Viral nusantara hari ini diwarnai kisah seorang pekerja pabrik di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang kehilangan tiga jari akibat kecelakaan kerja. Peristiwa itu terjadi pada Agustus 2026, tetapi baru ramai dibicarakan pada awal November. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan setelah keluhan pekerja tersebut menyebar di media sosial.
Viral Nusantara: Tiga Jari Hilang dalam Kecelakaan Kerja
Menurut Jawa Pos, kecelakaan terjadi saat tangan pekerja terjepit mesin produksi. Tiga jari tangan kanannya harus diamputasi karena luka yang dialami. Peristiwa itu berlangsung di sebuah perusahaan manufaktur di kawasan industri Kabupaten Bekasi.
Pekerja tersebut kemudian menyampaikan keluhannya melalui media sosial. Ia mengaku tidak mendapat kompensasi tambahan dari perusahaan. Biaya perawatan disebut hanya ditanggung oleh program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
Keluhan itu menarik perhatian warganet sejak Kamis, 5 November 2026. Sejumlah akun besar ikut membagikan ulang ceritanya. Puncaknya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunggah tanggapan melalui akun Instagram resminya pada Sabtu, 7 November.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Apa yang Diklaim Pekerja
Dalam pengakuannya, pekerja tersebut menyebut upah hariannya tetap dipotong selama menjalani perawatan. Ia menyebut nilai potongan sekitar Rp100 ribu per hari. Menurut dia, perusahaan tidak memberikan uang kompensasi di luar jaminan sosial.
Ia juga mengaku diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak menuntut perusahaan. Permintaan itu disampaikan saat proses pemulihan berlangsung. Klaim tersebut belum dikonfirmasi langsung oleh manajemen perusahaan.
Menurut CNN Indonesia, pekerja itu mengaku tidak mendapatkan kompensasi apa pun setelah jarinya terputus. Ia juga menyebut gajinya tetap dipotong usai insiden. Keluhan itu menjadi dasar respons pemerintah provinsi.
Kisah ini menyebar cepat karena menyentuh dua isu sekaligus. Pertama, keselamatan kerja di kawasan industri. Kedua, perlindungan hak pekerja setelah mengalami kecelakaan. Keduanya diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yang baru berlaku.
Perbedaan tafsir soal kompensasi sering muncul dalam kasus kecelakaan kerja. Jaminan sosial menanggung biaya perawatan sesuai program yang diikuti. Hak lain bergantung pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan kesepakatan kedua pihak.
Respons Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi menyatakan prihatin atas kecelakaan yang dialami pekerja tersebut. Ia mengajak pekerja itu bertemu pada Senin, 9 November 2026. Pertemuan direncanakan berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung.
“Kami menyampaikan rasa prihatin terhadap musibah kecelakaan yang Teteh alami,” kata Dedi seperti dikutip CNN Indonesia. Ia berharap pertemuan itu menghasilkan penyelesaian yang jelas bagi pekerja.
Gubernur juga meminta seluruh perusahaan di Jawa Barat mematuhi ketentuan ketenagakerjaan. Menurut dia, perusahaan wajib memastikan pekerja mendapat perlindungan keselamatan kerja. Ia menegaskan peristiwa serupa tidak boleh terulang.
Respons itu disampaikan melalui video yang diunggah di Instagram. Dalam unggahan tersebut, gubernur menyebut perusahaan harus memenuhi kewajibannya. Ia tidak merinci sanksi yang akan diberikan bila terjadi pelanggaran.
Pemeriksaan Disnakertrans
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti kasus ini. Pemeriksaan dilakukan ke perusahaan pada 3 November 2026. Pemeriksaan itu mencakup pemenuhan norma ketenagakerjaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
Menurut CNBC Indonesia, langkah tersebut dilakukan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang bersama Disnaker Kabupaten Bekasi. Keduanya menindaklanjuti informasi yang bersumber dari media sosial. Pemeriksaan berlangsung sebelum kasus ini viral secara luas.
Pengawas ketenagakerjaan kemudian melakukan mediasi bersama mediator Kabupaten Bekasi. Proses itu menghasilkan kesepakatan antara pekerja dan manajemen. Kesepakatan dituangkan dalam surat pernyataan serta perjanjian bersama.
Belum ada keterangan resmi soal hasil pemeriksaan norma K3 secara rinci. Disnakertrans belum mengumumkan apakah ditemukan pelanggaran. Informasi yang beredar baru sebatas proses pemeriksaan dan mediasi.


