Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Indonesia: DHE SDA Kini Bisa Diparkir di 16 Bank

6 November 2026 • zul • 49 kali dibaca
Ilustrasi peti kemas di terminal Tanjung Priok, Jakarta, terkait arus ekspor sumber daya alam
Niels Johannes, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Berita Indonesia hari ini: pemerintah menambah tiga negara tujuan ekspor yang mendapat relaksasi penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Ketiga negara itu adalah Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Pengumuman disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

Berita Indonesia: Isi Relaksasi DHE SDA

Kebijakan ini bersandar pada Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam. Pasal itu memberi perlakuan khusus bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi kriteria tertentu. Kewajiban penempatan diringankan menjadi paling sedikit 30 persen selama minimal tiga bulan.

Aturan umum sebenarnya jauh lebih ketat. Eksportir nonmigas wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor selama paling singkat 12 bulan di bank devisa BUMN. Relaksasi Pasal 18A menjadi jalan tengah agar devisa tetap masuk tanpa memberatkan arus kas perusahaan.

Fasilitas ini bersifat opsional. Eksportir boleh memilih memakai Pasal 18A atau tetap mengikuti ketentuan umum. Pilihan itu hanya bisa ditentukan satu kali sejak kebijakan berlaku pada 1 September 2026.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Tiga Negara Baru dan Lima Negara Lama

Sebelumnya ada lima negara dan wilayah yang memenuhi kriteria, yaitu Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, dan Australia. Rakortas pada 3 November 2026 memutuskan menambah Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Penambahan itu diumumkan dua hari kemudian.

Airlangga mengatakan perluasan dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan aturan. Evaluasi mencakup daftar negara tujuan, kriteria eksportir, dan bank devisa yang bisa dipakai. Hasilnya, cakupan penerima fasilitas menjadi lebih luas.

Ketiga negara baru dipilih karena memiliki hubungan perdagangan dan perjanjian yang memadai dengan Indonesia. Uni Eropa dicatat sebagai satu wilayah ekonomi, bukan kumpulan negara terpisah. Korea Selatan dan Jepang selama ini termasuk mitra dagang besar bagi produk tambang olahan.

Syarat yang Harus Dipenuhi Eksportir

Pemerintah menetapkan tiga syarat kumulatif bagi eksportir yang ingin memakai fasilitas ini. Pertama, perusahaan berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di sektor pertambangan. Kedua, memiliki sedikitnya satu pemegang saham dari negara yang telah ditetapkan.

Ketiga, pemegang saham asing tersebut harus memiliki paling sedikit 10 persen kepemilikan. Ketentuan ini memastikan fasilitas tidak diberikan kepada perusahaan tanpa keterkaitan dengan negara mitra. Pemerintah juga memperluas cakupan bentuk badan usaha menjadi Badan Usaha Tetap.

Selain itu, pemerintah mengakui kepemilikan saham tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Ownership. Perubahan ini penting bagi perusahaan yang strukturnya berlapis. Tanpa pengakuan UBO, banyak eksportir akan sulit membuktikan keterkaitan dengan negara mitra.

Bank Penampung Bertambah Jadi 16

Jumlah bank devisa yang bisa menampung penempatan DHE SDA bertambah dari 15 menjadi 16. Komposisinya lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN. Bank BUMN yang masuk daftar adalah Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.

Tambahan terbaru adalah PT Bank OCBC NISP Tbk. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan 15 bank melalui rapat koordinasi tingkat menteri pada 23 Juli 2026. Penambahan OCBC NISP disetujui dalam rakortas 3 November.

Airlangga menegaskan eksportir tidak harus menempatkan dana di bank BUMN. Mereka bisa memilih bank devisa non-BUMN yang masuk daftar pemerintah. Namun pilihan itu bersifat final dan tidak bisa diubah di tengah jalan.

Respons OJK dan Bank Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan akan memantau likuiditas perbankan, termasuk valuta asing. OJK mengingatkan bank devisa yang ditunjuk agar mengelola dana DHE secara prudent, efisien, dan produktif. Pengawasan itu penting agar penempatan devisa tidak menimbulkan risiko baru.

Bank Indonesia menyebut ada lima pilihan penempatan bagi eksportir. Pilihannya mencakup rekening khusus DHE SDA hingga instrumen perbankan pada bank yang ditunjuk. Penempatan dilakukan paling lambat tiga bulan setelah bulan pengiriman barang ekspor.

Kolaborasi dua lembaga ini menunjukkan kebijakan DHE bukan sekadar aturan administrasi. Ada dimensi stabilitas nilai tukar dan likuiditas yang harus dijaga. Pemerintah ingin devisa bertahan lebih lama di dalam negeri tanpa mengganggu kegiatan ekspor.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga