Berita Indonesia hari ini ditandai keputusan DPR dan pemerintah yang menaikkan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan itu diambil dalam rapat finalisasi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 6 November 2026, dan akan berlaku bertahap mulai 1 Januari 2027. Keputusan ini mencakup lintas profesi, bukan hanya guru.
Apa Isi Kesepakatan Itu
Rapat finalisasi digelar di kompleks parlemen dengan melibatkan pimpinan DPR dan jajaran pemerintah. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hadir bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers setelah rapat. Keduanya menyampaikan hasil pembahasan yang berlangsung pada hari yang sama.
Prasetyo menyatakan keputusan diambil setelah pemerintah dan DPR beberapa kali melakukan perhitungan. Menurut dia, status PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk seluruh lintas profesi di ranah non-ASN. Pernyataan itu disampaikan langsung di depan wartawan.
Dasco menjelaskan pembahasan menindaklanjuti aspirasi yang masuk ke DPR. Aspirasi itu datang dari guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya. DPR kemudian membahasnya satu per satu bersama pemerintah.
Kesepakatan ini bukan keputusan akhir yang langsung berlaku esok hari. Pemerintah menyebut pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dijadwalkan mulai awal Januari 2027.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Siapa Saja yang Terdampak
Cakupan kebijakan ini lebih luas daripada kebijakan guru yang sempat mencuat sebelumnya. Prasetyo merinci sasaran pengangkatan mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran, dan Satpol PP. Tenaga kesehatan dan medis juga masuk dalam daftar.
Selain itu, tenaga teknis dan pelaksana pelayanan lainnya ikut tercakup. Menurut keterangan pemerintah, pengangkatan ini menyasar formasi tenaga honorer dan non-ASN yang selama ini bekerja dengan kontrak paruh waktu. Sebagian dari mereka sudah bertahun-tahun menunggu kepastian.
Data resmi jumlah total PPPK paruh waktu yang akan diangkat belum diumumkan dalam konferensi pers itu. Pemerintah hanya menyebut cakupan lintas profesi tanpa menyertakan angka nasional. Angka pasti baru akan muncul saat proses pendataan selesai.
CNN Indonesia melaporkan kebijakan perpanjangan kontrak mencakup lebih dari 172 ribu guru negeri dan 2.400 guru di lingkungan Kementerian Agama. Angka itu merujuk pada perpanjangan kontrak guru non-ASN, bukan total seluruh PPPK paruh waktu. Dua hal ini perlu dibedakan agar tidak keliru dibaca.
Guru Non-ASN Dapat Perpanjangan
Kesepakatan lain menyangkut masa kerja guru non-ASN di sekolah negeri. Guru yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik akan mendapat perpanjangan kontrak. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang kontraknya berakhir Desember 2026.
Guru di lingkungan Kementerian Agama juga mendapat perlakuan serupa. Pemerintah menyebut perpanjangan diberikan agar layanan pendidikan tidak terganggu saat proses pengangkatan status berjalan. Tanpa perpanjangan, sejumlah sekolah berpotensi kehilangan tenaga pengajar pada awal tahun.
Perlakuan yang sama disiapkan bagi tenaga kesehatan dan medis. Kontrak mereka yang berakhir pada Desember 2026 akan diperpanjang lebih dulu. Setelah itu barulah proses pengangkatan status dijalankan sesuai tahapan.
Kebijakan ini menjawab keluhan yang lama beredar di kalangan guru honorer. Mereka menilai kontrak jangka pendek membuat penghasilan tidak pasti. Perpanjangan kontrak setidaknya memberi ruang bernapas sebelum status baru berlaku.
Jalan ke CPNS 2027 Tetap Terbuka
Pegawai yang naik menjadi PPPK penuh waktu tetap diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Prasetyo menyebut kesempatan itu diberikan karena status mereka sudah meningkat. Menurut dia, jalur ini dibuka dengan syarat yang sama bagi pelamar lain.
Pemerintah masih mempertimbangkan pengaturan khusus soal batas usia untuk bidang tertentu. Aturan itu diperlukan karena sebagian pegawai sudah bertahun-tahun mengabdi. Tanpa penyesuaian, peluang mereka di seleksi CPNS bisa tertutup oleh batas usia.
Pendaftaran CPNS sendiri direncanakan dibuka pada November 2026. Pemerintah menyebut pembukaan itu akan memperhatikan kemampuan fiskal. Informasi ihwal formasi dan jadwal rinci bisa dibaca pada artikel CPNS dibuka November yang kami terbitkan sebelumnya.
Dengan begitu ada dua jalur yang terbuka bagi tenaga non-ASN. Mereka bisa naik status lewat PPPK penuh waktu, atau mencoba peruntungan di seleksi CPNS. Keduanya tidak saling menutup selama syarat administrasi terpenuhi.


