Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Indonesia: UMP 2027 Kini Pakai Formula UU Baru

9 November 2026 • zul • 44 kali dibaca
Ilustrasi gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
Medelam, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Berita Indonesia soal upah kembali menghangat setelah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan penetapan UMP 2027 mengikuti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan itu diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan kini menjadi dasar hukum baru bagi pemerintah daerah dalam menghitung upah minimum. Pernyataan Menaker disampaikan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026.

Berita Indonesia: Apa Isi Aturan Baru UMP 2027

Yassierli meminta publik merujuk langsung pada ketentuan dalam undang-undang baru. Ketika ditanya apakah formula penghitungan masih sama dengan tahun sebelumnya, ia menjawab bahwa semuanya sudah diatur dalam beleid tersebut. Jawaban itu menandai berakhirnya masa tunggu kepastian dasar hukum penetapan upah minimum tahun depan.

UU 27/2026 mengatur pengupahan dalam beberapa pasal yang saling terkait. Pasal 134 mewajibkan pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan dengan melibatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan. Pasal 137 membagi struktur upah minimum ke dalam empat tingkatan. Pasal 139 mengatur formula penghitungan beserta pembanding kebutuhan hidup layak.

Yang menarik, undang-undang ini juga mengamanatkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana. Pasal 139 ayat (5) menyebut ketentuan lebih lanjut mengenai formula diatur dengan PP. Artinya, penetapan resmi masih menunggu aturan teknis yang belum terbit saat pernyataan Menaker disampaikan.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Empat Tingkatan Upah Minimum

Pasal 137 membagi upah minimum menjadi Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten atau Kota, Upah Minimum Sektoral Provinsi, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota. Empat tingkatan ini menggantikan cara pandang yang sering menyederhanakan semuanya menjadi UMP saja. Dalam praktik, UMK dan upah sektoral bisa lebih tinggi dari UMP di wilayah yang sama.

Gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi. Gubernur juga memiliki kewenangan menetapkan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Kewenangan itu tidak berarti gubernur bisa menetapkan angka sembarang, karena ada mekanisme rekomendasi dari dewan pengupahan daerah.

Pasal 137 juga mengatur urutan penetapan. UMK baru bisa ditetapkan setelah UMP disahkan, dan besaran UMK wajib lebih tinggi daripada UMP. Aturan ini penting untuk mencegah kabupaten atau kota menetapkan upah di bawah acuan provinsi.

Formula, Inflasi, dan Indeks Tertentu

Pasal 139 menyebut penghitungan upah minimum memakai formula upah minimum atau kebutuhan hidup layak. Formula itu mempertimbangkan tiga variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Besaran indeks tertentu ditetapkan dalam rentang 0,5 sampai 1.

Rentang indeks itu menjadi salah satu faktor paling diperdebatkan setiap tahun. Semakin tinggi nilai indeks yang dipakai, semakin besar kenaikan upah minimum yang dihasilkan. Sebaliknya, indeks di batas bawah membuat kenaikan lebih moderat dan lebih ringan bagi pemberi kerja.

Karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi berbeda antarwilayah, hasil formula juga berbeda. Provinsi dengan pertumbuhan tinggi dan inflasi tinggi berpotensi mendapat kenaikan lebih besar. Namun angka akhirnya tetap ditentukan setelah dewan pengupahan menimbang kebutuhan hidup layak setempat.

KHL Jadi Pembanding, Bukan Pelengkap

Pasal 139 ayat (4) mengatur penentuan upah minimum berdasarkan nilai tertinggi antara hasil formula dan kebutuhan hidup layak yang disepakati dewan pengupahan daerah. Ini bukan sekadar pelengkap. Bila nilai KHL lebih tinggi dari hasil formula, KHL yang dipakai sebagai dasar.

Untuk menghitung KHL, lembaga pemerintah yang menangani urusan statistik melakukan survei di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Hasil survei menjadi salah satu dasar bagi dewan pengupahan daerah menyusun rekomendasi. Survei itu mencakup kebutuhan makan, perumahan, sandang, dan kebutuhan lain yang dianggap layak.

Konsekuensinya, kualitas dan ketepatan waktu survei sangat menentukan. Bila survei terlambat atau datanya lemah, rekomendasi dewan pengupahan bisa digugat pekerja maupun pengusaha. Karena itu, transparansi metodologi menjadi permintaan yang berulang setiap musim penetapan upah.

Peran Dewan Pengupahan dan Gubernur

Dewan pengupahan daerah beranggotakan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha. Mereka menyusun rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur. Rekomendasi itu bersifat bahan pertimbangan, tetapi prosesnya menjadi ruang tawar-menawar utama antara buruh dan pemberi kerja.

Gubernur kemudian menetapkan angka final melalui keputusan gubernur. Dalam beberapa tahun terakhir, keputusan gubernur sering menjadi sorotan karena berbeda dari usulan serikat pekerja. Sengketa biasanya berakhir di ranah administratif atau pengadilan tata usaha negara.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga