Tambang indonesia kembali menjadi sorotan setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada mantan Ketua Ombudsman RI. Putusan dibacakan pada Kamis, 5 November 2026, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara ini menyangkut suap tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021 sampai 2026.
Selain pidana penjara, hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dengan subsider 100 hari kurungan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp3,87 miliar dengan subsider tiga tahun penjara. Vonis itu sedikit lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, sebagaimana dilaporkan ANTARA.
Putusan ini menutup rangkaian persidangan yang berlangsung sejak pertengahan tahun. Perkara menjadi penting karena menyentuh dua hal sekaligus, yaitu integritas lembaga pengawas dan tata kelola perizinan tambang. Publik menilai vonis akan menjadi ujian bagi pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam.
Amar putusan dan duduk perkara
Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap. Nilai yang dinilai terbukti adalah Rp3,87 miliar, terdiri dari uang tunai Rp1,65 miliar dan sebuah rumah di Pulo Gebang, Jakarta, senilai Rp2,2 miliar.
Angka itu lebih kecil dari dakwaan jaksa yang menyebut suap senilai Rp4,8 miliar. Jaksa sebelumnya menuntut pidana 5 tahun 6 bulan, denda Rp300 juta, dan uang pengganti Rp4,19 miliar. Hakim memutus lebih ringan satu tingkat dari tuntutan tersebut.
Hakim ketua Dwi Elyarahma Sulistiyowati memimpin majelis bersama hakim anggota Alfis Setiawan. Dalam pertimbangannya, majelis menilai terdakwa melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Aturan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 juga dipakai.
Rumah di Pulo Gebang yang diterima sebagai hadiah diperhitungkan sebagai bagian uang pengganti. Jika terdakwa tidak membayar, hartanya dapat disita atau ia harus menjalani pidana tambahan. Mekanisme itu lazim dipakai agar pelaku tidak menikmati hasil korupsi setelah divonis.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Laporan yang diatur lewat suap
Dalam pertimbangan hakim terungkap tujuan pemberian suap. Terdakwa diminta mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman agar penetapan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dinyatakan sebagai malaadministrasi.
Penetapan itu menyangkut PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri, dua perusahaan yang berurusan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdakwa juga diminta menyatakan penolakan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sebagai malaadministrasi.
Permintaan kedua menyangkut PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River. Dengan kata lain, suap dipakai untuk mengubah arah kesimpulan pengawasan. Jika laporan itu keluar sesuai permintaan, perusahaan bisa memakai hasilnya untuk menekan instansi lain.
Pola ini menunjukkan bagaimana keputusan administratif bisa dibajak. Dalam sektor tambang indonesia, dokumen pengawasan sering menjadi pintu masuk negosiasi. Karena itu, pengawasan terhadap lembaga pengawas sendiri menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan.
Pertimbangan yang meringankan dan memberatkan
Hakim anggota Alfis Setiawan menyebut dua faktor meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan masih memiliki tanggung jawab keluarga. Dua hal itu membuat vonis tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan jaksa, seperti dirangkum IDN Times.
Faktor memberatkan juga disampaikan. Sebagai penyelenggara negara, terdakwa dinilai tidak berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hakim juga menilai terdakwa tidak berterus terang dan berbelit dalam memberikan keterangan.
Penilaian itu menjelaskan mengapa majelis tetap menjatuhkan pidana penjara lima tahun meski ada faktor peringan. Hakim tampaknya ingin mengirim pesan bahwa posisi sebagai pejabat pengawas tidak memberi ruang untuk kompromi. Putusan juga menegaskan bahwa uang pengganti tetap wajib dibayar.
Sejumlah pengamat hukum menilai vonis tersebut masih jauh dari harapan publik. Mereka membandingkan dengan nilai suap yang mencapai miliaran rupiah dan dampak kebijakannya terhadap perusahaan tambang. Perdebatan soal berat ringannya hukuman diperkirakan berlanjut setelah putusan.


