SUARALUTIM.COM, MALILI — Dua jembatan kayu di Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Bagi PAN Luwu Timur, masuknya rencana itu ke dokumen anggaran adalah titik yang menentukan: usulan warga berubah status dari catatan pertemuan menjadi objek pembahasan angka.
Informasi tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, saat membacakan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur di Malili, Kamis 22 Oktober 2026.
Dua jembatan yang dimaksud adalah Jembatan Rende-Rende dan Jembatan Lintu. Keduanya berbahan kayu dan melayani mobilitas warga antardusun di desa yang berada di lingkar Danau Towuti itu.
PAN Luwu Timur: Posisi di Badan Anggaran
Fraksi Partai Amanat Nasional di DPRD Kabupaten Luwu Timur memegang lima kursi pada periode 2024–2029. Lima anggota fraksi tercatat duduk di Badan Anggaran, badan yang membahas angka akhir APBD bersama tim anggaran pemerintah daerah.
Mengacu Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024, nama-nama itu adalah Ir. Hj. Harisah Suharjo, Muhammad Rivaldi, Firman Udding, Ir. Alamsyah, dan Juddin. Dokumen keputusan itu dapat dibaca di laman e-PPID Luwu Timur.
Posisi di Banggar bukan posisi seremonial. Di forum itulah pagu anggaran diuji: program yang diusulkan harus bersaing dengan kebutuhan lain, dan setiap penambahan biasanya berimplikasi pada pengurangan di pos lain.
Susunan fraksi dan komposisi kursi PAN di DPRD Luwu Timur juga dicatat sejumlah media daerah, antara lain Sarambang.id. Perlu dicatat, tidak semua anggota fraksi berasal dari partai yang sama pada Pemilu 2024, sehingga sebutan yang tepat adalah anggota Fraksi PAN.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Kondisi Jembatan Lintu dan Rende-Rende
Jembatan Lintu menjadi sorotan karena bagian tengahnya mulai mengalami penurunan. Kondisi itu membuat struktur jembatan kayu bekerja lebih berat setiap kali dilalui kendaraan, terutama saat mengangkut hasil pertanian.
Anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, Rusdi Layong, menyebut kondisi kedua jembatan sudah lama menjadi perhatian. Ia menyambut baik masuknya rencana perbaikan ke RAPBD 2027.
“Alhamdulillah, jembatan Rende-Rende dan Lintu, Desa Parumpanai masuk penganggaran tahun 2027,” kata Rusdi, seperti dikutip Luwuraya.com.
Ia menambahkan usulan perbaikan telah disampaikan sejak lama, sehingga pemerintah daerah perlu terus diingatkan. “Sudah lama sebenarnya diusulkan, cuma pemerintah kabupaten perlu diingatkan terus,” ujarnya.
Rusdi menjelaskan, kondisi Jembatan Lintu lebih memprihatinkan karena bagian tengah mulai turun. Karena itu ia mendorong agar jembatan tidak sekadar diperbaiki, tetapi dibangun dengan konstruksi permanen. “Kami usulkan dibangun jembatan permanen untuk warga di sana,” katanya.
Pernyataan itu jujur soal asal usul usulan: inisiatif datang dari anggota dewan daerah pemilihan tersebut, bukan dari fraksi lain. Bagi PAN Luwu Timur, yang relevan adalah tahap berikutnya, yakni bagaimana usulan itu dipertahankan saat angka dibahas.
Dari Pemandangan Umum ke Jawaban Pemerintah
Masuknya rencana perbaikan ke RAPBD 2027 tidak berdiri sendiri. Ia bagian dari rangkaian panjang pembahasan anggaran yang dimulai dari nota keuangan, dilanjutkan pandangan umum fraksi, lalu dijawab pemerintah daerah.
Pada 21 Oktober 2026, Fraksi PAN menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD 2027. Dalam dokumen itu, fraksi menekankan pemerataan pembangunan, ketepatan sasaran, dan data penerima yang tervalidasi, sebagaimana diulas dalam laporan kami soal sembilan rekomendasi Fraksi PAN.
Sehari setelahnya, pemerintah daerah membacakan jawaban atas pandangan fraksi. Di forum itu disebutkan sejumlah usulan yang diakomodasi, termasuk perbaikan dua jembatan Parumpanai.
Bagi warga, urutan ini penting dipahami. Jawaban pemerintah bukan keputusan final. Ia masih harus melewati pembahasan alat kelengkapan dewan, penetapan APBD, dan evaluasi. Karena itu, rencana yang masuk RAPBD belum tentu sama bentuknya dengan yang dieksekusi.


