SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur menempatkan ketepatan data sebagai syarat utama agar anggaran daerah bekerja tepat sasaran. Sikap itu disampaikan juru bicara Fraksi PAN, Muhammad Rivaldi, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur, Rabu (21/10/2026), saat fraksi menyampaikan pandangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam pandangan tersebut, Fraksi PAN meminta penyusunan APBD 2027 mengutamakan pemerataan pembangunan dan ketepatan sasaran program. Bagi fraksi yang memiliki lima kursi di DPRD Luwu Timur itu, anggaran bukan sekadar daftar angka, melainkan alat untuk memastikan layanan dasar sampai ke warga di desa dan kecamatan.
Rivaldi menyampaikan pandangan itu mewakili fraksi. Ia sendiri menjabat Ketua Fraksi PAN, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan, dan anggota Badan Anggaran, dengan daerah pemilihan Luwu Timur 5 yang meliputi Kecamatan Nuha dan Towuti.
PAN Luwu Timur dan Arah APBD 2027
Pandangan fraksi pada 21 Oktober 2026 menjadi salah satu simpul penting dalam penyusunan APBD 2027. Setelah semua fraksi menyampaikan pandangan, pemerintah daerah memberi jawaban pada rapat berikutnya. Pembahasan kemudian berlanjut ke tahap teknis bersama Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah.
Dalam dokumen pandangan itu, Fraksi PAN menekankan tiga hal yang saling terkait: pemerataan pembangunan antarkecamatan, ketepatan sasaran penerima program, dan penguatan pendapatan asli daerah. Ketiganya dinilai menentukan kualitas belanja daerah pada tahun anggaran berikutnya.
Fraksi juga mendorong pemanfaatan data pembangunan desa untuk mengidentifikasi wilayah yang tertinggal. Pendekatan berbasis data dianggap lebih adil dibandingkan pola pembagian anggaran yang menumpuk di kawasan tertentu. Bagi daerah seluas Luwu Timur, dengan 11 kecamatan dan 128 desa serta kelurahan, persoalan jarak dan akses layanan menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan.
PAN Luwu Timur menyadari bahwa aspirasi warga tidak berhenti pada serapan kegiatan. Usulan warga harus melewati tahapan perencanaan, pembahasan, hingga penetapan anggaran. Di setiap tahap itu, kualitas data menjadi penentu apakah sebuah program bisa dijalankan atau justru tertunda.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Mengapa Data Penerima Pupuk Menentukan
Salah satu permintaan spesifik Fraksi PAN adalah penyaluran pupuk gratis dan bibit unggul berdasarkan data penerima yang tervalidasi. Permintaan itu terdengar teknis, tetapi dampaknya sangat konkret bagi petani.
Apabila data penerima tidak diperbarui, bantuan bisa jatuh kepada nama yang sudah tidak aktif bertani, pindah domisili, atau justru tidak terdaftar sebagai petani. Sebaliknya, petani yang benar-benar menggarap lahan bisa terlewat. Kesalahan semacam ini kerap menjadi sumber keluhan di tingkat desa, terutama ketika musim tanam sudah berjalan.
Karena itu, fraksi meminta pembaruan data dilakukan bersama pemerintah desa dan penyuluh pertanian. Penyuluh berada paling dekat dengan kondisi lapangan dan mengetahui siapa yang aktif menggarap lahan. Data yang rapi juga memudahkan pemerintah daerah menghitung kebutuhan pupuk dan bibit pada tahun anggaran berikutnya.
Bagi Luwu Timur, sektor pertanian bukan pelengkap. Sejumlah kecamatan seperti Wotu, Burau, Angkona, Kalaena, dan Mangkutana menggantungkan ekonomi rumah tangga pada tanaman pangan dan perkebunan. Ketepatan penyaluran sarana produksi akan menentukan produktivitas, harga di tingkat petani, dan pada akhirnya ketahanan pangan daerah.
Kartu Lansia dan Risiko Salah Sasaran
Selain pupuk dan bibit, Fraksi PAN menyoroti pembaruan data penerima Kartu Lansia. Program bantuan bagi warga lanjut usia menghadapi tantangan yang sama: data lama sering tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya.
Warga lanjut usia yang telah meninggal, pindah rumah, atau kini ditanggung keluarga bisa tetap tercatat sebagai penerima. Sementara itu, lansia miskin yang baru memenuhi syarat belum tentu masuk daftar. Pembaruan data menjadi cara paling langsung untuk memastikan bantuan sampai kepada warga yang paling rentan.
Fraksi menilai validasi tidak cukup dilakukan di tingkat kabupaten. Pemerintah desa perlu dilibatkan karena merekalah yang mengetahui perubahan kondisi warganya. Dengan begitu, bantuan sosial tidak berhenti sebagai program di atas kertas, tetapi benar-benar menjangkau penerima yang berhak.
PAN Luwu Timur memandang dua isu itu, pupuk dan Kartu Lansia, sebagai contoh bagaimana anggaran bertemu dengan kebutuhan harian warga. Keduanya bukan program baru, melainkan program yang perlu dijalankan lebih presisi.


