Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Viral: Eks Pejabat Bea Cukai Dituntut 5 Tahun

9 November 2026 • zul • 42 kali dibaca
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, ilustrasi penanganan perkara gratifikasi
musnahterinjak, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Berita viral hari ini datang dari ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa menuntut mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pidana lima tahun penjara. Tuntutan dibacakan pada Senin, 9 November 2026, dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi. Nama terdakwa tidak ditulis sesuai kebijakan redaksi.

Berita Viral: tuntutan dibacakan di Tipikor Jakarta

Jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi selama menjabat. Amar tuntutan dibacakan di depan majelis hakim pada sidang yang berlangsung Senin siang. Selain pidana badan, jaksa meminta pidana denda dan uang pengganti.

CNN Indonesia melaporkan jaksa menuntut pidana penjara lima tahun untuk terdakwa. Jaksa juga menilai perbuatan itu melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara ini masih berjalan dan putusan belum dijatuhkan.

detikcom mencatat sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa membacakan amar tuntutan secara lengkap, termasuk besaran denda dan kewajiban membayar uang pengganti. Kedua pemberitaan sama-sama menyebut angka tuntutan yang identik.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Angka yang diminta jaksa

Selain lima tahun penjara, jaksa menuntut denda Rp300 juta dengan subsider 100 hari kurungan. Jaksa juga menuntut uang pengganti Rp653 juta. Jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta terdakwa dapat disita dan dilelang.

Bila harta yang disita tidak mencukupi, jaksa meminta pidana penjara pengganti selama satu tahun. Skema itu lazim digunakan dalam perkara korupsi agar negara tetap memperoleh pemulihan. Besaran uang pengganti biasanya dihitung dari nilai keuntungan yang dinikmati terdakwa.

Angka Rp653 juta jauh lebih kecil dibanding nilai gratifikasi yang disebut dalam dakwaan. Dakwaan menyebut penerimaan sekitar Rp7,6 miliar dalam berbagai mata uang. Perbedaan itu muncul karena sebagian uang telah disita atau disetorkan ke rekening penampungan.

Sumber gratifikasi menurut jaksa

Dalam dakwaan yang dibacakan Juli 2026, jaksa menyebut penerimaan uang berasal dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah jajaran PT BlueRay Cargo, perusahaan jasa pengurusan kepabeanan. Uang disebut diterima melalui pejabat lain di Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

Laporan detikcom menyebut terdakwa menerima tujuh kali penerimaan masing-masing Rp75 juta dalam bentuk dolar Singapura. Totalnya sekitar Rp525 juta dari jalur tersebut. Penerimaan itu berlangsung di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai.

Jaksa juga menyebut penerimaan dari sejumlah pengusaha rokok antara September 2024 sampai Januari 2026. Penerimaan itu disebut tidak dilaporkan kepada KPK. Kewajiban pelaporan gratifikasi bagi penyelenggara negara diatur dalam undang-undang.

Pasal yang dipakai dan ancaman hukuman

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor. Pasal itu mengatur penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Ancaman hukumannya paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Jaksa juga menyertakan Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam dakwaan. Pasal itu berkaitan dengan aturan pemidanaan umum dalam KUHP baru. Penyertaan pasal tersebut mengikuti ketentuan peralihan yang berlaku saat perkara ditangani.

Karena itu, tuntutan lima tahun berada di bawah batas maksimum ancaman pasal. Jaksa menilai ada faktor yang meringankan, terutama sikap kooperatif terdakwa selama persidangan. Majelis hakim tetap punya kewenangan menentukan putusan akhir.

Hal memberatkan dan meringankan

Jaksa menyebut perbuatan terdakwa merusak citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Keuangan. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan pemberat dalam tuntutan. Jaksa juga menyinggung dampak perbuatan terhadap kepercayaan publik.

Sementara itu, ada beberapa hal yang meringankan. Terdakwa dinilai sopan dan kooperatif selama persidangan. Ia juga disebut belum pernah dihukum dan telah menerangkan perbuatannya sendiri maupun peran pihak lain.

Menariknya, jaksa menyebut terdakwa telah mengungkap peran pelaku yang lebih tinggi. Keterangan itu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menyusun tuntutan. Namun, jaksa tidak merinci siapa pihak yang dimaksud dalam amar tuntutan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga