakwaan juga menyinggung aliran uang ke pihak lain. Belasan pihak di kantor penyelenggara pelabuhan disebut menerima Rp3,9 miliar. Seorang komisaris perusahaan lain disebut menerima Rp170 miliar. Jaksa menilai penerimaan itu bagian dari rangkaian perbuatan yang menguntungkan korporasi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung sebelumnya menyatakan angka itu merupakan kerugian negara, bukan kerugian perekonomian. Pernyataan itu disampaikan saat penyidikan rampung pada Juli 2026. Rincian komponen penghitungan belum dipaparkan secara terbuka kepada publik.


