Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

PAN Luwu Timur: Ke Mana Usulan Reses Warga Bermuara

8 November 2026 • Admin • 33 kali dibaca
PAN Luwu Timur dan pembahasan usulan reses warga menuju APBD 2027
Dok. SuaraLutim, paripurna DPRD Luwu Timur pembahasan APBD 2027
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — Setiap masa reses, anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur turun ke daerah pemilihan. Warga menyampaikan kebutuhan, dewan mencatatnya, lalu laporan itu dibacakan di rapat paripurna. Pertanyaannya kemudian sederhana tetapi menentukan: setelah usulan itu masuk dokumen dewan, ke mana ia berjalan? Bagi PAN Luwu Timur, jawaban atas pertanyaan itu adalah ukuran kerja yang bisa diperiksa, bukan sekadar janji kampanye.

Fraksi Partai Amanat Nasional di DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029 memegang lima kursi. Kelima wakil itu duduk di Fraksi PAN: Ir. Hj. Harisah Suharjo (Dapil Malili–Wasuponda), Abd. Halim, S.Kom (Dapil Angkona–Kalaena), Juddin (Dapil Wotu–Burau), serta Muh. Rivaldi, S.H. dan Yusuf Pombatu, S.E. (Dapil Nuha–Towuti). Susunan fraksi juga memuat anggota yang pada Pemilu 2024 dicalonkan partai lain, sehingga sebutan yang tepat bagi mereka adalah anggota Fraksi PAN, bukan kader PAN.

Dari jalur itulah artikel ini menelusuri satu rantai yang jarang dibahas utuh: bagaimana usulan warga dari reses diubah menjadi bahan pembahasan anggaran, dan di titik mana usulan itu bisa berhenti.

PAN Luwu Timur dan Jalur Resmi Usulan Warga

Reses perseorangan adalah masa di luar sidang ketika anggota dewan wajib menemui konstituen di daerah pemilihannya. Hasilnya bukan catatan pribadi. Usulan dihimpun, dilaporkan ke fraksi dan alat kelengkapan dewan, lalu dibacakan dalam rapat paripurna sebagai laporan reses.

Tata Atur
Iklan

Setelah itu, jalurnya bersambung ke perencanaan: musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), pembahasan di Badan Anggaran, lalu penetapan APBD. Di setiap simpul, usulan bisa lolos, ditunda, atau gugur karena pagu.

Karena itu, kualitas kerja legislatif tidak diukur dari banyaknya usulan yang tercatat, melainkan dari seberapa jelas usulan itu dibawa ke dokumen anggaran. Anggota Fraksi PAN yang duduk di Badan Anggaran memegang peran di simpul paling menentukan: Muh. Rivaldi, Ir. Alamsyah, Juddin, Firman Udding, dan Harisah Suharjo.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

149 Usulan dari Wotu dan Burau

Contoh paling konkret datang dari Dapil Luwu Timur 3, yang meliputi Kecamatan Wotu dan Burau. Delapan anggota dewan dari daerah pemilihan itu menampung 149 usulan dan aspirasi warga dalam reses perseorangan, lalu melaporkan hasilnya dalam sidang paripurna DPRD Luwu Timur pada 31 Agustus 2026.

Dari Fraksi PAN, Juddin mengajukan 14 usulan dan Nurchalis Azis, M.Pd mencatatkan 15 usulan. Sisanya berasal dari anggota fraksi lain di dapil yang sama. Isi usulannya beragam: perbaikan jalan, jembatan, jaringan air, hingga kebutuhan fasilitas publik di kampung masing-masing.

Angka itu penting karena dua hal. Pertama, ia menunjukkan bahwa reses menghasilkan daftar kerja yang bisa dilacak, bukan sekadar kunjungan seremonial. Kedua, ia memperlihatkan bahwa usulan warga tidak otomatis menjadi proyek; ia harus melewati penyaringan anggaran yang ketat.

  • Juddin — Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi, anggota Badan Anggaran, Dapil Luwu Timur 3 (Wotu–Burau).
  • Nurchalis Azis, M.Pd — Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, anggota Badan Musyawarah, Dapil Luwu Timur 3.
  • Muh. Rivaldi, S.H. — Ketua Fraksi PAN, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan, anggota Badan Anggaran, Dapil Luwu Timur 5 (Nuha–Towuti).
  • Harisah Suharjo — Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, anggota Fraksi PAN, Dapil Luwu Timur 1 (Malili–Wasuponda).

Dari Reses ke Pandangan Anggaran 2027

Rantai itu terlihat pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027. Dalam rapat paripurna 21 Oktober 2026, juru bicara Fraksi PAN Muhammad Rivaldi menyampaikan pandangan fraksi. Isinya bukan daftar proyek, melainkan syarat agar anggaran bekerja: pemerataan pembangunan, ketepatan sasaran, dan data penerima yang tervalidasi.

Fraksi PAN meminta penyaluran pupuk gratis dan bibit unggul mengikuti data penerima yang diperbarui. Untuk perlindungan sosial, fraksi menekankan pembaruan data penerima Kartu Lansia agar bantuan menjangkau warga paling rentan. Di sisi pendapatan, fraksi mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah melalui pembaruan data pajak, pengawasan penerimaan, dan digitalisasi pembayaran.

Untuk pembangunan wilayah, fraksi mendorong pemanfaatan Indeks Pembangunan Desa guna mengidentifikasi wilayah tertinggal. Pendekatan berbasis data itu disebut penting agar anggaran tidak menumpuk di wilayah tertentu. Semua masukan tersebut kemudian dijawab pemerintah daerah dalam paripurna 22 Oktober 2026, dan pembahasan berlanjut ke alat kelengkapan dewan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga