Tambang nasional kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menyita uang Rp11,7 miliar dari penggeledahan enam lokasi di Jakarta terkait dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Penyidik menyebut penggeledahan berlangsung pada Kamis, 5 November 2026, bersama tim digital forensik. Perkara ini menjerat sejumlah perusahaan yang diduga dikendalikan seorang pemilik manfaat berinisial AK.
Apa yang Diketahui dari Penggeledahan
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar, menyampaikan rincian penggeledahan dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jumat, 6 November 2026. Menurut dia, tim penyidik bergerak di wilayah Jakarta pada hari sebelumnya. Penggeledahan melibatkan tim digital forensik agar barang bukti elektronik terjaga keasliannya.
Penyidikan menyasar dugaan korupsi dalam kegiatan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara pada periode 2013 sampai 2025. Ada enam perusahaan yang disebut dalam perkara ini, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Penyidik menyebut seluruh kegiatan tambang itu diduga dikendalikan oleh AK sebagai penerima manfaat.
Saiful mengatakan penyidik telah memeriksa 38 orang saksi untuk membangun konstruksi perkara. Dari keterangan itu, penyidik menyimpulkan ada kaitan antara perusahaan-perusahaan tersebut dan sosok AK. Kesimpulan itu belum berujung pada penetapan tersangka terhadap AK.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Enam Lokasi di Jakarta Digeledah
Lokasi pertama adalah sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Lima lokasi lain merupakan kantor perusahaan, yaitu PT BSJ, PT KAA, dan PT DAA di APL Tower Central Park. Dua kantor PT DDR digeledah di Mid Plaza dan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dari enam lokasi itu, penyidik menemukan uang tunai di dua tempat. Tempat pertama menghasilkan Rp11,2 miliar, sedangkan tempat kedua menyimpan Rp595 juta. Totalnya mendekati Rp11,7 miliar jika kedua angka dijumlahkan.
Selain uang, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik berupa ponsel, laptop, serta perangkat kamera pengawasan atau CCTV. Penyitaan perangkat komunikasi menunjukkan penyidik ingin menelusuri aliran informasi dan instruksi antar pihak. Dokumen yang disita diduga berkaitan dengan perizinan dan rencana kerja perusahaan.
Beda Angka Uang Sitaan Antar Media
Republika menulis jumlah uang tunai yang disita sebesar Rp11,5 miliar. Angka itu sedikit berbeda dari rincian yang disampaikan detikcom dan CNBC Indonesia, yaitu Rp11,2 miliar ditambah Rp595 juta. Perbedaan ini muncul pada hari pertama pengumuman, saat penyidik masih merapikan catatan penyitaan.
Artikel ini memakai rincian dua lokasi karena disebut langsung oleh Direktur Penyidikan dalam jumpa pers. Pembaca perlu tahu bahwa angka akhir bisa berubah setelah audit dan penghitungan ulang. Selisih sekitar Rp200 juta tidak mengubah substansi perkara, tetapi tetap perlu dicatat sebagai perbedaan versi.
Perbedaan angka semacam ini lazim pada tahap penyidikan awal. Yang lebih penting adalah konfirmasi bahwa penyitaan benar terjadi dan tercatat dalam berita acara. Sampai sekarang belum ada rilis resmi yang memuat rekap final seluruh barang bukti.
Izin Tambang yang Berakhir pada 2015
Salah satu temuan penyidik adalah status izin usaha pertambangan PT BSJ dan PT KAA. Menurut Saiful, izin usaha produksi kedua perusahaan itu sebenarnya berakhir pada 2015. Namun keduanya justru mendapat status penghentian sementara atau suspend sebanyak tiga kali.
Penyidik menilai pemberian suspend itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya izin dihentikan dan wilayahnya dikembalikan kepada negara. Sebaliknya, perusahaan tetap mendapat ruang untuk melanjutkan aktivitas.
Hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan juga pernah ditolak pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara. Alasan penolakan saat itu adalah wilayah izin seharusnya kembali ke negara. Penolakan itu kemudian dicabut karena dugaan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara.


