Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: Penyadapan Presiden, Tersangka Bertambah

5 November 2026 • zul • 47 kali dibaca
Ilustrasi mobil patroli Polda Metro Jaya di Jakarta, bukan kendaraan yang terkait langsung dengan perkara penyadapan
Muhammad Rasyid Prabowo, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Politik nasional kembali bergerak cepat setelah Bareskrim Polri menambah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penambahan itu diumumkan pada Kamis malam, 5 November 2026, dua hari setelah tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka. Dengan begitu, sudah ada empat orang berstatus tersangka dalam perkara ini.

Pengumuman disampaikan di Mabes Polri oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto. Ia menyebut tiga tersangka sudah ditahan di Mako Brimob, sementara satu tersangka lain belum bisa ditahan karena sakit pasca stroke. Keterangan itu melengkapi penjelasan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin pada Selasa malam.

Perkembangan hari ini bukan sekadar penambahan nama. Polri membuka peran tersangka baru dalam rantai persetujuan penyadapan, termasuk siapa yang menyetujui penghapusan berkas hasil sadapan. Pada malam yang sama, Kapolri juga membentuk tim khusus yang dipimpin langsung Kabareskrim.

Apa yang berubah pada Kamis malam

Jumlah tersangka bertambah dari tiga menjadi empat orang. Tersangka baru berinisial SU sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Menurut Suhermanto, penyidik menilai ada cukup bukti untuk menaikkan statusnya, sebagaimana dikutip detikcom.

Tata Atur
Iklan

Tiga tersangka lain adalah mantan Kapolri berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri berinisial ASN, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri berinisial EH. Ketiganya menjalani penahanan di Mako Brimob. Penetapan tersangka pertama dilakukan pada Selasa, 3 November 2026.

Polri menyatakan penyidikan masih berjalan dan belum menutup kemungkinan tersangka lain. Penyidik juga belum merinci pihak yang memakai hasil penyadapan. Kabareskrim meminta publik bersabar karena pendalaman membutuhkan waktu, termasuk untuk memetakan motif dan aliran komunikasi yang disadap.

Nama lengkap para tersangka tidak ditulis dalam artikel ini sesuai kebijakan redaksi. Penyebutan dilakukan dengan inisial dan jabatan agar pembaca tetap dapat mengikuti perkembangan perkara tanpa melanggar asas praduga tak bersalah.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Peran tersangka baru dalam rantai izin

Suhermanto menjelaskan bahwa SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Ia pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim. Dalam struktur itu, permintaan penyadapan oleh pejabat lain harus melewati persetujuannya.

Menurut penyidik, tersangka EH dan ASN tidak bisa melakukan provisioning atau penyadapan tanpa izin dari SU. Pada Oktober 2026, ASN disebut meminta izin kepada SU untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Permintaan itu disetujui, dan penghapusan pun dilakukan.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pemberatan status hukum SU. Penyidik menilai penghapusan berkas sengaja dilakukan untuk menutup jejak. Unsur itu masuk dalam sangkaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal yang dijerat bersama pasal penyadapan.

Penahanan di Mako Brimob dan alasan SU belum ditahan

Tiga tersangka yang sudah ditahan adalah LSP, ASN, dan EH. Lokasi penahanan berada di Mako Brimob, bukan di rumah tahanan biasa. Polri beralasan lokasi itu dipilih dengan pertimbangan keamanan dan status para tersangka sebagai perwira tinggi.

SU belum ditahan karena kondisi kesehatannya. Menurut Suhermanto, ia mengalami stroke dan masih menjalani perawatan. Polri menyatakan penahanan akan dilakukan setelah ada pertimbangan medis yang memadai.

Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Ada pula Pasal 332 KUHP dengan ancaman 6 tahun serta pasal akses ilegal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 8 tahun. Jerat pasal itu sudah disampaikan sejak penetapan tersangka pertama.

Kuasa hukum para tersangka menyatakan klien mereka belum diberi kesempatan menjelaskan versi sendiri secara utuh. Mereka juga mempertanyakan dasar penahanan yang dinilai terlalu cepat. Polri menjawab bahwa penahanan dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan alat bukti yang sudah dikantongi penyidik.

Dimensi politik nasional di balik tim khusus

Pada Kamis malam, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini. Tim itu dipimpin langsung Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, sebagaimana disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko seperti dikutip CNN Indonesia.

Pembentukan tim khusus menunjukkan besarnya tekanan publik terhadap institusi kepolisian. Sejumlah tokoh politik meminta kasus ini diusut transparan dan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Mereka menilai penyadapan terhadap presiden menyangkut kedaulatan negara, bukan sekadar pelanggaran prosedur internal.

Dari sisi politik nasional, perkara ini menempatkan istana dan kepolisian dalam posisi rumit. Presiden Prabowo disebut sudah mengetahui dirinya menjadi korban penyadapan, menurut keterangan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Istana belum memberi pernyataan rinci mengenai langkah lanjutan.

Pengamat menilai publik akan menyoroti dua hal, yaitu tuntasnya penyidikan dan terbukanya motif. Selama keduanya belum jelas, spekulasi politik akan terus tumbuh. Karena itu, transparansi agenda pemeriksaan menjadi kunci kepercayaan publik.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga