Berita indonesia hari ini menyorot satu pasal baru yang langsung terasa bagi pekerja: cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak lagi mengurangi jatah cuti tahunan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan ini berlaku sejak undang-undang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026.
Perubahan ini terlihat kecil, tetapi dampaknya besar bagi perencanaan libur tahunan. Sebelumnya, hari cuti bersama dihitung sebagai bagian dari cuti tahunan pekerja. Kini, selama perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, hak cuti tahunan tetap utuh.
Berita Indonesia: Apa Isi Pasal 118 Ayat 6
Bunyi pasalnya singkat. Dalam hal perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh. Kalimat itu dikutip detikcom dari naskah undang-undang yang sudah diundangkan.
Pasal yang sama menegaskan pemberi kerja wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Cuti tahunan minimal 12 hari kerja diberikan setelah pekerja bekerja 12 bulan secara terus-menerus. Pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Yang perlu dicatat, ketentuan ini tidak menambah hari libur secara otomatis. Ia hanya memastikan cuti bersama tidak memotong jatah cuti tahunan. Jika perusahaan tidak menerapkan cuti bersama pemerintah, pasal ini tidak serta-merta mengubah perhitungan cuti di perusahaan tersebut.
CNN Indonesia menulis bahwa aturan ini memberi kesempatan bagi pekerja menggabungkan hari libur nasional, cuti bersama, dan akhir pekan saat menyusun rencana perjalanan. Dengan kata lain, cuti bersama berfungsi sebagai tambahan, bukan pengganti.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Aturan Lama yang Kini Dianggap Usang
Sebelum UU 27 Tahun 2026, cuti bersama memang mengurangi cuti tahunan. Dasar hukumnya antara lain Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026. SKB itu ditetapkan pada 19 September 2025.
Diktum keempat SKB tersebut menyatakan pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, atau pekerja sesuai ketentuan yang berlaku di setiap unit kerja. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024 juga mengatur hal serupa untuk perusahaan.
Karena UU baru sudah berlaku, ketentuan lama yang bertentangan tidak lagi menjadi rujukan utama. Namun, proses penyesuaian di tingkat perusahaan tidak otomatis. Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang dibuat sebelum Oktober 2026 perlu ditinjau agar tidak bertahan dengan formula lama.
Hak Istirahat Lain dalam Pasal yang Sama
Pasal 118 tidak hanya mengatur cuti bersama. Pemberi kerja wajib memberi istirahat paling sedikit 30 menit setelah pekerja bekerja empat jam berturut-turut, dan waktu itu tidak dihitung sebagai jam kerja. Untuk istirahat mingguan, pekerja dengan enam hari kerja berhak satu hari libur, sedangkan pekerja lima hari kerja berhak dua hari.
Pasal itu juga mengatur istirahat panjang 30 hari kalender setelah pekerja bekerja terus-menerus selama lima tahun atau kelipatannya. Pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan. Ketentuan ini bukan hal baru, tetapi penempatannya dalam satu pasal membuat hak-hak itu mudah dibaca bersama.
UU 27 Tahun 2026 juga mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja, seperti dirangkum Tirto.id. Karena itu, pasal 118 menjadi rujukan baru untuk waktu kerja dan istirahat, menggantikan pasal-pasal lama yang tersebar di beberapa aturan.


