Politik nasional hari ini diwarnai keputusan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian gelar pahlawan nasional kepada 18 tokoh. Pengumuman resmi direncanakan pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Jumlah itu jauh di atas kebiasaan tahun-tahun sebelumnya yang paling banyak sepuluh orang.
Kabar tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Jakarta, Jumat, 6 November 2026. Ia menyebut presiden telah memilih dari daftar nama yang diajukan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Namun nama kedelapan belas tokoh itu belum dibuka ke publik.
Penambahan jumlah penerima menjadi sorotan karena beberapa nama sudah diusulkan berulang kali selama bertahun-tahun. Fadli menyebut ada kandidat yang sudah masuk daftar usulan tujuh kali, lima kali, dan tiga kali tanpa pernah lolos.
Keputusan di Balik Politik Nasional Hari Ini
Fadli menjelaskan keputusan itu diambil setelah tim Dewan GTK mengajukan seluruh nama yang memenuhi syarat. Menurut dia, presiden kemudian memilih 18 nama dari daftar tersebut. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan di kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Ia menegaskan bahwa dirinya ikut mengusulkan sejumlah tokoh yang dinilai layak. Usulan itu, kata Fadli, datang dari masyarakat, kampus, dan komunitas, bukan dari kepentingan politik praktis. Mekanisme itu sudah berjalan bertahun-tahun dan melibatkan tim peneliti.
Pernyataan senada muncul dalam keterangan resmi Sekretariat Negara pada 4 November 2026. Saat itu Presiden Prabowo menerima Menteri Kebudayaan di Istana Merdeka untuk membahas rekomendasi Dewan GTK. Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Rekomendasi yang dibawa ke Istana merupakan hasil kajian berjenjang, bukan daftar yang disusun mendadak. Dokumen itu menjadi dasar bagi kepala negara mengambil keputusan akhir. Karena itu, menurut Fadli, nama yang lolos harus melewati proses panjang sebelum diumumkan.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Siapa yang Menyampaikan Pengumuman
Fadli Zon berbicara kepada wartawan sebagai Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK. Posisi ganda itu membuatnya menjadi pihak yang paling sering dimintai keterangan soal daftar calon. Ia beberapa kali menegaskan bahwa pengumuman resmi hanya dilakukan pada 10 November.
Dalam pemberitaan Metro TV, Fadli menyebut jumlah penerima tahun ini melampaui tahun lalu. Ia membandingkan dengan kebiasaan maksimal sepuluh orang per tahun. Menurut dia, tahun ini banyak kandidat yang sudah lama menunggu dan baru memenuhi syarat sekarang.
Fadli juga menyampaikan bahwa pembahasan berlangsung bersama Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Dua pejabat itu mendampingi presiden saat menerima rekomendasi. Namun tidak ada keterangan resmi mengenai nama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Mengapa Jumlahnya Mencapai 18 Tokoh
Alasan utama penambahan jumlah adalah banyaknya kandidat yang dinilai memenuhi kriteria. Fadli menyebut sebagian usulan sudah mengendap bertahun-tahun tanpa keputusan. Tahun ini pemerintah memutuskan menampung lebih banyak nama sekaligus.
Kriteria penilaian tidak hanya melihat perjuangan bersenjata. Pemerintah juga membuka ruang bagi tokoh yang berjasa di bidang ekonomi, kebudayaan, dan diplomasi. Fadli menyebut hal itu sebagai perluasan spektrum pengakuan negara.
Ia secara khusus menyambut baik kemungkinan adanya pahlawan dari bidang kebudayaan. Menurut dia, perjuangan bangsa tidak hanya dilakukan di medan perang. Ada pula perjuangan melalui pendidikan, seni, dan pemikiran yang membentuk identitas bangsa.
Namun penambahan jumlah ini belum disertai penjelasan rinci soal komposisi bidang. Publik belum tahu berapa tokoh dari masing-masing kategori. Pemerintah menjanjikan semuanya disampaikan pada pengumuman resmi di Hari Pahlawan.
Proses Seleksi Berjenjang
Usulan pahlawan nasional dimulai dari masyarakat, kampus, dan komunitas. Usulan itu ditampung Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Tim ini melakukan penelitian awal terhadap jejak dan jasa tokoh yang diusulkan.
Hasil kajian daerah diteruskan ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat di Kementerian Sosial. Tim pusat melakukan pengkajian ulang sebelum menyusun rekomendasi. Setelah itu, berkas dibahas dalam sidang Dewan GTK.
Dewan GTK kemudian mengajukan hasilnya kepada presiden. Kepala negara memegang kewenangan akhir untuk menetapkan siapa yang menerima gelar. Karena itu, daftar yang beredar di media sosial belum bisa dianggap sebagai keputusan resmi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyampaikan bahwa usulan dari kementeriannya sudah dikirim ke Dewan Gelar pada awal November. Ia menyebut sepuluh nama diusulkan, dengan latar belakang yang beragam. Keputusan akhir, kata dia, sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.


