Politik nasional kembali memanas setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan dua dari lima aduan soal dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu siap dilimpahkan ke persidangan. Pernyataan itu disampaikan anggota DKPP yang juga koordinator divisi pengaduan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, pada Sabtu, 7 November 2026. Kelima aduan muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Apa yang disampaikan DKPP
DKPP sedang memproses verifikasi lima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Dari jumlah itu, dua aduan dinyatakan sudah memenuhi syarat materiil dan siap dilimpahkan ke bagian persidangan. Dua aduan lain masih berada pada tahap verifikasi administrasi sebelum masuk verifikasi materiil.
Satu aduan sisanya belum memenuhi syarat administrasi. Wiarsa menyampaikan hal itu kepada wartawan di Jakarta usai menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-73 Komisi Pemilihan Umum. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu proses penanganan laporan sesuai prosedur yang berlaku.
Menurut keterangannya, kelima laporan berasal dari masyarakat, termasuk pengaduan yang disampaikan oleh pengacara Denny Indrayana. Ia tidak merinci apakah salah satu dari dua laporan yang sudah memenuhi syarat materiil tersebut merupakan pengaduan Denny. DKPP berjanji mengedepankan keterbukaan dan menyatakan informasi soal pihak yang diadukan dapat diakses lewat situs resmi lembaga itu.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Politik nasional di balik lima aduan
Lima aduan ini bukan perkara baru. DKPP menerima laporan sejak 8 Oktober 2026, tak lama setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan bernomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Sebagian pengadu mempersoalkan cara KPU memverifikasi syarat pendidikan bakal calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Politik nasional ikut terlibat karena objek aduannya adalah ketua dan anggota KPU RI. Dalam dua aduan yang diterima pertengahan Oktober, para pengadu mengadukan ketua bersama lima anggota komisi tersebut. Aduan lain mengadukan ketua dan seluruh anggota KPU. Sorotan tidak berhenti pada administrasi, tetapi menyentuh pertanggungjawaban etik penyelenggara.
Karena itu, keputusan DKPP akan dibaca sebagai ujian atas independensi lembaga pengawas etik. Bila dua aduan benar-benar disidangkan, publik akan mendapat ruang melihat bukti dan argumentasi kedua pihak secara terbuka. Sebaliknya, bila aduan gugur di tahap awal, pertanyaan soal akuntabilitas akan tetap menggantung.
Siapa saja yang mengadukan
Berdasarkan rilis DKPP dan pemberitaan sebelumnya, pengadu berasal dari beberapa organisasi dan kalangan profesional. Ada perwakilan Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia dan Yayasan Dewi Keadilan yang mendaftar pada 8 Oktober 2026. Ada pula dua pengacara yang mengadukan ketua dan lima anggota KPU pada 13 Oktober 2026.
Sehari kemudian, aduan kelima disampaikan oleh sejumlah nama dari berbagai organisasi. Mereka antara lain Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu, pelaksana tugas ketua umum dan pelaksana tugas sekretaris jenderal Partai Ummat, pengacara Denny Indrayana, serta dua perwakilan Forum Pendukung Prabowo dari kalangan TNI. Rincian nama pengadu tercatat dalam dokumen resmi DKPP.
Banyaknya pengadu tidak otomatis membuat aduan kuat. DKPP menilai setiap laporan dari sisi kelengkapan formil dan relevansi alat bukti. Karena itu, dua aduan bisa lolos lebih dulu meski diajukan belakangan, tergantung kelengkapan dokumen yang diserahkan.
Alur verifikasi administrasi dan materiil
DKPP memakai dua tahap pemeriksaan sebelum sebuah aduan disidangkan. Verifikasi administrasi memeriksa kelengkapan formil, seperti identitas pengadu dan dokumen pendukung. Verifikasi materiil menilai alat bukti dan kaitannya dengan pokok pengaduan.
Bila sebuah aduan dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi, aduan itu diberi nomor registrasi dan dilanjutkan ke verifikasi materiil. Sebaliknya, bila statusnya belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, DKPP mengirim pemberitahuan tertulis paling lambat lima hari kerja setelah verifikasi.
Pengadu berstatus belum memenuhi syarat mendapat kesempatan melengkapi dokumen maksimal tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima. Bila tidak dilengkapi, aduan dinyatakan gugur. Prosedur ini mengacu pada Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 dan perubahannya.


