Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Viral Nusantara: Anak Usaha KAI Dituntut Rp2,6 Miliar

9 November 2026 • zul • 33 kali dibaca
Ilustrasi KRL Commuter Line di Stasiun Tanah Abang, Jakarta
Syaifan Bahtiar Nirwansyah, CC0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Viral Nusantara hari ini: jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut PT KA Properti Manajemen, anak usaha PT Kereta Api Indonesia, membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp2,4 miliar. Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Total kewajiban yang diminta jaksa mencapai sekitar Rp2,6 miliar.

Tuntutan dibacakan di Pengadilan Tipikor

Jaksa penuntut umum KPK membacakan surat tuntutan untuk terdakwa korporasi itu pada Senin siang. Jaksa menilai perusahaan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Dakwaan yang dipakai adalah dakwaan alternatif kedua. Jalannya sidang dilaporkan ANTARA.

Selain denda, jaksa menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti Rp2.410.092.416. Jumlah itu dikurangi uang yang sudah disita sebesar Rp1.560.434.401, sehingga sisa kewajiban sekitar Rp849,7 juta. Jika tidak dibayar, harta perusahaan disita dan dilelang, lalu diganti dengan penutupan seluruh perusahaan selama satu tahun.

Untuk denda Rp200 juta, jaksa memberi tenggat satu bulan. Bila lewat tenggat, harta kekayaan terdakwa disita dan dilelang. Apabila hasilnya tidak mencukupi, hukuman diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun.

Tata Atur
Iklan

Struktur hukuman seperti ini lazim dalam perkara korporasi. Pidana pokok dijatuhkan kepada entitas, sedangkan pidana tambahan menyasar keuntungan yang diperoleh. Jaksa membedakan keduanya agar negara tidak hanya memungut denda, tetapi juga menarik kembali hasil korupsi yang sudah dinikmati perusahaan.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Viral Nusantara: denda, uang pengganti, dan subsider

Denda dan uang pengganti adalah dua hal berbeda. Denda masuk sebagai pidana pokok, sedangkan uang pengganti mengembalikan keuntungan yang diperoleh dari korupsi. Karena itu, keduanya bisa diminta sekaligus dalam satu tuntutan.

Angka Rp2,6 miliar yang muncul di sejumlah judul berita adalah penjumlahan keduanya. CNN Indonesia menulis Rp200 juta ditambah Rp2,4 miliar, sementara ANTARA memakai angka uang pengganti Rp2,41 miliar. Selisih itu berasal dari pembulatan, bukan perbedaan perkara.

Yang menarik, tuntutan menyediakan hukuman pengganti yang menyentuh operasi perusahaan. Selain denda, ada ancaman penutupan seluruh perusahaan selama setahun bila uang pengganti tidak dibayar. Ancaman itu lebih berat daripada denda karena langsung menghentikan kegiatan usaha.

Suap Rp1,36 miliar untuk paket perlintasan Jawa-Sumatera

Perkara ini berawal dari paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022 di Direktorat Prasarana Perkeretaapian. KAPM didakwa memberi suap agar menjadi pelaksana atau memenangkan lelang proyek tersebut. Suap diberikan kepada lima aparatur sipil negara di Kementerian Perhubungan.

ANTARA menulis nilai suap Rp1,36 miliar, sedangkan CNN Indonesia menyebut Rp1,3 miliar. Menurut jaksa, dua pejabat menerima total Rp1,12 miliar, sementara ketua, sekretaris, dan anggota pokja pengadaan menerima total Rp240 juta. Atas paket itu, KAPM disebut memperoleh pertambahan harta benda Rp2,41 miliar.

Pemberian suap dilakukan melalui mantan direktur utama dan mantan wakil presiden perseroan pada 2022. Keduanya sudah menjalani proses hukum tersendiri. Sesuai kebijakan redaksi, artikel ini tidak menuliskan nama mereka dan fokus pada pertanggungjawaban korporasi. Rincian dakwaan dibahas Hukumonline.

Pertimbangan memberatkan dan meringankan

Jaksa menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal memberatkan lain adalah korupsi dilakukan dengan kehendak aktif untuk memperoleh keuntungan di luar kewajaran. Dua alasan itu dipakai untuk memperkuat tuntutan.

Di sisi meringankan, KAPM belum pernah dihukum pidana dan bersikap kooperatif selama persidangan. Jaksa tetap meminta majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai tuntutan. Sidang berikutnya akan berlanjut dengan pembelaan terdakwa sebelum putusan dibacakan.

Tuntutan belum menjadi putusan. Majelis hakim masih dapat mempertimbangkan pembelaan, menilai alat bukti, dan memutus lebih ringan atau lebih berat. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga