Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Nasional: Aduan MIND ID Kini Tersambung ke KPK

7 November 2026 • zul • 33 kali dibaca
Ilustrasi aktivitas penambangan batu bara di Kutai Timur, Kalimantan Timur
Consigliere Ivan, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Tambang nasional mendapat babak baru dalam soal tata kelola. PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID menandatangani perjanjian kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyambungkan sistem pengaduan internal perusahaan ke kanal aduan KPK. Penandatanganan berlangsung di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, sebagaimana dilaporkan Republika.

Tambang Nasional: Aduan MIND ID Tersambung ke KPK

Perjanjian itu diteken Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, bersama Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono. Masa berlakunya lima tahun, dari 2026 sampai 2031. Lingkupnya bukan penyelidikan, melainkan penguatan sistem pelaporan dan pencegahan.

Dalam keterangannya, Maroef menyebut integrasi ini sebagai langkah menjaga integritas seluruh proses bisnis pertambangan, dari hulu sampai hilir. Ia juga mengaitkannya dengan agenda hilirisasi mineral yang menjadi program strategis nasional. “Amanat kedaulatan ini tidak boleh tercederai oleh praktik penyimpangan atau fraud,” kata dia.

Dari sisi KPK, kerja sama ini disebut akan memperkuat asistensi penyusunan aturan internal, penanganan pengaduan, koordinasi, dan pertukaran informasi. Standar kerahasiaan menjadi bagian yang ditekankan dalam skema tersebut.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Isi Perjanjian Kerja Sama Lima Tahun

Secara teknis, sistem pengaduan milik MIND ID akan terhubung langsung dengan sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi milik KPK. Artinya, laporan yang masuk lewat kanal perusahaan tidak berhenti di meja manajemen, tetapi bisa masuk ke jalur penanganan yang lebih luas.

Kedua pihak juga sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Kerja sama ini diposisikan sebagai deteksi dini, bukan pengganti proses hukum. Laporan tetap harus memenuhi syarat materiel agar bisa ditindaklanjuti.

Bagi perusahaan, penyambungan sistem berarti aduan internal tidak mudah diabaikan. Bagi KPK, kanal ini menambah sumber informasi dari dalam industri yang selama ini punya rantai pasok panjang dan nilai transaksi besar.

Apa Itu OpenMIND

OpenMIND adalah sistem pengaduan internal MIND ID yang sudah berjalan sebelum perjanjian ini. Melalui laman resminya, perusahaan menyediakan kanal bagi pegawai maupun pihak luar untuk melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk kecurangan dan korupsi.

Kategori laporan yang diterima cukup luas, mulai dari tindak pidana, pemerasan, pelecehan, pelanggaran kode etik, sampai benturan kepentingan. Laporan dapat disampaikan secara anonim maupun dengan identitas. Perusahaan juga menerbitkan laporan bulanan berisi statistik aduan.

Dengan integrasi ini, fungsi OpenMIND bergeser dari sekadar kepatuhan internal menjadi bagian dari ekosistem pencegahan nasional. Perubahan itu menuntut prosedur yang lebih rapi, terutama dalam menjaga kerahasiaan pelapor dan memastikan tidak ada pembalasan.

Enam Anggota Grup dan Agenda Hilirisasi

Grup MIND ID terdiri dari ANTAM, Bukit Asam, Freeport Indonesia, Inalum, Timah, dan Vale Indonesia. Enam perusahaan itu menggarap komoditas berbeda, dari nikel, bauksit, tembaga, emas, timah, sampai batu bara. Nilai aset dan rantai pasoknya membuat tata kelola menjadi isu yang tidak bisa dianggap kecil.

Sejumlah proyek yang sedang berjalan bersinggungan langsung dengan kebijakan publik, misalnya pengolahan mineral di dalam negeri dan pasokan energi. Proyek semacam ini melibatkan izin, lahan, dan pengadaan dalam jumlah besar, yang semuanya merupakan titik rawan.

Karena itu, penguatan kanal aduan dinilai relevan bukan hanya untuk citra perusahaan. Kanal yang berfungsi baik bisa menangkap masalah lebih awal, sebelum menjadi perkara hukum atau konflik dengan warga, seperti yang muncul dalam sejumlah perkara penyitaan aset terkait korupsi nikel.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga