Politik nasional hari ini menyorot langkah Komisi III DPR yang mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menyatakan aturan itu akan didorong setelah RUU Perampasan Aset rampung. Pembahasan diperkirakan mulai Desember 2026.
Percepatan ini muncul setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Salah satu tersangka adalah pejabat tinggi di lingkungan istana. Kasus itu menjadi pintu masuk bagi dorongan regulasi yang sudah lama tertahan.
RUU Penyadapan sebenarnya sudah lama masuk daftar program legislasi nasional. Namun pembahasannya berulang kali tersendat karena perdebatan soal batas kewenangan aparat. Kini tekanan politik dan perhatian publik membuat urgensi aturan tersebut sulit diabaikan.
Politik nasional: DPR dorong pembahasan RUU Penyadapan
Habiburokhman menyampaikan pernyataan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 November 2026. Ia menyebut RUU Penyadapan sebagai satu dari tiga rancangan yang akan digarap setelah RUU Perampasan Aset. Dua lainnya adalah RUU Jabatan Hakim dan RUU Advokat.
Menurut dia, aturan penyadapan tidak boleh hanya melindungi presiden dan pejabat negara. Perlindungan hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dari praktik penyadapan tanpa dasar hukum. Pernyataan itu dilaporkan Liputan6 dan detikcom dari Senayan.
Habiburokhman menegaskan RUU tersebut harus memperjelas batas kewenangan dan prosedur penyadapan. Tujuannya agar kewenangan itu tidak dipakai untuk merampas hak masyarakat. Ia memakai kata memperketat dan memperjelas sebagai arah utama substansi.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Mengapa kasus penyadapan mempercepat agenda legislasi
Kasus yang kini ditangani Bareskrim membuat isu penyadapan berpindah dari diskusi akademik ke ruang publik. Penyidik menetapkan tiga tersangka atas dugaan penyadapan sejumlah nomor telepon, termasuk nomor presiden. Perkara itu juga menyangkut dugaan akses ilegal dan penghapusan data.
Komisi III mengaku ikut menjadi sasaran dalam dugaan penyadapan tersebut. Habiburokhman menyatakan kekecewaannya bila anggotanya benar disadap tanpa dasar hukum. Pengakuan itu menambah tekanan agar aturan segera dibentuk.
Ia juga menyinggung skandal Watergate di Amerika Serikat sebagai pembanding. Menurut dia, penyadapan untuk kepentingan politik adalah pola yang harus dicegah melalui undang-undang. Ia bahkan menyebut situasi sekarang mirip Watergate versi Indonesia.
Perbandingan itu bukan tanpa risiko penyederhanaan. Watergate melibatkan pembobolan markas partai dan upaya penutupan kasus oleh eksekutif. Kasus di Indonesia masih berjalan di tahap penyidikan, sehingga kesimpulan hukumnya belum final.
Isi yang diharapkan masuk dalam RUU
Sejumlah kalangan mendorong agar RUU mengatur syarat izin penyadapan secara ketat. Izin seharusnya diberikan pejabat berwenang dengan alasan yang dapat diuji, bukan berdasarkan permintaan lisan. Setiap penyadapan juga perlu tercatat dalam sistem yang bisa diaudit.
Poin lain adalah pembatasan jenis perkara. Penyadapan sebaiknya hanya untuk tindak pidana serius dengan ancaman hukuman tertentu. Untuk perkara ringan, metode itu dinilai terlalu intrusif dan berisiko disalahgunakan.
Perlindungan bagi orang yang disadap juga menjadi perhatian. Mereka perlu mendapat pemberitahuan setelah penyadapan selesai, kecuali bila pemberitahuan itu mengganggu penyidikan. Data yang tidak relevan wajib dimusnahkan, dan penyalahgunaan harus berujung sanksi pidana.
Pengawasan eksternal menjadi poin keempat. Beberapa organisasi masyarakat sipil mengusulkan adanya mekanisme pengawasan independen yang melibatkan lembaga di luar kepolisian dan kejaksaan. Usulan itu belum masuk dalam draf resmi yang beredar.


