Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

PAN Luwu Timur: Firman Udding dan Kampung Nelayan

8 November 2026 • Admin • 45 kali dibaca
Komisi II DPRD Luwu Timur konsultasi Kampung Nelayan Merah Putih, agenda PAN Luwu Timur
Dok. Kilas Publik News
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur menempatkan persoalan nelayan sebagai bagian dari kerja legislatif yang berjalan di luar ruang sidang. Pada Jumat (6/11/2026), Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur melakukan konsultasi ke Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mempelajari penataan dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi PAN, Firman Udding, S.IP, menyampaikan harapan agar program serupa di Luwu Timur benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

Konsultasi itu bukan kunjungan seremonial. Komisi II membidangi ekonomi, dan program kampung nelayan menyentuh langsung penghidupan rumah tangga pesisir: tempat tinggal, fasilitas melaut, pengolahan hasil tangkapan, hingga akses pasar. Karena itu, apa yang dipelajari dari daerah lain menjadi bahan penting ketika program yang sama akan dijalankan di Luwu Timur.

PAN Luwu Timur dan Alasan Memilih Makassar sebagai Rujukan

Dalam konsultasi tersebut, Komisi II DPRD Luwu Timur mengambil referensi pengembangan kawasan nelayan di Untia dan Barombong, Kota Makassar. Kedua kawasan itu lama dikenal sebagai pusat aktivitas perikanan dengan kombinasi permukiman, tempat pelelangan, dan usaha pengolahan. Bagi daerah yang sedang menyiapkan program, lokasi semacam itu memberi gambaran konkret tentang apa yang bekerja dan apa yang perlu diperbaiki.

Menurut laporan Kilas Publik News, Firman Udding menyampaikan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat pesisir, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Tata Atur
Iklan

“Harapan kita, Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya menjadi simbol pembangunan, tetapi benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir,” ujar Firman Udding dalam laporan tersebut.

Ia menambahkan bahwa pembangunan kawasan nelayan harus memberikan manfaat berkelanjutan. Bukan hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga mendorong produktivitas nelayan, meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

PAN Luwu Timur: Posisi Firman Udding di DPRD

Firman Udding menjabat Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029. Ia duduk di Komisi II Bidang Ekonomi, menjadi anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan anggota Badan Anggaran. Daerah pemilihannya adalah Luwu Timur 1, yang mencakup Kecamatan Malili dan Wasuponda.

Perlu dicatat, pada Pemilu 2024 ia dicalonkan Partai Keadilan Sejahtera. Karena itu, penyebutan yang tepat baginya adalah anggota Fraksi PAN atau legislator dari Fraksi PAN, bukan kader PAN. Perbedaan ini bukan soal istilah semata, melainkan cara membaca peta politik di DPRD, karena susunan fraksi memuat sejumlah nama yang partai asal pemilunya berbeda.

PAN sendiri memperoleh lima kursi di DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029. Kelima wakil itu duduk di Fraksi PAN, sementara susunan alat kelengkapan dewan menempatkan anggota fraksi di Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Bapemperda, hingga Badan Kehormatan.

Posisi Firman di Komisi II dan Badan Anggaran memberi dua jalur kerja yang saling melengkapi. Komisi II membahas program ekonomi yang dijalankan dinas, sedangkan Badan Anggaran menentukan seberapa besar ruang fiskal untuk membiayai program itu. Kombinasi tersebut membuat isu nelayan tidak berhenti sebagai usulan, tetapi punya peluang masuk ke dokumen anggaran.

Konteks Nasional Program Kampung Nelayan

Kampung Nelayan Merah Putih adalah program nasional yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan pemberitaan kanal resmi KKP, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk membangun 1.269 kampung nelayan pada 2026, sebagai bagian dari target 5.000 kampung hingga 2029.

Kantor Staf Presiden melalui laman Sekretariat Negara juga mempublikasikan contoh implementasi, antara lain di Sinjai, Sulawesi Selatan, yang beroperasi sejak Mei 2026. Dalam publikasi itu disebut proyeksi peningkatan produksi perikanan rata-rata hingga sekitar 800 ton per tahun per lokasi dan kenaikan pendapatan nelayan hingga 75 persen. Angka proyeksi itu perlu dibaca sebagai target program, bukan hasil yang otomatis berlaku di setiap daerah.

Bagi Luwu Timur, program ini relevan karena kabupaten ini memiliki garis pantai dan sejumlah desa pesisir di Kecamatan Malili serta kawasan teluk yang selama ini menjadi basis nelayan kecil. Persoalan klasiknya mudah ditebak: harga jual yang ditentukan pembeli, keterbatasan tempat penyimpanan, dan akses pasar yang bergantung pada tengkulak.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga